![]() |
| Illustrasi |
Trenggalek: Jenazah TKI Trenggalek Tertahan 2 Bulan di Arab Saudi
Trenggalek: Berangkatkan15 KK Untuk Transmigrasi ke Poso, Sulawesi Tengah
Trenggalek: Komisi IV DPRD Trenggalek Panggil Kadis Nakertransos
Wagub: Perangi TKI Ilegal!
SURABAYA, KOMPAS.com — Hingga pertengahan tahun 2009 lebih dari 4.300 tenaga kerja Indonesia atau TKI ilegal asal Jawa Timur dipulangkan dari Malaysia. Sebagian besar TKI tersebut dinyatakan ilegal karena proses penempatan kerja mereka tak melewati Perusahaan Jasa TKI atau PJTKI resmi sehingga menyulitkan proses pengawasan dan perlindungan hukum pemerintah.
Untuk menekan angka TKI ilegal di Jatim, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya sinergi yang lebih kuat antara PJTKI, pemerintah, dan TKI. Dengan koordinasi yang lebih kuat maka maraknya agen-agen TKI yang hendak memanfaatkan situasi dapat ditekan.
"Semua harus kita perangi. Caranya dengan memperkuat sinergi. Langkah ini membutuhkan sosialisasi yang terus-menerus," ucapnya, Kamis (5/11) di Surabaya.
Tahun 2012, Pemprov Jatim menargetkan seluruh Jatim terbebas dari TKI ilegal. Dengan hilangnya TKI ilegal, nasib para TKI legal dari Jatim di luar negeri lebih jelas dan terjamin.
Muhaimin Iskandar: Moratorium TKI ke Yordania dan Saudi Arabia
Jakarta, BNP2TKI (4/11). Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, mengusulkan penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI ke Yordania dan Saudi Arabia. "Jadi yang sudah pasti moratorium ke Malaysia dan Kuwait. Kemudian ada usulan moratorium Yordania dan Arab Saudi," kata Muhaimin di sela Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (4/11).
Tapi, katanya, pihaknya tidak serta merta menghentikan pengiriman TKI tanpa pertimbangan yang komprehensif. Usulan moratorium tersebut masih pertimbangan awal.
Menakertrans mengatakan faktor utama yang menjadi pendorong moratoriun yaitu keseimbangan peran negara penempatan terhadap TKI.
"Kita hampir tak memiliki peran mereka (pemerintah negara penempatan)," katanya.
Dia mencontohkan kasus penurunan peran pemerintah negara penempatan yaitu bila terjadi sengketa antara majikan dan TKI, maka kasus tersebut menjadi urusan pribadi dan bukan urusan negara. "Kita ingin bentuk kerjasama pemerintah dengan pemerintah," katanya.
Mengenai Moratorium penempatan TKI sektor informal ke Malaysia yang masih berlaku, Muhaimin mengatakan akan mempercepat penyelesaian revisi MoU melalui "Joint Working Group". Juga melakukan diplomasi dengan kementrian terkait di Malaysia.
Pada Raker itu Menakertrans mengatakan, sedikitnya ada 989 TKI bermasalah yang berada di Kuwait dan Arab Saudi, dan terdapat 686 TKI bermasalah di penampungan perwakilan RI di Kuwait, serta 303 TKI bermasalah di perwakilan RI di Arab Saudi.
Penyelesaian yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka penyelesaian masalah dan pemulangan. “Pemulangan TKI di Kuwait juga tergantung dari izin yang dikeluarkan pemerintah Kuwait,” ujarnya.
Untuk mencegah kasus serupa maka perundingan bilateral di Jakarta akan digelar secepatnya hingga mencapai kesepakatan dalam penempatan dan perlindungan TKI. (Ant)
TKI Asal Ponorogo Tewas di Malaysia
Seorang TKI asal Indonesia, Kabul Winarto (39) dikabarkan tewas tertimbun longsor tanah saat membangun selokan rumah di Malaka. Kabar korban asal Dusun Klangi Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tewas diterima kakaknya, Marimin (42).
Kabar meninggalnya korban itu kali pertama diterima oleh kakak korban warga Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Badegan, Ponorogo pada Senin siang itu juga.
"Senin (2/11/2009) kemarin siang saya terima telpon dari keponakannya yang juga di Malaysia yang mengabarkan kalau adik saya meninggal tertimbun tanah galian pembuatan selokan," jelas Marimin warga Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Badegan, Ponorogo, Selasa (3/11/2009).
Menurutnya, pihak keluarga masih menunggu kepastian dari Depnaker kapan jenazah adiknya diterbangkan ke Ponorogo. Sementara istri korban, Suprihatin mengaku tewasnya suami tidak mendapat firasat apapun.
Dia mengaku kepergian korban bekerja di Malaysia sejak tahun 1990 lalu demi bisa menyekolahkan kedua anak kembarnya. "Saya tak ada firasat apapun tentang kematian ini. Saya kontak terakhir Sabtu kemarin dalam keadaan baik-baik," kenang Suprihatin.
Suprihatin menambahkan korban berencana pulang 1 Desember 2009 mendatang. Dirinya pun berharap jenazah korban segera dipulangkan dan tidak ada yang mempersulit kedatangan suaminya.(mnt)
TEI 2009 Sudah Hasilkan Remitansi 17 Dolar AS
| Jakarta, BNP2TKI (30/10) Target Badan Pelakasana Penampatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebesar 17 Juta dolar AS tercapai sudah melalui Pameran Trade Expo International (TEI) 2009 di Pekan Raya Jakarta. Pernyataan itu disampaikan Deputi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri BNP2TKI Ramli Sa’ud kepada Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat saat mengunjungi stand BNP2TKI di Trade Expo International, Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jum’at (30/10). “Hingga 1 hari sebelum penutupan, jumlah remitansi yang masuk sebesar 17 juta dolar AS, dengan TKI sebanyak 1.200 orang,” ungkap Ramli Sa’ud di sela-sela kesibukannya di stand BNP2TKI. Menurut Ramli, jumlah ini setara dengan yang diperoleh dari pameran TEI 2008 lalu. Dia optimistis jumlah ini akan lebih besar menjelang penutupan Pameran TEI 2009, Sabtu. Pada tahun 2008 lalu, BNP2TKI berhasil mendapatkan permintaan TKI untuk 1.042 orang dari 13 negara (Bulgaria, Italia, Bahama, Amerika Serikat, Mozambik, Polandia, Sudan, Libya, Uni Emirat Arab, Aljazair, Jepang, Yunani dan Lebanon dengan perkiraan remitansi sebesar USD 18.804.000 (asumsi kontrak 1 tahun). “Jadi pada TEI 2009, jumlah yang ditargetkan 2 (dua) kali atau 2.100 orang penempatan,” harap Ramlli. Mengenai penyebab terlampauinya target BNP2TKI, Deputi Perlindungan BNP2TKI itu menyebut karena jumlah peserta yang datang (pengguna TKI) lebih banyak dari tahun sebelumnya. Kurang lebih, ada 80 negara yang telah diundang untuk mengunjungi stand BNP2TKI. Sebagian besar dari para pengguna TKI yang datang berasal dari negara-negara di mana BNP2TKI telah mengadakan rangkaian kunjungan promosi selama 2 tahun belakangan ini. “TEI 2009 sangat promising (menjanjikan),” tutur Ramli seraya mengatakan secara internal, pameran ini memberi semangat untuk terus memberikan konstribusi terbaik kepada bangsa dan negara melalui penempatan TKI ke mancanegara. Terkait sektor yang dicari pengguna di luar negeri, Ramli Sa’ud mengatakan bahwa sektor hospitality masih merupakan unggulan yang dicari para users di luar negeri. Banyak hotel di luar negeri yang membutuhkan tenaga kerja hospitality. Selain itu, para users juga banyak mencari TKI dari sektor kesehatan (seperti tenaga kerja perawat dan care giver/care taker), sektor konstruksi (seperti insinyur dan pekerja bangunan) dan sektor pertambangan/perminyakan (seperti welder, oil driller officers). Melihat tingginya permintaan users dari mancanegara terhadap pekerja kita, Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat menginginkan agar tahun depan BNP2TKI bisa mengadakan pameran khusus tentang promosi TKI ke luar negeri. Promosi BNP2TKI melalui Trade Expo Indonesia (TEI) ini merupakan yang ketiga kali. TEI 2009 yang sudah dibuka sejak tanggal 28 Oktober dan ditutup - 1 November 2009 di Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran, Jakarta | |||
Jumhur Ajak Jajaran BNP2TKI Kembangkan Optimisme

- Kembangkan Optimisme
Pontianak, BNP2TKI (31/10). Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengajak seluruh jajaran di lembaga yang dipimpinnya, termasuk seluruh para Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di daerah-daerah, untuk mengembangkan rasa optimism dalam menghadapi tugas-tugas ke depan di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono.
Dalam kesempatan menutup Rakernis Bidang Penempatan BNP2TKI, di Hotel Mercure, Pontianak, Sabtu (31/10), Jumhur Hidayat mengemukakan, ia telah bertemu beberapa kali dengan Muhaimin Iskandar, sejak mantan Wakil Ketua DPR-RI periode 2004 – 2009 itu dilantik menggantikan Menakertrans Erman Suparno.
“Kesan saya sekarang iklimnya lebih kondusif dan kooperatif, karena saya dan beliau lebih mudah untuk saling berkomunikasi. Sudah ada understanding,” tuturnya.
Ia meminta jajaran BNP2TKI untuk bersabar menunggu kebijaksanaan yang akan dikeluarkan oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar. Jumhur yakin akan ada perkembangan yang lebih baik bagi BNP2TKI dalam melaksanakan tugas menangani penempatan dan perlindungan TKI.
“Pak Muhaimin dari partai yang terlibat dan tahu betul masalah undang undang. Karena itu, mari kita mengembangkan sikap optimisme dalam situasi yang lebih pasti sekarang ini,” kata Jumhur Hidayat.
Menurut Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat ada kemungkinan pemerintah akan merevisi Undang Undang Nomor: 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Tujuannya, agar ada penguatan yang lebih nyata dalam perlindungan TKI di luar negeri. Tidak seperti saat ini, dimana UU No. 39 Tahun 2004 itu lebih memfokuskan pada penempatan TKI.
- Bina Calo
Sementara itu Rakernis BNP2TKI yang berakhir Sabtu (31/10), selain merekomendasikan pembebasan biaya paspor bagi calon TKI atau hanya dikenakan bea paspor Rp 0,-, juga akan melakukan pendekatan kepada para calo yang melakukan rekrutmen kepada calon-calon TKI di daerah, agar sekaligus bisa menjadi kepanjangan tangan dari BP3TKI di daerah-daerah.
“Kami menyadari tidak memiliki ‘tangan’ yang bisa menjangkau langsung calon TKI sampai ke kantong-kantong TKI untuk melaksanakan sosialisasi menjadi TKI yang legal. Karena itu, kami akan memanfaatkan jasa para calo atau Petugas Lapangan (PL) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di desa-desa, agar sekaligus menjadi ‘tangan’ BP3TKI dalam mensosialisasi hak-hak dan kewajiban calon TKI,” kata Direktur Pelayanan Penempatan BNP2TKI Arifin Purba, yang membacakan rekomendasi Rakernis Bidang Penempatan BNP2TKI.
Para calo atau PL PPTKIS tersebut, menurut Arifin Purba, akan didaftar BP3TKI selanjutnya diberi bimbingan teknis penempatan dan perlindungan TKI untuk mendapatkan setifikat, dan akan diberi identitas khusus dalam tugas-tugasnya di lapangan.
“Bila tidak memiliki identitas yang dikeluarkan BP3TKI maka kita akan laporkan pihak berwenang untuk diproses secara hokum sebagai petugas liar,” papar Arifin.
Pembinaan terhadap calo atau PL PPTKIS, jelas Arifin Purba, adalah cara yang paling cepat dalam mengatasi minimnya petugas BP3TKI dalam menjangkau seluruh kantong-kantong TKI. Jumlah petugas BP3TKI yang hanya 4 – 10 orang, diyakini tidak akan bisa menjangkau seluruh wilayah tugasnya, lebih-lebih BP3TKI yang mengcover sejumlah propinsi seperti BP3KI Pekanbaru, dan sebagainya.
Penutupan Rakernis Bidang Penempatan BNP2TKI itu selain dihadiri oleh Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kalbar Maksum Jauhari, Deputi Penempatan BNP2TKI Ade Adam Nuh, pejabat eselon 2 BNP2TKI, dan para peserta Rakernis yang merupakan Kepala BP3TKI seluruh Indonesia.(e)
Karyawan PD Pasar Surya Ancam Demo Lagi
Surabaya, PrigiBeach.com
Dua Dirut PD Pasar Surya Ganis Purnomo dan Rachmad Kurnia, yang telah dipecat ternyata masih belum membuat senang karyawan yang bernaung di bawah perusahaan daerah milik Pemkot Surabaya itu.
Pulangnya Walikota Surabaya dari luar negeri, mereka harapkan bisa menyelesaikan masalah, dan memberikan solusi yang memihak pada masa depan karyawan. Bila terbukti kemudian, kebijakan Walikota tidak sesuai dengan keinginan mereka serta tidak menuntaskan persoalan, karyawan berjanji akan kembali melakukan demo.
“Kami akan melakukan demo besar-besaran jika nanti yang ditunjuk Pak Wali sebagai pejabat pelaksana tugas atau bahkan difinitif, bukan orang dalam PD pasar Surya. Sebab kami tahu yang bisa menyelesaikan persoalan ini adalah orang dalam PD Pasar sendiri,” tegas Kepala Pasar Kapasan Oon Sumardiyono menghubungi kantor Surya, Minggu (1/11) malam.
Menurut kepala pasar yang selama ini dianggap cukup berprestasi karena mampu mendulang pemasukan terbesar bagi PD Pasar Surya itu, selama ini karyawan sedang berusaha untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun jika nanti kedatangan orang baru, dikhawatirkan akan kacau lagi.
“Kami hanya ingin PD Pasar Surya ini baik kembali. Kami ingin kerja tenang dan maksimal. Sekarang kita sedang melakukan perbaikan oleh sebab itu beri kesempatan kepada direksi yang ada untuk berbuat dulu,” tegas Oon, panggilan akrabnya semangat.
Termasuk pembicaraan dengan dua direksi dan kepala-kepala pasar yang lain dan kepala wilayah, tandasnya, dilakukan untuk menatap masa depan PD Pasar yang lebih baik.
Sementara Agus Dwi Sasono, Direktur Keuangan PD Pasar Surya dihubungi terpisah mengakui apa yang terjadi di perusahaannya, sebenarnya segera dapat terselesaikan dengan adanya komunikasi-komunikasi yang baik dan terbuka.
“Mudah-mudahan setelah Pak Wali datang nanti kita dipanggil agar kami dapat sampaikan persoalan dan penyelesaian masalahnya,” tegas Agus.
Menurut mantan dosen di Malang itu, selama ini komunikasi tidak terjalin dengan baik sehingga terjadi kebuntuan. Begitu juga ketika disinggung persoalan hukum yang sekarang ditangani Kejaksaaan Negeri Surabaya, Agus mengatakan itu persoalan lain.
“Saya kira itu persoalan lain yang menyangkut hukum dan kita serahkan saja yang berwajib. Tetapi yang penting sekarang itu komunikasi antar karyawan dan direksi harus baik,” jelasnya.(ded)
Transmigran Ke Halmahera di Berangkatkan
Pemerintah Kabupaten Trenggalek kembali memberangkatkan transmigran tujuan Sagea Waleh, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, sebanyak 10 Kepala Keluarga dengan 33 jiwa.
Upacara pelepasan dilaksanakan di Hotel Widowati Trenggalek, Kamis 15 Oktober 2009. Dihadiri oleh Wakil Bupati Trenggalek, Mahsun Ismail, S.Ag.,MM., Kepala SKPD terkait, serta para transmigran yang akan diberangkatkan.
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek, Drs. Ali mustofa, M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa 10 KK yang akan diberangkatkan ke lokasi transmigrasi Sagea Waleh, berasal dari Desa Jombok, Kecamatan Pule, Desa Kedungsigit, Kecamatan Karangan, serta Desa Sumberdadi dan Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek.
Wakil Bupati Trenggalek, Mahsun Ismail, S.Ag.MM. dalam sambutannya menyampaikan bahwa program transmigrasi masih dibutuhkan bagi Kabupaten Trenggalek, mengingat kebanyakan para petani di Trenggalek adalah petani yang tidak mempunyai lahan, namun mereka mempunyai potensi yang besar sehingga perlu diberi kesempatan melalui program transmigrasi untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Wakil Bupati mengingatkan bahwa untuk mendapatkan alokasi target penempatan transmigran tidaklah mudah, namun harus melalui kerjasama antar pemerintah kabupaten, serta harus berkompetisi dengan daerah lain. Oleh karena itu, Wakil Bupati meminta para transmigran yang telah terpilih untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Pada akhir sambutannya, Wakil Bupati, Mahsun Ismail, S.Ag.MM. berharap kepada para transmigran yang akan diberangkatkan untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan citra baik Kabupaten Trenggalek yang selama ini dikenal sebagai transmigran yang santun, ulet, tekun, pekerja keras, dan inovatif.(pbc)
Rekrutmen TKI Dinilai Buruk, BNP2TKI Siapkan Program

Pontianak, BNP2TKI (29/10)
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TkI) merespon penilaian buruknya model rekrutmen dan penempatan TKI, dengan mempersiapkan program dan prosedur untuk lebih meningatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri. Program-program tersebut digodok dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penempatan BNP2TKI, yang diselenggarakan di Pontianak, Kalimantan Barat 29 – 31 Oktober.
“Kita bisa menerima penilaian bahwa masalah utama seringnya TKI menjadi korban penganiayaan, penyikasaan, dan pelecehan seksual hingga perkosaan ada di dalam negeri, yaitu mulai dari proses rekrutmen calon TKI pelatihan hingga proses penempatan. Inilah yang akan kita perbaiki,” kata Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Ade Adam Nuh dalam pembukaan Rakernas Penempatan BNP2TKI di Pontianak , Kalbar, Kamis (29/10) malam.
Ade meminta jajaran BNP2TKI untuk mengimbangi langkah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono, yang menempatankan pengiriman TKI ke luar negeri sebagai salah satu upaya menguangi tingkat pengangguran di tanah air, sebagai salah satu target utama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Meski masalah TKI dinilai sangat complicated, di antaranya karena adanya perbedaan persepsi di antara para pemangku kepentingan (stake holders) dalam penempatan TKI, Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Ade Adam Nuh meminta jajaran BNP2TKI untuk bersama-sama dengan instansi-instansi pemerintah lainnya menghilangkan sumbatan (bottleneck) dalam masalah mengurangi pengangguran di tanah air, dengan memberdayakan penempatan TKI ke luar negeri.
“Soal perbedaan persepsi yang selama ini menimbulkan kesan adanya dualisme dalam pelayanan TKI, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diselesaikan karena adanya iklim yang lebih kondusif dan cooperative yang diberikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, yang baru dilantik menggantian Erman Suparno,” katanya.
TKI Formal
Ade Adam Nuh optimistis ke depan BNP2TKI akan mendapatkan peran dan kesempatan yang lebih luas dalam mengelola manajemen TKI. Karena itu, ia meminta jajaran BNP2TKI dan para Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di seluruh tanah, untuk memiliki semangat yang sama mewujudan pencapaian target penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
Secara khusus Ade Adam Nuh mengajak semua Kepala BP3TKI untuk lebih memfokuskan perhatiannya pada penempatan TKI formal Jika pada tahun 2008 lalu, proporsi penempatan TKI formal denga TKI informal masih antara 40% : 60%, ia berharap tahun 2009 ini proporsi tersebut bisa bergeser hingga mencapai angka 50% : 50%, dan tahun depan menjadi 55% : 45%.
“Kita jangan masa bodoh dengan target-target itu. Mari kita bergerak bersama mewujudkan target tersebut. Jangan khawatir soal anggaran, asal rencana kerja realistis, percayalah anggaran pasti bisa diperoleh,” ujarnya.
Rakernis Penempatan BNP2TI yang berlangsung di Hotel Mercure, Pontianak itu, diikuti pejabat eselon II BNP2TKI dan para Kepala BP3TKI se Indonesia. Rakernis direncanakan akan ditutup Sabtu (31/10) pagi oleh Kepala BNP2TKI Moh. Jumhur Hidayat.(e)
Arifin Purba: Sempat Ada Usulan Moratorium Total Penempatan TKI
Pontianak, BNP2TKI (30/10) Buruknya system perekrutan, pelatihan dan penempata Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang selama ini dituding menjadi biang keladi banyaknya TKI yang menjadi korban penganiyaan, penyiksaan, pelecehan seksual, perkosaan dan perdagangan antar manusia (human trafficking), sempat menimbulkan usulan sejumlah kalangan pemerhati untuk sementara menghentikan total penempatan TKI ke luar negeri. “Sempat ada usulan agar kita tidak hanya melakukan moratorium penempatan TKI sector Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Malaysia saja, tetap kalau bisa moratorium total untuk keseluruhan penempatan TKI ke luar negeri,” kata Arifin Purba, Direktur Penyiapan dan Pemberangkatan BNP2TKI, dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penempatan di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (30/10). Arifin meminta semua peserta Rakernis, yaitu pejabat-pejabat eselon II dan para Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk tidak berkecil hati menanggapi usulan tersebut. Ia justru menantang para pejabat BNP2TKI untuk berbuat dan bekerja lebih baik, agar ke depan bisa menghapus atau mengurangi rekrutmen calon-calon TKI yang tidak memenuhi standar yang ditentukan. “Kalau sudah jelas TKI tidak mampu, tidak sehat, tidak trampil bekerja, tidak procedural ya harus kita cegah agar tidak diberangkatkan ke luar negeri, sebab kalau dipaksankan ujung-ujungna akan menimbulkan masalah, yang bisa mempermalukan harga diri bangsa,” katanya. Mengenai dualisme dalam penanganan TKI yang menyebabkan BP3TKI mapun BNP2TKI tidak mampu mengontrol standart kualitas TKI, Arifin Purba mengakui hal itu. Namun ia mengajak semua peserta Rakernis untuk berpikir positif, bahwa dualisme itu akan segera berakhir, seiring dengan terpilhnya Manteri Tenaga Kerja dan Transmigras (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menggantikan Erman Suparno. Direktur Penyiapan dan Pemberangkatan BNP2TKI Arifin Purba meminta kepada jajaran BNP2TKI, khususnya para Kepala BP3TKI se Indonesia, agar lebih berani melasanaan aturan-aturan main yang ditetapkan dalam pemberangkatan TKI keluar negeri. “Kalau ada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang melanggar ketentuan yang sudah digariskan dalam peraturan penempatan TKI oleh BNP2TI, ya jangan diijinkan berangkat. Kalau alasannya PPTKIS itu dasarnya Permenakertrans, ya kita tetap harus cegah jika memang ada persyaratan yang tidak dpenuhi,” tukasnya. Secara khusus Arifin Purba meminta para Kepala BP3TKI se Indonesia, agar berani menegur sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan agen-agen PPTKIS di daerah, yang sering kali nadanya cenderung membohongi calon TKI, karena isinya hanya merayu calon TKI tetapi tidak pernah mensosialisasikan prosedur menjadi TKI yang legal. Ia meminta BP3TKI membuat aturan agar para Petugas Lapangan (PL) PPTKIS yang merekrut TKI langsung di kantong-kantong halaman TKI, bisa lebih bisa dipertanggung jawabkan tugasnya, tidak saja saat merekrut TKI tetap juga mengetahui perkembangan TKI yang ditempatkannya, termasuk jika ada TKI yang bermasalah di tempat kerjanya di luar negeri. Sesuai data BNP2TKI, hingga September 2009, jumlah penempatan TK sudah mencapai angka 219.591 orang, yang terdiri atas 69.151 TKI Formal dan 150.440 TKI Informal. Sementara penempatan TKI ke Korea tahun ini sudah mencapai 841 orang.(e)
| |||
BNP2TKI Biayai Pemulangan Jenazah Raisem
| Jakarta, BNP2TKI (30/10) Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh. Jumhur Hidayat mengaku berduka dan prihatin atas meninggalnya Raisem (36) binti Wardi TKI asal Sukra Indramayu, Jawa Barat, yang bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). BNP2TKI memberikan santunan uang kepada keluarga Raisem sebesar Rp 5 juta. BNP2TKI juga akan membiayai proses pemulangan jenazah dari Dubai hingga kampung halaman Raisem Menurut Jumhur, persoalan TKI memang tidak mudah diselesaikan, masalah satu selesai muncul lagi persoalan baru. Banyaknya persoalan ini karena adanya mafia TKI yang memperdagangkan orang dengan logo Garuda. “Saya turut prihatin atas musibah yang menimpa Raisem, BNP2TKI akan segera mengurus dan membatu pemulangan jenazah Raisem dari Dubai. BNP2TKI juga memberikan santunan uang sebesar Rp 5 juta untuk Almarhum dan keluarga Raisem,” ujar Kepala BNP2TKI dihadapan keluarga korban dan Migrant Care, Kamis (29/10). Pemberian uang santuan dari BNP2TKI itu langsung diterima Taryani, ibu kandung Almarhumah. Sambung Jumhur, BNP2TKI akan bekerja sama dengan KBRI Dubai dan Depatemen Luar Negeri (Deplu) untuk memulangkan jenazah Raisem. “Ini tidak boleh dibiarkan, jenazah Raisem harus segera dipulangkan ke Indonesia. Masalah biaya pemulangan jenazah itu BNP2TKI tanggung, kita tidak mau menyulitkannya malah ingin mempermudahnya,” katanya Menurut Benhard Nababab, perwakilan dari Migrant Care, Raisem bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Dubai. Almahumah meninggal dunia karena diduga terinveksi virus HIV Aids. “Raisem meninggal dunia 12 Juli 2009 lalu, sudah tiga bulan jenazahnya tidak bisa dipulangkan karena permasalahan dokumen dan passpor. Kami hanya menerima isi berita kematian Raisem dari surat yang dikirim oleh Deplu. Dalam isi beritanya Raisem meninggal karena HIV. Tapi ketika berangkat menjadi TKI Raisem tidak terinfeksi HIV,” kata Benhard Taryani, ibu kandung Almarhumah mengaku bahagia bisa bertemu langsung dengan Kepala BNP2TKI. Ia berjanji akan menggunakan uang santunan dari BNP2TKI untuk tahlilan dan biaya anak-anak Raisem. Jenazah Raisem saat ini berada di Rumah Sakit Marhabat Dubai. Raisem bekerja di Dubai sejak tahun 2006, Almarhumah meninggalkan seorang suami dan tiga anak. (hp)
| |||
Rakernis Penempatan BNP2TKI Usulkan Bea Paspor TKI Rp 0
Pontianak, BNP2TKI (30/10) Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (30/10) petang, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk meningkatkan kemudahan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dalam memperoleh dokumen penempatannya, salah satunya dengan membebaskan biaya pembuatan paspor dengan hanya mengenakan bea sebesar Rp 0. Usulan tersebut mula-mula disampaikan Direktur Pelayanan Pemberangkatan BNP2TKI Arifin Purba, saat presentasi yang disampaikan Direktur Pelayanan Dokumen BNP2TKI Sri Kuntjoro, yang dipandu oleh Tenaga Profesional Hilmy Rahman. Namun peserta Rakernis, termasuk Deputi Penempatan BNP2TKI Ade Adam Nuh langsung menyambut usulan tersebut. “Sudah selayaknya TKI yang menyumbang devisa Rp 100 trilyun lebih mendapatkan dukungan yang lebih, karena itu kita harus perjuangkan agar bea paspor untuk TKI ditekan serendah-rendahnya, yaitu Rp 0,“ kata Ade Adam Nuh. Direktur Pelayanan Dokumen BNP2TKI Sri Kuntjoro mengungkapkan, peluang untuk menjadikan bea pengurusan paspor untuk TKI Rp 0 dimungkinkan, sepanjang ada kepentingan yang bias dijadikan dasar pemerintah untuk mengeluarkan keputusan itu. Ia menyarankan rekomendasi mengenai bea paspor Rp 0 bias dituangkan dalam keputusan Rakernis, untuk kemudian ditindak lanjuti Kepala BNP2TKI melalui pendekatan vertical kepada pejabat terkait di Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan. Menanggapi penjelasan Sri Kuntjoro itu, sejumlah Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) yang mengikuti Rakernis mendukung perjuangan membebaskan CTKI dari kewajiban membayar bea paspor. “Ini bukan untuk mendorong warga kita rame-rame bekerja di luar negeri, tetapi kemudahan tersebut memang sangat dibutuhkan TKI,” kata Sumardik, Kepala BP3TKI Serang. Selain masalah bea paspor, Sri Kuntjoro juga mengingatkan bahwa dalam waktu dekat, sekitar Januari 2010 tidak akan ada lagi paspor yang berisi 24 halaman untuk CTKI yang akan bekerja di luar negeri, khususnya negara-negara Timur Tengah. “Ini ketentuan keimigrasian Internasional, semua paspor ke luar negeri tidak boleh dibedakan, misalnya paspor khusus haji atau TKI. Semua paspor harus berlaku umum, karena itu Dirjen Imigrasi akan menggunakan paspor 48 halaman untuk semua TKI,” katanya. Dengan paspor 48 halaman, menurut Sri Kuntjoro, sebenarnya ada untungnya buat CTKI, karena paspor tersebut bisa digunakan kembali sebelum masa berlaku 5 (lima) tahun habis. Tidak seperti saat ini, setiap kali TKI mau keluar negeri, selalu mengurus paspor baru sehingga menambah beban TKI. Sarkes Sementara itu Kasubdit Pelayanan Kesehatan BNP2TKI Dr. Ellya Rosalina menyebutkan, saat ini telah terdapat Sarana Kesehatan (Sarkes) untuk pemeriksaan kesehatan calon TKI di setiap ibukota propinsi di tanah air. Dengan demikian, untuk mendapatkan sertifikat kesehatan calon TKI tidak perlu lagi mencari Sarkes di luar propinsi asal CTKI. “Secara keseluruhan sudah ada 140 Sarkes di 33 propinsi di tanah air. Kalau ada daerah tingkat II yang memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe C+ juga bisa memberikan pelayanan sebagaimana dilakukan Sarkes-Sarkes untuk CTKI. Jadi, tidak ada masalah lagi untuk pemeriksaan kesehatan CTKI,” paparnya. Ellya yang akrab dipanggil dokter Elllin mengingatkan Kepala BP3TKI se Indonesia, bahwa hanya Departemen Kesehatan Pusat yang bisa memberikan ijin bagi beroperasinya Sarkes di daerah. Karena itu, ia minta Kepala BP3TKI agar tidak asal menerima sertifikat kesehatan yang dikeluarkan lembaga kesehatan atau Sarkes yang mengaku cabang dari Sarkes di tempat lain. “Ijin Sarkes hanya diberikan kepada 1 lokasi untuk 1 perijinan, jadi kalau mau membuka cabang di daerah harus meminta ijin baru dari Depkes,” paparnya. Ia juga mengingatkan, bahwa selain sertifikat kesehatan yang dikeluarkan, Sarkes juga menyimpan data kesehatan CTKI dengan pengamanan finger print dan foto, serta sidik jari. Karena itu, hasil kesehatan di Sarkes-Sarkes tidak akan bisa dipalsukan.(e)
| |||
Presiden SBY Prihatin dengan Tewasnya Munti TKI

Jakarta, BNP2TKI (28/10) Kasus meninggalnya Munti Hani, TKI asal Kabupaten Jember, Jawa Timur, akibat disiksa majikannya, mendapatkan perhatian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui Juru Bicaranya Dino Patti Djalal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan keprihatinanya atas kejadian tersebut.
"Kita sangat prihatin dengan kejadian itu," kata Dino kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (28/10). Apapun latar belakangnya, Presiden berharap yang penting keadilan harus ditegakkan.
Dino menegaskan kasus penyiksaan yang berujung meninggalnya Munti pada Senin (26/10) itu adalah tindakan kriminal. Meski ditengarai status Munti saat ini sudah termasuk kategori TKI illegal namun penyiksaan terhadap dirinya adalah masalah kriminal.
Pemerintah Indonesia, jelas Dino, mengharapkan pemerintah malaysia mengambil tindakan terhadap pelaku yang mengakibatkan tewasnya Munti untuk dibawa ke pengadilan. "Agar dapat diadili sesegera mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia," kata Dino.
Dino Patti Djalal juga mengungkapkan, dalam waktu dekat ini presiden juga akan melakukan kunjungan ke Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, permasalahan TKI akan menjadi salah satu topic yang kemungkinan akan dibahas antara kedua pemerintah.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Munti ditemukan dalam kondisi mengenaskan oleh kepolisian Malaysia di kamar mandi rumah majikannya. Ia ditemukan saat Polisi Malaysia melakukan penyerbuan ke sebuah rumah di kawasan Taman Sentosa, Klang Selangor, Selasa (20/10) sore dan menyelamatkan Munti Hani yang disiksa kedua majikannya.
Ketika diselamatkan, Munti Hani ditemukan dalam keadaan tangan dan kakinya terikat dan tidak sadarkan diri dengan luka-luka parah di bagian badannya. Menurut media massa Malaysia cedera yang dialami Munti Hani sangat parah karena terdapat luka hampir lima sentimeter sehingga terlihat tulang pada kakinya.
Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, Munti akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Penyiksaan atas Munti ini menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap TKI yang dialami sejumlah TKI di Malaysia. (*)
BNP2TKI Beri Santunan Meninggalnya Munti
Jakarta, BNP2TKI (28/10) Lagi TKI menjadi korban. Munti binti Bani seorang TKW asal Jember Jawa Timur meninggal dunia di rumah majikannya di Malaysia. Kepala Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Munti binti Bani. BNP2TKI juga memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 10 juta.
“Kami ini sangat berduka atas meninggalnya Munik binti Bani. Musibah ini kembali terjadi lagi. Mewakili pemerintah kami turut berbelasungkawa yang dalam atas musibah ini. BNP2TKI akan memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp 10 juta, ”, ujar Jumhur Hidayat saat dialog Apa Kabar Indonesia di TV One, Selasa (27/10).
Jumhur tidak menampik kemungkinan Munti bermasalah dengan dokumen yang dimilikinya untuk bekerja di Malaysia, karena Munti yang sudah bekerja sejak tahun 2002 hingga saat ini belum pernah kembali ke Tanah Air.
"Bagi kami ada TKI yang disiksa sampai meninggal, itu yang menjadi perhatian," jelas Jumhur yang malam itu hadir di TV One mewakili Menakertrans Muhaimin Iskandar.
Ia menegaskan, pemerintah akan berusaha maksimal agar proses peradilan terhadap majikan Munti dilaksanakan dengan seadil-adilnya, dan jenazah almarhumah bisa segera diterbangkan kembali ke tanah air.
Menurut Jumhur, masalah TKI di Malaysia sangat rumit tidak heran banyak masalah yang menimpa TKI disana. Ia menyebutkan, sampai saat ini Malaysia masih menerima TKI tanpa prosedur dan agen yang resmi.
Masih banyak dijumlah, seseorang datang ke Malaysia dengan kunjungan wisata, namun sesampai disana Malaysia bisa dengan mudah menggantikan paspor wisata itu dengan paspor kerja. Sehingga orang tersebut dapat mudah bekerja setiba di Malaysia.
“Saya harap masyarakat nurut saja ke pemerintah, kalau ingin bekerja menjadi TKI ikut dulu pelatihan yang betul. Kemudian jangan mudah terbujuk calo-calo TKI yang banyak tersebar di desa-desa. Dan yang paling penting jangan bekerja ke Malaysia dulu,"tegas Kepala BNP2TKI itu.
Mengenai negosiasi dengan pemerintah Malaysia, Jumhur mengungkapkan keinginan pemerintah Indonesia tidak serta merta sama dengan keinginan Malaysia. Inilah yang membuat revisi MoU masalah TKI antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia masih tertunda. Bahkan sampai sekarang pengiriman TKI ke Malaysia masih distop.
“Kita sampai berantem karena MOU ditunda lagi. Meski mempunyai hubungan bilateral antar kedua negara, jika ada satu orang dari 10 juta yang mengalami tindakan biadab itu tidak dibenarkan. Ini harus tetap diperhatikan sesuai hukum yang berlaku,” paparnya.
Sudah Diotopsi
Kembali ke soal Munik, Dikatakan Jumhur, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, sudah memastikan otopsi jenazah Munik dan beberapa hari ini akan segara pulang ke daerahnya.
Sementara itu Suparno, suami Munik ingin jenazah istrinya segera dipulangkan sesuai dengan proes yang berlaku. “Saya mendapat kabar dari KBRI hari Sabtu jam 9 pagi bahwa istri saya sudah keluar dari rumah sakit dan hari Kamis akan dipulangkan. Tapi setelah itu, dapat kabar lagi istri saya tidak bisa bicara dan kemudian meninggal dunia,” terang Suparno.
Munti binti Bani bekerja di Malaysia sebagai Penata Lakasan Rumah Tangga (PLRT). Ia berangkat melalui PT Indo Darma Citra Ponorogo dan bekerja ke Malaysai melalui PT Elkarim Makmur Sentosa Jakarta. Selama 6 tahun bekerja di Malaysia, Munik berlum pernah pulang ke kampung halamannya hingga akhirnya meninggal dunia. (hp)
Formulir CPNS di Kantor Pos Kediri Ludes
- Para Calon Pendaftar Kecewa Berat
Kediri, PrigiBeach.com
Kantor Pos Kediri Jl Mayjen Sungkono, Kota Kediri, Rabu (28/10/2009) siang kehabisan blangko formulir pendaftaran CPNS. Akibatnya, sejumlah pemohon kecewa dan terpaksa kembali pulang.
Kekecewaan itu seperti yang disampaikan oleh calon pemohon blangko , Eni (28), warga Desa/Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. "Kecewa mas, sedikit. Sudah jauh-jauh datang dari kabupaten, ee sampai disini sudah habis," keluh Eni, sambil pergi bersama suaminya.
Keluhan senada disampaikan Ilham (27), warga Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri. Ilham yang datang seorang diri di Kantor Pos Kediri, terpaksa pulang kembali. Setelah, seorang petugas memberitahu bahwa stok formulir pendaftaran sudah habis.
Sementara itu, Agus Suprantoko, selaku Supervisor Pemasaran Kantor Pos Kediri mengakui adanya kehabisan form formulir pendaftaran CPNS untuk Kota Kediri.
"Hari ini pengambilan stok blangko pendaftaran Kota Kediri dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) sebanyak 1.500 lembar sudah habis, sementara untuk Kabupaten Kediri kita masih akan melakukan penghitungan," ujar Agus Suprantoko, dihubungi melalui ponselnya.
Imbuh Agus, selama 2 hari kemarin blangko pendaftaran yang sudah didistribusikan hingga 4.000 lembar. Dari jumlah form yang diambil pemohon itu ada sebagian yang telah mengembalikan, dan ada juga yang dibawa pulang
Kendati demikian, Agus menghimbau kepada calon pemohon agar tidak khawatir. Mengingat, stok blangko formulir yang disediakan dari BKD untuk penerimaan CPNS tahun 2009 ini dijamin cukup.
"Pada penerimaan CPNS tahun 2009 ini BKD menyediakan stok formulir hingga 15.000, jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 12.000 untuk wilayah Kabupaten Kediri. Sedangkan untuk Kota Kediri stok yang disediakan sebanyak 7.000, lebih besar dari penerimaan sebelumnya yang hanya 6.000," ujar Agus.
Oleh karena itu, Agus memperkirakan kehabisan formulir yang terjadi pada hari ini, karena proses pendistribusian saja. "Kami akan melakukan koordinasi dengan BKD tentang habisnya formulir pendaftaran di Kantor Pos Kediri ini. Sementara bagi calon pemohon kami anjurkan untuk mendatangi unit-unit kami," kata Agus.
Sebagaimana diketehui, di Kota Kediri ada 6 unit kantor pos, termasuk satu Kantor Pos besar. Sedanhkan di Kabupaten ada 21 unit pelayanan di kantor Pos. (ary)
BNP2TKI Prihatin atas Meninggalnya TKI Korban Penganiayaan di Malaysia

Jakarta, BNP2TKI (26/10) – Direktur Advokasi Kawasan Asia Pasifik Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Anjar Prihantoro mengungkapkan keprihatinannya atas meninggalnya TKI, Munti Binti Bani (36), korban penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya.
Perempuan asal Jember, Jawa Timur itu meninggal setelah sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Ampuan Rahimah, Klang, Malaysia selama beberapa hari
“Kami masih menunggu konfirmasi soal penyebab kematian Munti dan berita kepulangannya dari Atase Tenaga Kerja Indonesia di Kuala Lumpur, Teguh Hendro,” ujar Anjar, di Jakarta, Senin (26/10).
Anjar mengungkapkan, BNP2TKI sudah menerima faksimil dari Perwakilan RI di Kuala Lumpur yang dibuat pada tanggal 21 Oktober lalu. Disitu ditulis bahwa Petugas Polisi Daerah/IPD (setingkat Polres) telah melaporkan terjadinya penganiayaan oleh majikan terhadp TKI a/n Munti Binti Bani. Pada Senin, 20 Oktober, pukul 19.00 pihak polisi setempat telah menyelamatkan Munti dari rumah majikannya dan langsung membawa Munti ke Rumah Sakit.
Tak lama kemudian, petugas KJRI Kuala Lumpur menjenguk Munti di Rumah Sakit. Namun sayang, Munti tidak bisa diajak bicara karena luka lebam di sekitar wajah, patah tulang pada pergelangan tangan dan kedua kaki tidak bisa digerakkan.
Belum sempat didata, Munti yang disiksa majikannya akhirnya meninggal. Perempuan 36 tahun itu meninggal setelah dirawat 6 (enam) hari pada Senin, 26 Oktober, pukul 10.00 pagi waktu Malaysia.
Dari kontak petugas seksi perlindungan BNP2TKI, Triadi kepada Sekretaris Atase Tenaga Kerja di Kuala Lumpur, Atilah, dikabarkan bahwa KJRI masih menunggu laporan dari rumah sakit mengenai penyebab meninggalnya perempuan asal Surabaya itu. Laporan itu akan dijadikan dasar penuntutan untuk kedua majikannya.
"Kedua majikannya hingga kini masih ditahan oleh Polisi Malaysia," kata Atilah.
Ketika ditemukan petugas polisI, Munti sedang dikurung terkunci di kamar mandi. Tubuhnya disiksa oleh pasangan suami istri warga Malaysia hingga mengalami luka-luka yang cukup serius. Bahkan luka di kaki sebelah kanan sudah membusuk hingga terlihat tulangnya. Perempuan asal Desa Benih/Renih, Agung, Jember ini baru 2 bulan bekerja di Malaysia.
Terkait meninggalnya Munti, Anjar menyarankan kepada Calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri agar menggunakan prosedur yang benar sesuai aturan yang dikeluarkan pemerintah. Dengan mengikuti prosedur yang benar, pemerintah bisa mengantisipasi dan memberikan perlindungan sedini mungkin kepada TKI di manapun mereka berada di luar negeri.
Mengutip penjelasan Deplu, Anjar menduga dugaan bahwa perempuan asal Surabaya itu seorang TKI illegal, karena tidak memiliki dokumen apapun. Data Munti Binti Bani sendiri tidak diketemukan di BNP2TKI.
“TKI legal itu memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Namun Munti tidak memiliki KTKLN,” papar Anjar.
Anjar menambahkan, yang membedakan TKI legal dan illegal ketika meninggal dunia, ada hak-hak yang pihak keluarga akan mendapatkannya, seperti asuransi kematian, gaji tertunda dan hak-hak terkait lainnya. Namun demikian, terlepas dari itu, Munti tetap warga negara Indonesia dan mempunyai perlakukan yang sama untuk dilindungi dan diperjuangkan hak-haknya.
Direktur Advokasi Kawaan Asia Pasifik menegaskan, bila Munti terbukti dikirim oleh perusahaan di Jawa Timur dan diberangkatkan secara illegal, dia menyarankan kepada Menteri Tenaga Kerja baru, Muhaimin Iskandar, agar diberi sanksi seberat-beratnya. (zul)
Trade Expo Indonesia 2009 BNP2TKI Targetkan Ribuan Peluang Kerja
Jakarta, BNP2TKI (26/10) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menargetkan ribuan penempatan TKI Formal pada Trade Expo Indonesia (TEI) yang akan berlangsung mulai tanggal 28 Oktober - 1 November 2009 di Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran, Jakarta. Ribuan TKI Formal yang ditawarkan ini berasal dari sektor kesehatan, hospitality, konstruksi dan perminyakan.
Menurut rencana, TEI 2009 akan dibuka langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Dua, termasuk Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat.
“BNP2TKI menargetkan bisa menjaring 2.100 penempatan Tenaga Kerja Indonesia melalui TEI 2009 ini,” harap Direktur Promosi BNP2TKI, DR. Endang Sulistyaningsih, di Jakarta, Senin (26/10).
Menurut Endang, sebelumnya pada tahun 2008, BNP2TKI berhasil mendapatkan permintaan TKI untuk 1.042 orang dari 13 negara (Bulgaria, Italia, Bahama, Amerika Serikat, Mozambik, Polandia, Sudan, Libya, Uni Emirat Arab, Aljazair, Jepang, Yunani dan Lebanon dengan perkiraan remitansi sebesar USD 18.804.000 (asumsi kontrak 1 tahun).
“Jadi pada TEI 2009, jumlah yang ditargetkan 2 (dua) kali atau 2.100 orang penempatan ,” harap Endang seraya mengatakan Stand BNP2TKI pada TEI 2009 akan berada di Hall A, PRJ Jakarta.
Agar target itu tercapai, kata Endang, BNP2TKI menyebarkan potensi dan brand image Tenaga Kerja Indonesia ke manca negara kepada potensi buyers Internasional baik melalui media (website BNP2TKI) maupun melalui email ke seluruh mitra BNP2TKI di pelbagai negara. Selain itu, targetnya juga mampu melakukan jejaring kerja dengan berbagai buyers sector jasa tenaga kerja Internasional maupun stake holder asing lainnya.
Endang optimis, target itu akan tercapai. Selain promosi yang sudah dilakukan, juga dalam setiap road show BNP2TKI, ke Afrika Utara, Timur Tengah, Australia, Mediterania dan Itali, serta negara-negara lain, promosi tentang Tenaga Kerja Indonesia yang berkulitas selalu dilakukan.
Endang mengakui, Trade Expo Indonesia (TEI) merupakan salah satu ajang pameran tahunan berskala Internasional yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) dengan mengundang calon buyers mancanegara, tidak saja di sector barang namun juga untuk sector jasa ketenagakerjaan. Sejak tahun 2007, BNP2TKI telah menggunakan event ini sebagai ajang untuk mempromosikan Tenaga Kerja Indonesia.
Endang mengungkapkan, pada tahun 2008, BNP2TKI menempati Stand Unggulan dengan mendapat dukungan dari Bank-Bank Pendukung TKI, Bursa Kerja Luar Negeri, Sekolah/ Profesi, Pusat/ Balai Pelatihan dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).
Dia mengharapkan, pada Trade Expo Indonesia 2009, BNP2TKI dapat melakukan promosi TKI dengan kemasan lebih baik, dan mampu menarik minat pengusaha International untuk menggunakan Tenaga Kerja Indonesia.
Karena itu, lanjut Endang, BNP2TKI akan memamerkan setidaknya empat jenis sektor dengan berbagai jenis okupasi yaitu dari sector kesehatan (seperti TK Perawat dan care giver/care taker), sektor hospitality (land/sea/air-based seperti spa therapist, bartender, chef, sea/air crew), sector konstruksi (seperti insinyur dan pekerja bangunan) dan sector pertambangan/perminyakan (seperti welder, oil driller officers).
BNP2TKI selain melakukan pameran dalam bentuk display dan penyebaran printing material, serta atraksi tenaga kerja dari empat sektor, juga mengadakan Business Meeting antara calon pengguna TKI, termasuk memfasilitasi pertemuan serupa yang dilakukan dengan PPTKIS, International Trade Promotion Center (ITPC) dan para Atase Perdagangan dari berbagai negara di Perwakilan RI.
“Termasuk fasilitas penyusunan draft kesepakatan yang dihasilkan melalui Business Meeting yang dilakukan PPTKIS,” papar Endang. (zul)
Cak Imin: Depnaker dan KBRI Akan Tuntut Majikan Munti
“Depnaker bekerja sama dengan KBRI akan mengejar hak-haknya (almarhum Munti) dari majikannya,” kata Muhaimin Iskandar seusai meninjau Loket Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) di Kantor Depnakertrans di Jakarta, Senin (26/10).
Muhaimin yang lebih akrab dipanggil Cak Imin mengatakan, pihaknya berusaha membantu pemulangan jenazah almarhum Munti secepatnya ke Indonesia. “Depnaker akan memberikan santunan dan memberi bantuan kemudahan (ke Malaysia) bagi keluarga yang ditinggalkan,” lanjutnya.
Cak Imin mengatakan, Munti telah bekerja di Malaysia sejak 2004, dan pada 20 Oktober 2009 masuk ke rumah sakit karena sakit akibat penganiayaan majikannya.
Sebelumnya, Dubes RI untuk Malaysia Da`i Bachtiar di Kuala Lumpur menjelaskan, pembantu rumah tangga asal Jombang, Jawa Timur, bernama Munti binti Bani, akhirnya meninggal dunia pada pukul 10.10 tadi. Munti dirawat di Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah, di Klang, Selangor, sejak Selasa (20/10) akibat disiksa majikannya.
Jenazah akan dikirim secepatnya ke kampung halaman di Desa Pondok Jeruk Barat, Kecamatan Ringin Agung, Jombang, Jawa Timur, setelah selesai menjalani otopsi rumah sakit dan urusan keimigrasian selesai. Diperkirakan, Rabu (28/10) lusa jenazah sudah bisa dibawa ke keluarganya di Jombang, Jawa Timur.
“KBRI juga akan mengurus semua dana santunan yang berhak dia terima termasuk asuransi,” kata mantan Kapolri itu.
Da’i berharap kepolisian dan aparat penegak hukum Malaysia dapat menegakkan aturan dan rasa keadilan bagi korban, serta memberikan hukuman setimpal untuk majikannya yang beretnis India itu.
“Jadi, ketika menjenguk korban, saya bertemu dengan Kepala Polisi Klang, Selangor. Dia menceritakan, kedua majikan Munti, yakni Vanitha dan Murugan, sudah ditahan dan kini dalam tahap interogasi,” katanya. (ant)



