Trenggalek (prigibeach.com) - Rapat kerja Cabang PDI-Perjuangan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, diselenggarakan Rabu (20/7) bertempat di Markas partai itu, Jl. Mayjend Sungkono. Hadir dalam raker seluruh pengurus PAC dari 14 Kecamatan, serta Bupati Trenggalek, H. Mulyadi WR bersama nyonya Penny Mulyadi. Raker membahas tentang usulan APBD Tahun 2012, didahului dengan pelantikan Alat Kelengkapan Partai.
Sebelum pelantikan, S. Akbar Abas Ketua DPC PDI-P Trenggalek menyampaikan berapa arahan menyangkut kinerja dan pokok-pokok program kegiatan partai dalam beberapa tahun ke depan. Abas menggarisbawahi arah rapat kerja untuk mewujudkan Lima Mantab, yakni mantap ideologi, mantab organisasi, mantab kaderisasi, mantab program dan SDM.
"Dengan Lima Mantab, Partai PDI-Perjuangan akan dengan mudah mewujudkan cita-cita memperjuangan kesejahteraan dan persamaan hak bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, mari maksimal potensi kita untuk memenangkan Pemilu 2014," ujar Abas.
Kemudian Abas meminta agar setiap PAC yang baru saja selesai dilantik untuk mulai operasional memperkuat jalinan kerja sama dengan semua ranting di wilayah masing-masing demi konsolidasi dan menggalang kekuatan. Menjaring aspirasi rakyat di pedesaan dan perkotaan untuk dijadikan acuan pembuatan rancangan program pembangunan di daerah ini. "PDI-P sangat menghargai aspirasi masyarakat terbawah, dan akan menjadikan sebagai bahan acuan untuk membuat program-program pembangunan. Program itu akan kita ajukan ke Dewan dan Eksekutif, kemudian kita akan melakukan pengawalan sampai tuntas, sehingga aspirasi masyarakat tersebut sungguh-sungguh terwujud," tegasnya.
Abas juga berharap kepada anggota legeslatif dari Partai berlambang Banteng Moncong Putih, memanfaatkan masa reses untuk menjaring aspirasi konstituen di Dapil-nya masing-masing. "Dan kepada PAC maupun pengurus Ranting dan Anak Ranting, hendaknya menjadikan moment pertemuan dengan anggota Dewan tersebut secara maksimal. Sampaikan uneg-uneg dan keinginan Saudara secara terbuka," tambah Abas.
H. Mulyadi WR, selaku Bupati Trenggalek, ketika memberikan arahan lebih menekankan kepeduliannya kepada kader partai. H. Mulyadi WR sebagai tokoh partai PDI-P, menandaskan bahwa momentum demokrasi menjelang 2014 harus dipersiapkan sejak sekarang. "Partai lain banyak memiliki tokoh, tapi kurang kader. Sebaliknya partai kita -PDI Perjuangan- banyak kader tapi kekurangan tokoh. Nah, ini adalah kesempatan terbuka bagi Saudara-saudara kader di PAC atau Ranting untuk berupaya dan menempa diri menjadi tokoh partai agar setiap saat siap menjadi pemimpin di daerah ini," kata Mulyadi.
H. MUlyadi WR menambahkan, agar setiap kader PDI-Perjuangan senantiasa aktif mengikuti dinamika sosial dan perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Dia meminta bila ada hal-hal yang menyangkut kepentingan publik baik berupa sarana prasarana infrastruktur maupun sosial dan agama, agar disampaikan melalui musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa) untuk dilanjutkan ke musrenbang di kecamatan dan kabupaten. Sebagai Bupati yang diberangkatkan oleh PDI-P dalam Pilkada Juni 2010 lalu, dia siap berupaya menggoalkan setiap aspirasi yang diajukan oleh kader PDI-Perjuangan. Sambil menambahkan bahwa saat ini setiap desa sudah digelontori dana senilai Rp. 60 juta untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur desa dengan pola swakarya.
Masalah Jalur Lintas Selatan (JLS) dan Bendungan di Kecamatan Tugu, menurut Mulyadi penting harus diwujudkan. Bila saat ini masih ada beberapa hambatan, bukan berarti kegiatan tersebut mandeg. "Kendala yang terasa sekali, adalah anggaran untuk ganti rugi lahan yang mencapai puluhan milliar rupiah. Hal ini bagi kita merupakan buah si-malakama, dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak yang mati. Namun kita tetap lebih baik makan, artinya melanjutkan pembangunan JLS dan Bendungan Tugu, demi percepatan usaha mensejahterakan masyarakat. JLS sangat menunjang perekonomian sepanjang pantai Panggul, Munjungan dan Watulimo yang kaya dengan hasil laut dan Bendungan Tugu sangat bermanfaat bagi kelangsungan pertanian di kawasan Kecamatan Tugu, Karangan dan Suruh,"
Usai pelantikan Alat Kelengkapan Organisasi, raker memasuki acara inti, dengan rapat-rapat komisi yang diikuti oleh semua pengurus PAC dan Badan-badan Partai. Dalam rapat berhasil disimpulkan usulan dari bawah (bottom-up) yang akan diusung ke tingkat Kabupaten, yang dibacakan oleh Guswanto saat menjelang penutupan. Seluruh PAC kompak menghendaki adanya mekanisme kaderisasi dengan pembobotan yang sesuai dengan AD/ART. Meningkatkan kesejahteraan pengurus PAC dan Ranting, serta mengharapkan gelontoran berbagai bentuk subsidi dari partai guna meningkatkan taraf hidup "wong cilik" di pedesaan.
"DPC Partai, berharap, semua PAC agar menyiapkan kadernya di Ranting-ranting untuk menjadi Kepala Desa dalam Pilakdes di desanya. Kader kita harus memenangkan Pilkades maupun pemilihan kepala Dusun, agar 2014 nanti PDI-Perjuangan di daerah ini mampu meraih mayoritas kembali," ujar Guswanto.
Hamzah Abdillah, ST.SH.MH., Wakil Ketua Bidang Infokom dalam rapat kerja Komisi I tersebut menyampaikan program menarik yang kemudian disetujui secara aklamasi oleh seluruh PAC. Antara lain, setiap PAC harus memiliki Blog sebagai media informasi yang di-sharing hostingnya dengan situs DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Trenggalek. Mengingat website DPC akan dilengkapi dengan SMS Centre, maka semua PAC akan diberi satu buah handphone untuk menunjang kelancaran arus informasi dari ranting-PAC-DPC.(Haz).
Trenggalek (prigibeach.com) – Banyaknya kasus amoral serta tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh anggota legeslatif, menyebabkan banyak dari mereka yang sungguh-sungguh menjalankan profesinya sebagai aleg, menjadi gerah. Bulan April lalu, DPRD Trenggalek telah melaksanakan sidang paripurna membahas Peraturan DPRD Kabupaten Trenggalek (1) tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Trenggalek, (2) tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Trenggalek, dan (3) Program Legeslasi Daerah Kabupaten Trenggalek.
Menelusuri hasil capaian dari sidang paripurna tersebut, wartawan prigibeach.com mencoba mengoreknya dari salah seorang Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Komaruddin. Dengan fokus materi pada kode etik dan peranan Badan Kehormatan DPR dan DPRD. Komaruddin adalah anggota DPRD Trenggalek yang menjabat sebagai Ketua Badan Legeslatif.
Berikut hasil wawancara yang berlangsung di ruang tamu rumah Komaruddin, Kelurahan Surodakan, Trenggalek, ketika suasana sedang vacum kegiatan, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2011, pukul 20.00 hingga pukul 22.00 WIB.
Kami para wartawan Trenggalek sangat tertarik pada materi pengantar yang Anda sampaikan saat paripurna membahas dua Rancangan Peraturan dan Program Legeslasi. Saya pribadi, melihat penampilan Anda begitu antusias dan bersemangat ketika membahas kode etik dan BK.
- Saya sama sekali tidak merasakan seperti itu. Semuanya berlangsung wajar-wajar saja. Hanya saya yakin, bahwa sehat tidaknya perjalanan perkembangan daerah ini sesungguhnya berawal dan bergantung pada nilai-nilai moral maupun etika yang diimplementasikan anggota legeslatif sebagai penggagas dan pembuat sekaligus pengawal peraturan perundangan. Karena menyangkut pribadi anggota, maka BK (BK (Badan Kehormatan DPRD/red) menjadi tumpuan sekaligus piranti utama dalam menegakkan peraturan dan tata tertib dewan.
Mengapa Anda berkeyakinan demikian?
- Jika ditanya siapakah yang mengawasi moral dan etika anggota Dewan? Pasti kita semua menjawab Badan Kehortmatan. Jika anggota Dewan berperilaku tidak beretika dan tidak bermoral masih terus berkeliaran, siapakah yang perlu dipertanyakan? Saya pikir kita semua setuju jawabannya adalah BK. Peran BK dalam menjaga etika dan moral anggota Dewan sangat penting, sangat vital karena menyangkut fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Hal ini menuntut BK harus aktif, pro-aktif dan tidak pasif. Namun, sayangnya BK kita tidak proaktif dan terkesan lambat dalam menjaga etika anggota Dewan. BK selalu berkelit “menunggu laporan dari masyarakat”.
- Apabila terjadi demikian, keberadaan BK sebagai pengawas etika dan moral anggota Dewan, perlu dipertanyakan. Apalagi jika BK ternyata menjadi organ yang pasif. BK menurut saya tidak boleh mentolerir setiap sikap yang tidak beretika dari anggota Dewan.
- Saya berharap BK bisa jadi pengawas yang aktif dan tegas. Jika tidak maka citra Dewan khususnya DPRD Trenggalek, pasti akan terpuruk. Atau mungkinkah BK sendiri punya etika yang buruk? Nah inilah yang perlu diperhatikan. Jika demikian, itu artinya tugas BK “istimewa”, dan bisa menjadi hakim untuk memvonis sesama anggota legeslatif?
- Beratnya tugas dan tanggungjawab Badan Kehormatan memerlukan penguatan kewenangan yang dapat menunjang pelaksanaan fungsinya menegakkan citra lembaga ini. Pengaturan terkait Badan Kehormatan harus juga mampu memperkuat dari sisi kelembagaan sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan.
- Revisi Paket Undang-undang Politik terutama revisi atas Undang-undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD dan DPD akan meninjau kembali fungsi, kewenangan dari lembagai perwakilan. Proses ini sangat penting dikawal untuk memastikan perubahan yang berarti dari pelaksanaan kewenangan lembaga perwakilan sekaligus alat kelengkapan yang ada di dalamnya, termasuk Badan Kehormatan.
Apakah Anda menganggap ada yang kurang dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 itu?
- Ketentuan tentang Badan Kehormatan DPR diatur di dalam Undang-undang Susunan Kedudukandan dan Tata Tertib DPR. Pasal 98 UU No. 22 tahun 2003, ayat (2) point (g) mengatur bahwa alat kelengkapan DPR termasuk Badan Kehormatan. Selanjutnya ayat (5) Pasal yang sama disebutkan bahwa pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib. Lebih lanjut terkait Tata Tertib ini kemudian diatur di dalam Pasal 102 ayat (4) dimana point (f) dan (1) yang mengatur tentang substansi pengaturan di dalam Tata Tertib yang diantaranya melingkupi persoalan pengaduan dan tugas Badan Kehormatan serta kode etik dan alat kelengkapan lembaga.
- Pengaturan lebih jelas terkait dengan peran, fungsi dan kewenangan alat kelengkapan DPR memang lebih banyak diatur di dalam Tata Tertib. Pengaturan tentang Badan Kehormatan DPR diuraikan pada Bab XIII Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 Tata Tertib DPR RI. - Saya ambil contoh, Pengaturan Kedudukan ada pada Pasal 56, substansi pengaturannya dibentuk sebagai alat kelengkapan, bersifat tetap. Untuk lembaga bersifat tetap seharusnya menjadi pekerjaan utama dari anggota BK, dus artinya tidak boleh “disambi” (tugas sampingan/red) dengan tugas-tugas lain dalam fraksi maupun sebagai anggota legeslatif di komisi-komisi.
- Dan masih ada lagi pasal-pasal menyangkut fungsi dan kewenangan BK yang perlu ditinjau kembali. Saya masih belum bisa menyebutnya sekarang, karena memerlukan penelitian dan analisa hukum lebih mendalam.
Apakah dasar hukum dan kewenangannya sama antara BK DPR-RI dan BK DPRD?
- Sudah jelas ada perbedaan. Dasar Hukum BK-DPRD: UU 22 tahun 2003 (Pasal. 91,94,98), UU 32 tahun 2004 (Pasal. 46-49), PP 25 tahun 2004 (pasal. 38-40, 43,50-51), PP 53 tahun 2005 (Pasal. 38, 50, 51-51C), Tatib dan Kode etik DPRD. - Jumlah 3-5 orang untuk Kab/kota, 5-7 orang untuk propinsi, proporsional, bersifat tetap, dan komposisinya ditetapkan paripurna, kalau DPR-RI jumlah anggotanya 13 orang. - Tugas: evaluasi, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas aduan. - Wewenang: Memanggil anggota (terlapor) dan pelapor/saksi, usulan sanksi (ke paripurna) dan rehabilitasi (pimpinan). - Lingkup: disiplin, etika, moral, sumpah/janji, kode etik, dan pelanggaran tatib. - Sanksi (oleh paripurna DPRD): Teguran lisan dan tertulis (kepada terlapor), pemberhentian sebagai anggota (sesuai aturan perundangan). - Sedangkan mekanismenya berdasarkan PP 53 Tahun 2005
Di manakah permasalahan inti yang sering mendera BK?
- Permasalahan Terkait Badan Kehormatan di antaranya, banyak pihak, termasuk elemen masyarakat sangat berharap sekali akan independensi dan peran Badan Kehormatan. Hanya saja, kewenangan yang besar Badan Kehormatan ternyata belum mampu memberikan sanksi yang optimal bagi pelanggaran kode etik dan Tata Tertib. Hal inilah yang membuat BK terlihat tidak cukup optimal dan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Di sisi yang lain, adanya Badan Kehormatan dan kerja-kerja yang dilakukan selama ini dalam menegakan kode etik belum dapat menimbulkan efek jera bagi anggota DPR yang “nakal”.
Seperti masyarakat ketahui, ada aleg kita yang berbuat tidak senonoh bahkan pernah korupsi dan terjerat kasus hukum, namun seolah tidak pernah digubris oleh BK. Betulkah?
- Pemimpin dan Badan Kehormatan DPRD harus memberikan perhatian yang serius atas sorotan publik ini karena indikasi tebang pilih dalam penjatuhan sanksi telah memunculkan beragam spekulasi. Akan tetapi perlu dicatat, tidak ada aleg kita yang terjerat dan divonis karena kasus korupsi atau kasus lainnya ketika sedang menjadi aleg. Bila pernah ada yang dihukum, itu adalah vonis atas kasus ketika yang bersangkutan belum menjadi anggota dewan. Secara politik, penerapan sanksi yang berbeda antara kasus yang satu dan yang lainnya akan dipandang diskriminatif.
- Fungsi BK, sepanjang yang bersangkutan berperkara masih banding masih kasasi itu kan belum tetap seharusnya BK menonaktifkan. Lain lagi kalau anggota DPR sudah divonis bersalah secara hukum. Tentu ada konsekuensi dilakukan PAW oleh partainya. Kalau punya kekuatan hukum yang tetap, BK harus memberhentikan. Kalau sudah bebas maka nama baiknya dipulihkan. Keputusan ini dapat dimaknai sebagai perbedaan perlakuan karena beda partai atau bahkan bisa lebih jauh dari itu, yakni sebagai upaya mendiskreditkan partai tertentu. Oleh sebab itu, BK harus bijaksana dan juga harus menjaga pamor partai yang anggotanya bermasalah. Artinya, BK tetap memberikan sanksi namun barangkali saja masyarakat tidak mengetahui hal ini.
- Secara prosedural, pemrosesan kasus yang terjadi di Dewan semisal kasus korupsi tatkala sedang menjabat sebagai aleg, BK harus cepat bak menyambut bola –sama saja dengan pemrosesan kasus lain jangan sampai terkesan pasif dan ogah-ogahan meski isunya sudah cukup santer dibicarakan publik. Keaktifan Badan Kehormatan dalam menyikapi isu etis yang ada di DPR secara prosedural masih menjadi hambatan utama. Dan kami sesama aleg pun menyadari akan hal itu.
Ada kasus seorang aleg kita digrudug massa karena disangkakan melanggar etika dan moralitas. Kenapa BK terkesan diam?
- Badan Kehormatan seharusnya sudah secara aktif menyikapi berbagai laporan justru sebelum hal itu menjadi isu publik dengan mengambil langkah meminta klarifikasi dari anggota yang sedang disoroti berkaitan dengan kasus tersebut. Langkah menunggu bola Badan Kehormatan ini sangat kontraproduktif dalam upaya meningkatkan citra DPR yang kian terpuruk. Ketidakaktifan Badan Kehormatan juga sedikit-banyak berperan dalam ikut membiarkan individu anggota Dewan mendapatkan justifikasi kotor di mata publik, meski mungkin saja yang bersangkutan belum tentu melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib atau kode etik Dewan.
- Ke depan, inisiatif harus lebih sering diambil Badan Kehormatan. Jika perlu, Badan Kehormatan harus memiliki “pasukan” pencari fakta untuk menggali kasus-kasus etis di Dewan. Inisiatif ini dapat diambil karena sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukan hal ini di dalam Tata Tertib DPRD maupun DPR-RI (pasal 60), tapi sebaliknya kewenangan untuk melakukan klarifikasi cukup jelas (pasal 59). Badan Kehormatan bahkan bisa memberikan masukan untuk perubahan Tata Tertib DPR dan DPRD jika dirasa kurang mendukung kerja-kerjanya, apalagi jelas sekali peran Badan Kehormatan dalam upaya meningkatkan citra Dewan di mata publik.
(Pewawancara: Hamzah Abdillah, Pimred Tabloid dan Situs Berita Online Prigibeach.com).
Trenggalek (prigibeach.com) - Anggota legeslatif di mata masyarakat Trenggalek adalah bak Cossanova atau bahkan dewa. Mereka dihormati dan disegani, dianggap perkasa dan punya kuasa untuk membantu sesama, memiliki etika tinggi dengan jiwa yang tawaddhu, patuh dan taat pada agamanya. Namun, ternyata ada banyak juga yang terbukti tidak layak menyandang penghormatan tersebut. Salah seorang di antaranya adalah Agus Widiyanto alias Agus Samin, anggota DPRD Trenggalek yang terpilih pada Pileg 2009 yang lalu di bawah bendera PKNU.
Agus Widiyanto yang lebih populer dengan panggilan Agus Samin, anggota DPRD Trenggalek dari PKNU memang masih muda, ganteng dan gagah bak artis yang binaragawan. Penampilannya flamboyan, ternyata tidak disukai oleh orang-orang disekelilingnya. Bagi mereka, boleh jadi aleg yang satu ini selalu necis dan bergengsi, tapi berbeda dengan sikapnya yang angkuh dan “gembeleng” serta selalu merendahkan orang lain. Selain itu, sering kali gonta-ganti pacar. “Agus itu sombong dan sangat suka gonta-ganti cewek,” ujar Slamet Widodo, tetangga dekatnya.
Digerebeg Warga
Jum’at sore (8/4), Agus berangkat dari rumahnya mengendarai mobil panther putih nopol AG-1377-YB menuju arah kota Tulungagung. Dia sudah ada dating dengan seorang purel atau pemandu lagu salah satu café di kota itu yang berinisial R alias W. Kelincahannya menyetir mobil, membuatnya dengan mulus dan cepat tiba di rumah R alias W di Desa Rejoagung RT 07/RW 01, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Di rumah ini dia ditemui oleh orang tua R alias . Keduanya berbasa-basi beberapa saat, sebelum kemudian datang R alias W, dan sang orang tua pun meninggalkan kedua sejoli itu berduaan.
Tanpa sepengetahuan Agus Samin, di luar rumah ada tiga orang pemuda warga Desa Rejoagung RT 07/RW 01 yang selalu memantau gerak-gerik pasangan tersebut. Sementara itu, tak jauh dari rumah itu, puluhan warga lain telah bersiap-siap menerima informasi dari tiga pemuda yang mengamati lokasi rendezvous Agus dan R alias W. Setiap perkembangan yang terjadi di rumah tersebut, disampaikan melalui selular oleh salah seorang pemuda yang memonitor kepada warga yang ada di tempat lain. Komunikasi berlangsung intensif, hingga pukul 22.00 WIB.
Pengurus RT dan warga setempat, memang geram menyaksikan tingkah polah politikus muda yang masih adik kandung pejabat teras di Pemkab Trenggalek itu. "Warga marah lantaran dia kerap menginap di rumah perempuan itu tanpa izin. Padahal, mereka berdua bukan suami-istri," kata Ketua RT 07/RW 01, Wasit (37), Sabtu (9/4).
Lewat pukul 22.00 WIB Agus Samin tak kunjung keluar dari rumah, aksi massa pun mulai. Puluhan warga setempat langsung menyerbu rumah R alias W, mereka menyatroni rumah dan berusaha mencari keberadaan Agus Samin dan sang purel. Namun usaha warga sia-sia. Agus Samin dan R alias W tidak berhasil mereka jumpai. Nampaknya, keduanya sudah lari terbirit-birit melewati jalan lain yang lepas dari pengawasan warga.
Warga yang marah langsung mengamankan Isuzu Panther milik Agus yang terpakir di halaman. Beberapa warga yang marah berniat memecahkan kaca mobil, namun dapat diredam oleh perangkat desa dan Ketua RT Wasit. Aksi anarkis bisa dicegah, dengan kesepakatan mobil akan digelandang ke Mapolsek Kedungwaru, atau terpaksa mereka sandera. "Akhirnya setir mobilnya kami gembok agar tidak bisa di dorong. Dia harus bertemu kami dan menjelaskan perbuatannya, kalau ingin mobil kembali," kata Wasit.
Sebelum kepergok, keinginan Agus untuk menginap di rumah pemandu lagu berinisial Ren, itu sebenarnya telah disampaikan ayah perempuan itu. Permintaan izin tersebut tidak dikabulkan. Wasit mengaku, dirinya waktu itu sudah mengingatkan agar Agus tidak menginap karena masih belum terikat pernikahan. Warga marah melihat ulah Agus yang belakangan kerap diketahui menginap di rumah R alias W. Peristiwa penggrebegan ini sudah dilaporkan ke Mapolsek Kedungwaru Tulungagung, dan masalah tersebut kini sedang dipelajari oleh pihak kepolisian Sektor Kedungwaru.
Playboy Tapi Banyak Hutang
Agus Samin yang masih bujangan dan belum pernah menikah ini, di kalangan gadis dikenal sebagai sosok yang elegant dan charming. Hanya sayang, dia juga dikenal sebagai sosok pemuda yang royal dengan janji gombal dan sering bikin patah hati. Beberapa gadis yang pernah menjalin hubungan intim dengannya, bahkan sempat akan menikah, mengaku terpaksa menerima nasib ditinggalkan oleh sang Arjuna. “Menurut saya itu lebih baik, daripada sakit hati ketika sudah menjadi isterinya kelak,” aku salah seorang gadis tersebut.
Sejak peristiwa penggrebegan Agus menghilang bagai ditelan bumi. Saat dicari di kantor dewan, Agus bolos, ketika didatangi di rumahnya, Dusun Jarakan, Desa Karangsoko, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Senin (11/4), yang bersangkutan tidak ada di rumah. Namun menurut beberapa tetangga, Agus memang jarang di rumah. Pasalnya, Agus terbelit hutang dan kerap dicari penagih. Hutang tersebut dipakai Agus saat magang caleg DPRD Trenggalek dari partai PKNU.
“Saya tidak tahu kalau dia punya hutang, namun setahu saya memang sering ada orang yang mencarinya ke rumah. Dia jarang ada di rumah, barangkali memang menghindari tamu-tamu yang datang mencarinya”, kata Slamet Widodo yang bertempat tinggal tak jauh dari rumah Agus. Barangkali mereka memang datang untuk nagih hutang yang dipakai Agus untuk magang caleg tambahnya.
Suka Bolos
Selain suka gonta ganti perempuan, Agus ternyata juga tukang bolos di kantornya. Dan kini, Dewan Syuro Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKNU Trenggalek merencanakan untuk mencopot keanggotaan Agus dari DRPD Trenggalek. Perilaku Agus yang suka bolos di DPRD Trenggalek sudah menjadi rahasia di kalangan sekretariat dewan. Para staf di gedung wakil rakyat ini sangat paham, jika Agus adalah anggota dewan yang jarang hadir. Menurut salah satu staf administrasi, dalam seminggu Agus kadang cuma hadir 2 hari saja. Bahkan jika tidak ada agenda persidangan, Agus kerap tidak ngongol. Kalau pun menginjakan kaki di kantor, biasanya hanya untuk kepentingan absensi.
Hal senada juga diungkapkan rekan sesama anggota DPRD Trenggalek. Keterangan salah satu anggota fraksi Karya Nasional, tempat partai Agus bernaung, menurut aturan anggota yang bolos dalam rapat sebanyak 6 kali berturut-turut akan ditindak oleh BK (Badan Kehormatan). Namun biasanya Agus mengakali aturan tersebut dengan bolos setiap 5 kali rapat. Pada rapat ke-6, yang bersangkutan selalu hadir sehingga lepas dari sanksi dari BK. “Kalau tukang bolos, siapa pun di gedung ini (DPRD) juga tahu. Tapi dia selalu mengakali aturan, sehingga tidak pernah kena sanksi,” ujar salah satu rekan Agus yang tak mau disebut namanya.
Ketua BK DPRD Trenggalek, Suyatno tidak menjawab tegas jika Agus memang gemar bolos. BK pun tidak pernah menerima laporan dari fraksi tentang perilaku Agus. Namun lewat pembicaraan antar sesama anggota, BK menerima masukan. Suyatno menegaskan, BK akan membahas masalah perilaku Agus secara khusus dalam minggu-minggu ini. “Dalam minggu-minggu ini akan kami rapatkan dulu di internal BK. Terserah bagaimana nanti keputusannya,” ujarnya.
Dewan Syuro PKNU Marah
Sementara Ketua Dewan Syuro DPC PKNU Trenggalek, KH Ali Ridho, saat dikonfirmasi mengaku sangat malu. Beberapa kali pengasuh Pondok Pesantrena Subulus Salam, Desa Melis, Kecamatan Gandusari, Trenggalek, ini mengucap “Masyaallah” saat berbicara mengenak Agus Widiyanto. Menurutnya, partai telah kecolongan dan kemasukan kader yang tidak berkualitas.
Ali menegaskan, kasus ini akan menjadi pelajaran, dia akan mengusulkan lewat mekanisme partai, agar Agus dicopot keanggotaannya dari DPRD Trenggalek. Sebab menurutnya, Agus telah mencemarkan nama baik partai. “Masih banyak kader partai yang berkualitas dan bermoral baik. Akan saya usulkan agar dia segera diganti,” tegasnya, saat ditemui di pondoknya.
Mengenai perilaku Agus, Kyai Ali tidak membantah jika Agus memang kerap terjerat masalah perempuan. Setidaknya sudah 2 kali Agus diperingatkan pengurus partai agar merubah sikapnya tersebut. Namun nyatanya Agus malah digrebeg warga saat menginap di rumah perempuan yang bukan istrinya. Ali mengaku pertama kali mendengar kabar tersebutlangsung memerintahkan utusan untuk mengecek kebenaran kabar tersebut. Lewat utusan tersebut akhirnya didapat laporan, jika Agus memang digrebeg warga. Kabar tersebut segera menyebar di kalangan kader partai.
Masih menurut Ali, kader yang berada di daerah pilihan 4, meliputi Munjungan, Dongko dan Panggul marah mendengar perilaku Agus. Bahkan mereka sudah menyatakan hendak mengerahkan massa untuk mendemo Agus. Namun hal tersebut berhasil dicegah dan akan diselesaikan lewat mekanisme partai. “Kalau tidak saya cegah, kader pasti akan melakukan gerakan massa, mendemo Agus,” katanya. Selanjutnya Ali menyatakan permohonan maafnya kepada masyarakat. “PKNU sudah kecolongan karena memilih Agus menjadi anggota DPRD Trenggalek, nyatanya tidak mampu membawa amanah. Saya atas nama seluruh warga PKNU memohon maaf,” katanya. (Haz).
Trenggalek (prigibeach.com) - DPRD Trenggalek, Jawa Timur menyetujui 5 Ranperda menjadi Peraturan Daerah. "Persetujuan itu ditetapkan setelah melalui sidang paripurna, Rabu (29/12), yang dipimpin langsung oleh ketuanya S. Akbar Abbas", ujar Hary Purnomo, SH. Sekretaris Dewan saat dihubungi di ruang kerjanya kemarin Kamis (27/1).
Selanjutnya, Sekwan menambahkan, dalam sidang paripurna tersebut, Juru Bicara Panitia Khusus I (Pansus I), H.A Djauzi Turseno, S.Sos, MM, membahas 3 Ranperda yaitu:
Ranperda tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern dan Toko Modern,
Ranperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga lain Kabupaten Trenggalek, dan
Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek.
Sedangkan, Pansus II juru bicaranya Alwi Baharudin, membahas 2 (dua) Ranperda yakni:
Ranperda tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Trenggalek, dan
Ranperda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Menurut Adib Jaka Suntara, SH, dari Fraksi PDI-P, enam fraksi DPRD Trenggalek pada prinsipnya menyetujui Ranperda tentang APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 ditetapkan menjadi Perda. "Selain itu, 5 (lima) Ranperda yang telah dibahas oleh Pansus I dan II bersama eksekutif juga disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda dengan bebarapa catatan penting. Kendati demikian, semua fraksi secara aklamasi menyetujuinya", demikian Adib yang ditemui di rumahnya, Kamis (27/1).
Hary Purnomo mebenarkankan bahwa ada beberapa catatan penting yang disampaikan oleh fraksi saat sidang Paripurna hari Rabu (29/12) itu, yakni antara lain:
Fraksi Partai Demokrat menyoroti masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum ditetapkan sesuai dengan potensi yang riil, untuk ke depannya fraksi ini meminta agar penentuan besaran PAD harus lebih detail.
Fraksi Karya Nasional meminta agar kelima Perda ini segera disosialisasikan kepada masyarakat sehingga pada waktu diimplementasikan tidak akan menemukan banyak masalah.
Fraksi Amanat Patriot Rakyat Indonesia (APRI) meminta agar di masa akan datang, pembahasan APBD dilakukan lebih cermat, akurat, dan juga dilengkapi dengan dokumen penyusunan APBD.
Fraksi APRI meminta pelayanan kepada masyarakat menjadi parameter utama sebagaimana cita-cita pembangunan pro-rakyat.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan besaran anggaran untuk sektor pariwisata, pertanian dan peternakan.
Fraksi PKS juga mengingatkan agar PNS Pemkab Trenggalek lebih meningkkan semangat dan etos kerja.
Fraksi PKB meminta agar penyertaan modal 1 Milyard kepada PDAM segera dilengkapi dengan payung hukumnya.
Fraksi PKB juga mengingatkan agar pelayanan di kantor perizinan bisa dimaksimalkan baik bagi pengusaha dari luar daerah maupun dari Trenggalek sendiri.
Fraksi PDIP dalam pendapat akhirnya meminta agar Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) diprioritaskan pada perbaikan infrastruktur jalan desa.
Fraksu PDI-P juga meminta suupaya Dana hibah Masjid Agung dilaksanakan lebih awal sehingga segera dapat dilaksanakan proses pembayarannya.
Fraksi PDIP juga meminta Bupati dan jajaran eksekutif agar optimal dalam melaksanakan pengawasan eksekutif.
Hasil sidang Paripurna pada penghujung tahun 2010 itu, masih menurut Hary Purnomo, merupakan wujud apresiasi dan kesungguhan pihak eksekutif untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. "Sekaligus menjadikan momentum pembangunan pro-Rakyat sebagai barometer tahun 2011", ujar pria yang bernampilan elegan dan low profile ini menutup wawancaranya.(haz)
Presiden SBY, Wapres Boediono dan tiga orang Menteri Koordinator
menerima sejumlah Tokoh dan Pemuka Lintas Agama, Jakarta (17/1).
ANTARA/Widodo S. Jusuf
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya bertemu dengan para tokoh lintas agama di Istana Negara Jakarta, Senin 17 Januari 2011 malam. Sebelum mengelar pertemuan tertutup dengan mereka, Presiden menyampaikan pidato singkatnya di depan para tokoh itu dan media.
Memulai pidatonya, SBY menyampaikan kronologis pertemuan ini. Saat berada di Surabaya, Presiden menerima pesan pendek darsi Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Din menyampaikan permintaannya untuk mengadakan dialog bersama Presiden.
"Permintaan dialog dan pertemuan dari hati ke hati tak mungkin dilewatkan.," kata Presiden dalam pidato pembukaannya. Presiden pun akhirnya mengaku membalas pesan pendek itu. Ia menyampaikan niatnya mengundang para tokoh itu untuk berkomunikasi langsung. Pertemuan diharapkan dalam kondisi cair, terutama karena para tokoh lintas agama menyebut pemerintah melakukan kebohongan publik.
" Semoga umat di belakang yang mengikuti acara ini tentram karena terjadi komunikasi. Meski kritis tapi penuh tanggung jawab antara pemuka agama dan jajaran pemerintah yang emban tugas," katanya.
Karenanya, Presiden minta para tokoh lintas agama saling memberi dan menerima dan bisa memberikan masukan yang konstruktif dalam hal menyelesaikan masalah bangsa. "Mari saling konstruktif saling menerima dan memberi. Komitmen semua ingin bangsa maju dan sejahtera membangun diri," ujarnya.
Hadir dalam acara dialog itu, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Ketua Umum PB Nadlatul Ulama Said Aqil Siradj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia D Situmorang, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Andreas Yewangoe, Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia Siti Hartati Murdaya, Ketua Parisada Hindu Dhrama I Made Gde Erata, Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghuchu Wawan Wiratma, Ketua majelis ulama Indonesia Sahal Mahfud, Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam Irfan Syafrudin dan sejumlah tokoh agama.
Presiden mengungkapkan dialog dan tatap muka penting. Hal ini penting manfaatnya dalam mengurangi mispersepsi. "Saya bersukur dan ucapkan terima kasih atas kehadiran tokoh semoga budaya saling mendengar tumbuh baik," ujar Presiden. Budaya mendengar, kata Presiden, bisa meningkatkan kepribadian.
Presiden berharap semua pihak berpartisapsi dan kontribusi sesuai peran masing-masing pihak. Menurut dia, syarat agar Indonesia menjadi negara maju perlu adanya persatuan dan kerja keras kolaborasi bangsa. "Para tokoh agama membimbing umat dan memberikan contoh bagi bangsa dan negara. Peran itu telah bapak ibu laksanakan," ujarnya.
Presiden mengaku pemerintah telah bekerja maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan roda pemerintahan. "Saya bersama wapres sudah bekerja sekuatnya menjalankan negara tugas pemerintahan umum dan pembangunan," katanya. Selama ini, menurut Presiden, tidak pernah ada jalan mudah untuk mencapai tujuan besar. "Kami mulai gigih dan berikhtiar," ujar Presiden.
Sebagai tuan rumah, Presiden mempersilahkan kepada para tokoh agama lain menyampaikan pandangan. "Insya Allah saling berbagi. Saya dan rekan akan merespon dan pada akhir kita undang pers hasil pertemuan hari ini," katanya.(tempo)
Trenggalek (prigibeach.com) - Bertempat di SD Muhammadiyah Trenggalek, Jawa Timur, Minggu (26/12) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Trenggalek mengadakan musyawarah Daerah ke-9. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur dan para pengurus cabang serta ranting Muhammadiyah se Kabupaten Trenggalek.
Drs. Muyoto selaku pimpinan Daerah Muhammadiyah Cabang Trenggalek dalam sambutannya mengatakan setiap 5 tahun sekali Muhammadiyah mengadakan musyawarah dengan agenda utama memilih Ketua dan mengurus program-program untuk 5 tahun ke depan. Lebih lanjut dikatakan marilah kita ikuti Musda ini dengan seksama agar menghasilkan pengurus yang berkualitas untuk memajukan organisasi Muhammadiyah.
Bupati Trenggalek, H. Mulyadi WR, mengatakan pengabdian Muhammadiyah dalam perkembangannya sampai saat ini masih bisa kita rasakan, terbukti begitu banyaknya tempat pendidikan dan tempat pengobatan yang didirikan oleh Muhammadiyah. Ini merupakan sumbangan yang sangat besar artinya bagi perjuangan bangsa.
Lebih lanjut dikatakan program-program Pembangunan Trenggalek yang akan diprioritaskan adalah pelayanan prima, perluasan lapangan kerja, peningkatan dan pemerataan pembangunan, peningkatan kemampuan melalui UMKM dan pemberdayaan perempuan (gender). (haz)
Trenggalek (prigibeach.com) - Terhitung sejak 11 Nopember 2010, sesuai dengan SK Gubernur No. 171.406/948/011/2010/11 Nopember, Samsul Anam telah ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Jabatan itu resmi dipangku Samsul Anam setelah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Trenggalek mengangkat Sumpah Pengganti Antar Waktu Pimpinan DPRD Trenggalek masa jabatan 2009-2014, yang digelar hari ini Rabu (1/12), di Ruang Sidang DPRD Trenggalek.
H. Samsul Anam, SH., MM., mengucapak Sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima penggantian antar waktu pimpinan DPRD. Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD, S. Akbar Abbas, SE, MM, disaksikan oleh Bupati Trenggalek, Kepala SKPD lingkup Pemkab Trenggalek dan Ketua Organisasi Wanita Kabupaten Trenggalek. Sesuai dengan SK Gubernur no. 171.406/948/011/2010/11 Nopember yang dibacakan oleh Sekwan Hary Purnomo, SH, memutuskan tentang peresmian dan pemberhentian antar waktu pimpinan DPRD masa jabatan 2009-2014. Pimpinan DPRD pengganti antar waktu yang baru dilantik adalah H. Samsul Anam, SH, MM yang menggantikan Kholiq, SH, M.Si. Dan pergantian posisi ini mulai berlaku sejak ditetapkannya SK Gubernur di Surabaya pada tanggal 11 Nopember 2010.
Pergantian antar waktu pimpinan DPRD ini dilakukan, karena Kholiq, SH, M.Si sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati Trenggalek masa jabatan 2010-2015. (Haz)
Bertempat di Aula Serba Guna Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Minggu 14 Nopember 2010, Musyawarah Daerah (Musda) II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Trenggalek Kholiq, SH, M.Si. Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan Partai Politik se Kabupaten Trenggalek serta anggota DPR RI, DPRD provinsi serta DPRD Kabupaten Trenggalek dari PKS.
Wakil Bupati Trenggalek dalam sambutannya memberi selamat atas terselenggaranya Musda II PKS Kabupaten Trenggalek. Diharapkan untuk kedepannya PKS bisa berkontribusi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara Nasional maupun Trenggalek pada khususnya dengan menyusun program yang lebih baik. Menurutnya, kesejahteraan tersebut bisa dicapai dengan konsolidasi kepengurusan yang baik antara PKS dengan partai politik yang lain. “Kesejahteaan masyarakat Trenggalek serta kesejahteraan nasional bisa tercapai melalui PKS dan partai-partai lain” ujarnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati mengatakan bahwa di era otonomi daerah seperti saat ini dimana Pemerintahan berbentuk desentralisasi, fraksi – fraksi di DPRD mempunyai kesempatan untuk membuat sinkronisasi kebijakan tentang daerah termasuk PKS di dalamnya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati juga berpesan partai politik harus mampu memahami tupoksinya masing-masing. Menurutnya, ada 3 hal mendasar yang harus diperhatikan sebagai acuan parpol untuk melaksanakan kebijakan partai politiknya masing-masing. Hal yang paling pokok adalah pendidikan politik. Melalui pendidikan politik, menurut politisi dari PKB tersebut akan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang hak-hak berbangsa dan bernegara.
Tak kalah pentingnya, parpol juga harus mampu menciptakan situasi yang kondusif. Sehingga, mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, parpol harus mampu menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui fraksi-fraksi di Kabupaten Trenggalek.
Dia akhir sambutannya, sesuai dengan himbauan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Ir. Tifatul Sembiring, Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan internet yang sehat dan aman.
Secara resmi Musda II PKS dibuka oleh Wakil Bupati, Kholiq, SH, M.Si ditandai dengan pemukulan bedug.
Trenggalek (prigibeach.com) - Gelanggang politik di Kabupaten Trenggalek kembali diramaikan dengan pentas babak baru, paska dilantiknya Kholiq, S.Ag,Msi. sebagai Wakil Bupati Periode 2010-2015. Terjawab sudah polemik yang menyelimuti tubuh partai bercirikan bintang sembilan itu. Padahal sebelumnya Drs .Sukarodin adalah calon kuat yang paling banyak disebut untuk menggantikan Ketua Cabang, Khloliq, yang sekarang menduduki kursi No 2 di pemerintahan.
Samsul Anam nampak menunjukkan sikap biasa saja sewaktu di temui prigibeach.com di Gedung DPRD kemarin Selasa(26/10) , malahan terlihat aktif saat menerima tamu dari DPRD Magelang. " Tugas ini merupakan amanah partai , jadi sejogyanya kita emban untuk laksanakan tugas berat ini" Kata politisi asal Kedunglurah ini.
Mahfud Effendy Sekretaris DPRD Trenggalek menjelaskan bahwasannya hasil dari keputusan rapat Paripurna DPRD pagi itu masih akan kita usulkan ke propinsi. " Mekanisme sudah dijalankan , mulai surat dari DPC PKB no 159/DPC-02/A.1/X/2010, perihal usulan penetapan sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek serta hasil dari rapat Paripurna DPRD tentang persetujuan usulan pemberhentian dan usulan pengangkatan Pimpinan " Jelas mantan Bawas itu.
Sementara itu Mukyarti, Sag, MAg , Bendahara Cabang PKB Trenggalek ketika disinggung tentang adanya perbedaan pendapat pada calon pengganti wakil ketua dewan tersebut, langsung menyanggahnya. " Semua sudah dilalui, mekanisme rapat Cabang partai sudah selesai, jadi tidak benar bila ini menjadi masalah di partai kami" Terangnya.(haz)
Ada pola dalam ragam peristiwa sepanjang ingatan manusia yang tampaknya acak itu. Pola itulah yang kemudian membentuk hukum-hukum sejarah. Sejarah digali agar bisa berulang, atau sebaliknya agar tidak lagi pernah terjadi. Dalam kehidupan politik bangsa kita, segalanya jadi berbeda sejak Reformasi Mei 1998. Terutama setelah rakyat Indonesia bisa relatif lebih bebas untuk mengaktualisasikan dirinya, dalam korridor politik dan sosial budaya.
Rabu, 2 Juni 2010, kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi, berupa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk menentukan sang Pemimpin, yakni Pasangan Bupati dan wakilnya. Lantas, apa sajakah pola-pola yang akan diterapkan Tim Sukses atau Parpol pengusung kandidat calon Bupati?
Suara Partai Bukan Jaminan Mutlak
Memori pemilih di daerah ini cenderung pendek, sehingga masa kurang dari 125 hari menjelang Pilkada bagi pemerintah dan partai politik merupakan fase paling krusial. Aktivitas lawan politik/pemerintah (oposisi) akan meningkat dan menjadi tren karena dipandang strategis untuk mengumpulkan modal politik bagi pilkada tersebut. Politisi akan kembali memperkuat partainya, sehingga partai menjadi faktor terpenting dalam pengambilan kebijakan publik.
Berdasarkan fakta, Partai Politik sebagai Organisasi Politik yang sudah memiliki jaringan sampai ke level akar rumput (grass root), sangat dibutuhkan oleh para kandidat. Pertama sebagai persyaratan administratif dalam UU Politik Indonesia bahwa salah satu yang berhak -disamping calon independen- mencalonkan Kepala Daerah adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki 15% perolehan suara atau perolehan kursi DPRD pada Pemilu legislatif.
Kedua, sebagai aset strategis dan mesin politik untuk menggerakkan dan menjalankan strategi dan program pemenangan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh Partai seperti jaringan, SDM, citra maupun strukturnya sampai tingkat yang terbawah.
Akan tetapi mengandalkan kekuatan Partai saja belumlah cukup. Apalagi kalau menggunakan logika matematika hasil suara Partai pada Pemilu Legislatif yang lalu, untuk mengukur kemenangan pada Pilkada. Sekalipun PDI-P Trenggalek sudah berkoalisisi dengan PKB, dengan akumulasi kursi di DPRD Trenggalek sebanyak 15 berbanding 30 anggota dari partai lain, bisa saja terjadi justru Mulyadi menjadi pemenangnya. Atau mungkin akan merupakan kejutan bila tiba-tiba calon independent seperti Mahsun Ismail yang akan duduk sebagai Bupati Trenggalek periode 2010-2015!
Posisi Motivasi Partai dan Figur Sang Kandidat
Banyak faktor yang menentukan kemenangan kandidat Kepala Daerah, disamping hasil perolehan suara Partai pada Pileg/Pilpres yang lalu, efektifitas dan daya gerak sumber daya manusia Partai yang diistilahkan dengan mesin politik partai dengan Tim Suksesnya lebih menentukan. Kemudian dari itu yang sangat penting berikutnya adalah citra dan popularitas kandidat di mata pemilih, strategi marketing, strategi public relation, lama waktu kandidat memperkenalkan dirinya ketengah masyarakat, kinerja dan track recordnya selama ini, frekuensi dan kualitas penampilan kandidat di media massa, performance, kompetensi, pesona fisik maupun "aura" yang dipancarkan oleh kandidat yang mempengaruhi pasar politik yang terdiri atas tiga bagian yaitu : pemilih, kelompok berpengaruh (influencer groups) dan media massa.
Satu hal yang menjadi modal utama dari para kandidat yang sekarang ramai di bursa calon. Mulyadi WR yang diprediksi akan berpasangan dengan Samudi(saudagar sukses) adalah sosok yang pernah menjabat Bupati Trenggalek Periode 2000-2005. Mulyadi lengser dari posisinya sebagai Bupati terbukti tanpa cela/aib baik di mata hukum maupun politik dan birokrasi. Selanjutnya, kekalahan Pasangan Mulyadi dari pasangan Soeharto pada Pilbup 2005, hanya selisih beberapa digit. Itu artinya, Mulyadi sudah tenar di masyarakat, serta menjadi tokoh yang layak diusung, sebagai figur yang pantas kembali menduduki kursi kekuasaan di daerah ini.
Soeharto yang besar kemungkinan akan berpasangan dengan Cipto Wiyono (Sekkab Trenggalek), adalah Bupati Trenggalek Periode 2005-2010 alias incumbent. Masyarakat sudah mahfum siapa figur yang satu ini. Kiprahnya di blantika birokrasi dan kekuasaan memang baru menonjol tatkala dia terpilih sebagai Bupati pada Pilbup 2005 lalu. Sebelumnya, dia banyak menghabiskan masa produktifnya di luar kota sebagai seorang staf teknis di Telkom. Namun, penampilannya selama menjabat Bupati cukup "mempesona" bagi rakyat kecil utamanya di pedesaan. Tokoh kelahiran Trenggalek, 09 Desember 1949, ini disebut-sebut cukup bijaksana dan merakyat.
Mahsun Ismail yang sudah memastikan berpasangan dengan Joko Irianto (Camat Pule), adalah sosok yang humanis, seorang muslim yang sanggup bersikap netral terhadap berbagai issu-issu agamis, politik maupun organisasi. Sejak muda sudah tenar oleh kepiawaiannya dalam berorasi, berolah vokal serta berani mengambil sikap yang saat itu terbilang kontroversial dalam pandangan kiyai sepuh. Tokoh GP Anshor, berangkat dari bawah sebagai anggota Banser.
Jangan anggap enteng kandidat yang satu ini, sebab kendati PKB berkoalisasi dengan PDI-P mendukung Mulyadi WR, ada kemungkinan massa Anshor (NU dan PKB) pada akar rumput di pelosok justru tidak mematuhi keputusan elite politik/organisasinya. Terlebih lagi, selama menjabat sebagai Wakil Bupati Trenggalek pada masa berduet dengan Mulyadi WR hingga sekarang bersama dengan incumbent H. Soeharto, terpeta jelas di mata masyarakat bahwa Mahsun Ismail sangat humanis. sosial, jujur dan transparan. Juga aktivis gerakan Pramuka, PMI dan berbagai organisasi sosial masyarakat. Bahkan semasa mudanya dulu pernah menjadi TKW di Malaysia, sehingga merupakan modal baginya untuk selalu mawas diri dan peduli pada rakyat jelata.
Selanjutnya, Sutarman -mantan Dandim Trenggalek- juga akan tampil sebagai Cabup/Cawabup. Tentang figur yang satu ini, belum banyak tahu. Saat ini para pendukung dan tim suksesnya sedang sibuk menggalang dukungan dari calon pemilih. Dia akan berangkat dengan tiket independent. Warga Trenggalek belum banyak yang mengenal, barangkali hanya di kalangan TNI/Kodim dan anggota kepolisian angkatan tua saja yang masih mengingatnya. Walapun demikian, bagi para kandidat yang disebutkan terdahulu, sebaiknya nama Sutarman juga diperhitungkan sebagai saingan yang cukup "ulet" dan bisa meraup suara pemilih cukup besar.
Strategi Kampanye dan Penjaringan Simpatisan
Pilkada kali ni, perlu diterapkan beberapa pola yang pada intinya melakukan tiga hal utama: Pertama, menentukan isu-isu yang dinilai penting oleh segmen calon pemilih (biasanya berdasar jajak pendapat). Kedua, membuat analisis penentuan isu yang paling menguntungkan individu kontestan dan mengabaikan isu-isu persoalan lain (meski itu dalam platform partai merupakan isu sentral sekalipun). Ketiga, merekayasa citra kontestan sesuai isu persoalan yang dipilih, merancang pesan dan simbol yang diperlukan, serta merencanakan pemanfaatan media, semuanya untuk mengusahakan agar calon pemilih terfokus pada isu yang telah dilekatkan pada kontestan.
Strategi kampanye dari Tim Sukses yang diterapkan bisa beragam, namun umumnya diawali dengan analisis positioning, atau analisis "posisi pasar" partai atau kontestan, yang hasilnya kemudian dipergunakan untuk menentukan langkah strategis selanjutnya. Kontestan yang menempati posisi pasar sebagai nicher (unggul di segmen pemilih tertentu), contohnya, akan menerapkan langkah-langkah strategis hingga taktik serta teknik kampanye yang berbeda dengan kontestan yang menempati posisi sebagai market leader, challenger, dan sebagainya.
Kampanye juga bisa mengarah pada kondisi di mana rekayasa citra individu Mulyadi yang dihasilkan para champaign manager, atau pesona kandidat menjadi lebih penting daripada platform dan isu yang diperjuangkan partai.
Tim Sukses dan Pola Kampanye
Bagi para kandidat yang ada, bisa difigurkan dalam kemasan seorang pahlawan dari masa lalunya. Semuanya dimungkinkan oleh penerapan strategi, taktik, dan teknik komunikasi pemasaran yang sistematis dan rasional. Kreativitas, ide dan karya-karyanya maupun kearifan serta kebijaksanaan masing-masing tatkala menjabat pimpinan Trenggalek hingga menjadi tokoh birokrasi di tingkat propinsi atau sewaktu menjabat sebagai motor dalam berbagai organisasi, adalah umpan paling efektif untuk menjaring simpatisan pemilih.
Salah satu bahan utama untuk pemenangan lainnya adalah Riset Politik. Menurut Johnson (2001), dalam sistem Pemilu yang demokratis, riset politik merupakan alat yang vital. Kandidat akan sulit memenangkan persaingan jika tidak mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing, perilaku pemilu pemilih, segmentasi pemilih, peta wilayah dan faktor lainnya. Kampanye dan propaganda menurut kandidat semata, akan menyebabkan berpalingnya pemilih ke kontestan lain karena, apa yang disampaikan tidak sesuai dengan aspirasi pemilih. Atau kalaupun kandidat mengetahui apa aspirasi pemilih, namun jika tidak mengetahui cara-cara yang tepat untuk penempatan substansi yang diinginkan, sangat mungkin akan menimbulkan mispersepsi atau pengaburan makna dari pesan yang disampaikan. Atau boleh jadi juga pesaing melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda namun lebih efektif, bisa juga dengan cara yang sama pesaing dapat menggagalkan kemenangan kita karena mereka melakukannya dengan lebih baik.
Oleh karenanya, untuk mengantisipasi kemungkinan itu Tim Sukses sang kandidat perlu melakukan riset untuk mengetahui kekuatan dan strategi pesaing. Beberapa kegunaan utama dari riset politik antara lain: pertama, untuk menyusun strategi dan taktik.
Adman Nursal (2004) mengatakan Strategi kampanye politik tanpa riset bagaikan orang buta yang berjalan tanpa tongkat. Sebaliknya riset tanpa sumber daya strategis seperti desain strategi, orang, dana dan sumber daya lainnya ibarat orang lumpuh yang memahami jalan dan peta akan tetapi tidak memiliki kendaraan untuk menuju tempat yang diinginkannya. Kedua, riset untuk memonitor hasil penerapan strategi. Implementasi sebuah strategi, akan menimbulkan respon dari pesaing. Reaksi para pemilih perlu diketahui untuk menerapkan strategi berikutnya. Riset monitor politik berorientasi pada tindakan dan reaksi terhadap kondisi saat ini. Jika hasil riset adalah begini, maka apa tindakan yang akan dilakukan.
Salah satu metode riset yang paling populer adalah dengan poling atau survei. Menurut Kavanagh bahwa penyelenggaraan polling memberi input informasi yang relevan untuk membuat strategi marketing politik, diantaranya adalah : membangun citra, menyusun kebijakan, tracking atau memantau kelemahan dan kekuatannya dari waktu ke waktu dan menetapkan pemilih sasaran yang berdasarkan karakter tertentu yang menjadi targetnya. Menurut Shea dan Burton (2001), kita perlu melakukan riset terhadap profil data pesaing. Riset mengenai data pesaing sangat bermanfaat dalam menyusun strategi marketing politik. Riset yang dilakukan adalah untuk memperkirakan apa yang ditawarkan pesaing untuk masa depan (evaluasi prospektif) dan bagaimana reputasinya dimasa silam (evaluasi introspektif).
Pemanfaatan Jaringan Pertemanan dan Media Informasi
Dewasa ini jaringan facebook, twitter, media massa cetak maupun elektronik juga menjadi senjata yang sangat produktif untuk menangguk suara pemilih. Oleh sebab itu, kandidat dan pasangannya (cawabup) sebaiknya senantiasa aktif berkecumpung di dunia ini. Suatu keuntungan besar bila ternyata Mulyadi dan Mahsun Ismail bersama istri masing-masing ternyata sudah memiliki account facebook atau acount twitter, bahkan mungkin juga YM (yahoo massenger) dan lainnya.
Akan lebih mudah lagi bila pasangan ini memiliki web blog/situs pribadi untuk mensosialisasikan aktulitasnya di mata para netter. Serta secara berkala senantiasa mengekspos figur kandidat kita di media cetak maupun elektronik hingga menjelang hari "H".
Politik Uang dan Pembunuhan Karakter
Kesiapan dan kemauan kandidat kita untuk menerapkan hasil riset yang dilakukan Tim Sukses hendaknya bersinergi. Kandidat dan Tim Sukses sangatlah arif dan bijaksana apabila melakukan cara-cara kampanye dan pemenangan dengan langkah-langkah yang cerdas, dan bukan dengan membodohi pemilih melalui cara-cara yang tidak mendidik seperti menyogok pemilih dengan uang (money politics).
Atau dengan politik yang kotor seperti melakukan fitnah terlebih yang menjurus pada pembunuhnan karakter terhadap pesaingnya. Sebaliknya mengungkapkan track record negatif/jelek pesaing dalam artian sebenarnya supaya menjadi bahan pertimbangan publik boleh saja sebagai alat kontrol sosial.
Politik uang bukan cara yang halal, bahkan sangat menjijikkan dalam sebuah pertarungan demi meraih tampuk kekuasaan. Pembunuhan karakter adalah fitnah yang akan berujung pada kasus hukum bila kemudian diangkat oleh lawan politik yang dihujat. Passtinya, kedua cara tersebut, sangat tidak mendidik bahkan mengancam dinamika politik dan eksistensi demokrasi di daerah Trenggalek.
Inti dari obrolan Cah Nggalek ini, adalah menghimbau agar semua kandidat yang akan maju dalam pemilihan bupati tanggal 2 Juni 2010 nanti, agar bersikap arif, bertindak bijaksana dengan mengedepankan nasib masyarakat Trenggalek untuk jangka panjang. Marilah kita junjung tinggi hukum, peraturan dan perundang-undangan. Demokrasi bukan alat untuk merebut kekuasaan semata, namun di dalam demokrasi ada suara hati nurani rakyat yang bercita-cita untuk menyongsong hari depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Demokrasi untuk mencerdaskan rakyat demi mencapai kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin.
Trenggalek (prigibeach.com) - Kian dekat saat Pilkada di Trenggalek, Partai Politik semakin gencar melakukan manuver-manuver politik untuk menjaring calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati. Terlebih lagi bagi partai sebesar PKB yang menempatkan wakilnya di DPRD Trenggalek sebanyak 7 Kursi.
Sekalipun PKB sudah menandatangani nota kesepahaman dalam wujud koalisi, namun kubu PKB merasa kurang puas apabila ada calon yang sudah mengantongi rekom dari DPP PDI-P ternyata kemudian tidak mendaftarkan dirinya melalui partai tersebut. Sebagaimana halnya dengan Calon Bupati (Cabup) Trenggalek, Mulyadi yang sebenarnya telah mengantongi surat rekomendasi pencalonan dari DPP PDI-P, ternyata masih diharuskan melamar ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui mekanisme konvensi.
Ketua DPC PKB Kabupaten Trenggalek, Kholiq mengatakan, pendaftaran Mulyadi bersama pasangannya menjadi persyaratan mutlak bagi partainya untuk memastikan koalisi dengan PDI-P dalam menghadapi Pilkada di Kabupaten Trenggalek, 2 Juni mendatang.
"Aturan mainnya memang harus seperti itu. PKB tidak mungkin merekomendasikan pasangan calon bila tidak mendaftar ke PKB terlebih dahulu," katanya Sabtu (13/2).
Meskipun persyaratan itu bersifat mengikat, Kholiq berani memastikan rencana koalisi tidak akan berubah. Hal itu karena seluruh proses komunikasi dengan partai peserta koalisi maupun calon yang akan diusung telah dilakukan.
"Bahasa sederhananya, semua itu telah di-setting. Semua sudah direncanakan sejak awal sehingga kami bisa memprediksi bagaimana hasil akhirnya. Hal ini berbeda jika baru sebatas di-testing," kata Kholiq.
Pernyataan Kholik dibenarkan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Trenggalek, Akbar Abbas, yang menjadi mitra koalisi PKB. PDIP, baik secara kelembagaan maupun politis, tidak mempersoalkan bila Mulyadi, mantan Bupati Trenggalek periode 2000-2005 itu diharuskan mendaftar secara resmi ke PKB sebagai tanda pinangan.
"Semua itu sudah menjadi komitmen politik antara PDI-P dengan PKB," kata Abbas.
Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek di PKB resmi dibuka mulai 10 Januari hingga 17 Februari mendatang. Setelah itu, pengembalian berkas pendaftaran dijadwalkan akan dilakukan 18-20 Februari. Pasangan calon yang mendaftar nantinya akan diverifikasi oleh DPW PKB Jatim. Verifikasi meliputi uji kelayakan dan kepatutan serta hasil survei yang dilakukan tim independen.(hab)
Trenggalek (prigibeach.com) - Ratusan warga Trenggalek yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aman Adil dan Sentosa untuk Indonesia (Garasi), Rabu, menggelar aksi dukungan moral untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Massa yang datang dari berbagai daerah di Kabupaten Trenggalek - Jatim itu bergerak mulai dari depan Kantor DPRD Jalan A. Yani pukul 10.00 WIB, lalu berlanjut menuju Pendapa Kabupaten Jalan Pemuda hingga pukul 13.00 WIB.
Aksi simpatik itu berjalan tertib, meski sempat menutup ruas jalan protokol sepanjang depan gedung DPRD sampai pendapa Kabupaten dan lingkar Aloon-aloon, massa yang mengatas-namakan dirinya sebagai Laskar Pendukung Presiden SBY itu juga melakukan dialog dengan masyarakat dan pengguna jalan setelah sebelumnya meminta maaf atas terganggunya arus lalu lintas di jalur yang mereka lewati.
"Kami hanya ingin menyampaikan keprihatinan atas `dagelan` politik yang ditunjukkan sejumlah politikus di tingkat nasional karena sudah mengarah pada upaya menggembosi legitimasi pemerintahan yang sedang berjalan," kata Bobot, aktivis Garasi.
Saat di depan gedung DPRD Trenggalek, massa yang berorasi menggunakan pengeras suara itu menyampaikan persoalan tindak lanjut rekomendasi yang dikeluarkan Pansus Bank Century.
Mereka merasa khawatir gerakan yang mengarah pada upaya pemakzulan Presiden SBY oleh beberapa kelompok kepentingan, baik di Jakarta maupun sejumlah daerah di Indonesia saat ini bisa berbalik menjadi ancaman disintegrasi bangsa.
Menurut Bobot, berbagai hujatan yang bertujuan mengkritisi 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono akhir-akhir ini sudah tidak rasional.
"Kami dengan tegas menolak berbagai upaya yang hanya bertujuan memakzulkan Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran kabinetnya. Biarkan pemerintah bekerja dulu dan jangan direcoki. Kasihan, karena pada akhirnya rakyat kecil yang merasakan imbasnya," kata Sugino Pudjo Semito, yang juga aktivis Garasi.
Setelah berorasi di depan gedung Dewan, mereka menyerahkan surat berisi pernyataan sikap dukungan terhadap presiden SBY serta penolakan terhadap berbagai upaya delegitimasi pemerintahan yang syah. Akhirnya massa kemudian bergerak menuju Pendapa Kabupaten Trenggalek, selanjutnya membubarkan diri dengan damai.(hab)
Trenggalek (prigibeach.com) - Anggota DPRD Trenggalek dari Partai Demokrat Sugino Pudjosemito boleh bernapas lega. Pria yang menolak pembelian enam mobil fraksi dengan cara walk out (WO) saat pengesahan R-APBD itu aman dari segala sanksi.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPC Partai Demokrat Lamudji kemarin. Dia beranggapan, sikap yang diambil Sugino mengatasnamakan pribadi. Lamudji beranggapan, masing-masing wakil rakyat memiliki hak pribadi.
Selain itu, lanjut dia, aksi WO Sugino juga tidak melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. "Jadi, tak ada yang dipermasalahkan dalam kasus WO Sugino," kata Lamudji.
Pria yang sebelumnya menjadi guru itu berharap, setiap perbedaan pendapat di fraksi Demokrat segera diselesaikan secara bijak.
Ditanya tentang pembelian enam mobil, Lamudji menjawab diplomatis. Menurutnya, rencana pembelian enam mobil tersebut sudah dibahas di Badan Anggaran (Banggar). Artinya, melewati tahapan yang rumit dan dipertimbangkan secara matang.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada 30 Desember lalu, Sugino Poedjosemito meninggalkan ruang sidang paripurna untuk mengesahkan R-APBD 2010. Pria yang berangkat dari Partai Demokrat itu tidak setuju dengan pembelian enam mobil fraksi.
Sementara itu, Sugino Poedjosemito tetap berkeyakinan WO yang dilakukan tak melanggar peraturan partai maupun fraksi. Karena WO merupakan sikap pribadi dia sebagai anggota dewan.
Dijelaskan dia, pembelian enam mobil fraksi tetap bertentangan dengan hatai nuraninya. Karena dia berprinsip bahwa pembelian mobil fraksi tak begitu perlu untuk saat ini. "Ya, tak begitu banyak kegiatan fraksi," terang pria yang menjabat sekretaris Komisi I DPRD Trenggalek itu. (din/jps)
Trenggalek (prigibeach.com) - Sidang paripurna dalam rangka pengesahan R-APBN 2010 dan pandangan akhir (PA) Fraksi, kemarin, sekalipun berjalan lancar, namun terjadi aksi walk out (WO) anggota dewan dari partai Demokrat, Sugino Pudjosemito.
Aksi tersebut dilakukan Sugino karena tidak setuju dengan kebijakan Badan Anggaran yang tetap meloloskan pembelian enam mobil untuk fraksi. Sugino Pudjosemito menilai pembelian enam mobil untuk fraksi masih belum tepat.
"Belum saatnya bagi dewan untuk membeli mobil. Seharusnya, dana lebih diprioritaskan untuk kepentingan rakyat," katanya.
Apalagi, sebanyak 41 anggota dewan juga baru menerima sepeda motor. Kendaraan roda dua itu dinilai sudah cukup untuk operasional dewan. Begitu juga dengan 4 mobil Kijang Innova untuk pimpinan dewan.
Alasan kedua, lanjut Sugino, penganggaran pembelian mobil fraksi terkesan disembuyikan. Yakni dititipkan di pos anggaran pemerintahan Kabupaten Trenggalek.
"Jika dimunculkan di pos dewan, maka anggaran dewan akan membengkak. Mereka takut disorot masyarakat," ucap pria yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara itu.
Terakhir, rencana pembelian mobil fraksi tak sesuai dengan hati nuraninya. Sugino mengaku menolak untuk tanda tangan dalam laporan akhir Fraksi Demokrat.
"Saya tak bisa membohongi hati nurani ini, juga tak mau membohongi rakyat," tegas dia.
Aksi walk out yang dilakukanya sudah dipikirkan secara matang. Dia siap mengambil risiko, baik dari fraksi maupun Partai Demokrat. Kendati demikian Sugino menilai menyangkut 4 unit mobil Kijang Inova tak menjadi masalah. Kegiatan masing-masing komisi cukup padat. Sementara yang ada sekarang hanya dua unit. Itupun dinilai kurang layak.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Soeharto tak banyak berkomentar sehubungan pembelian mobil fraksi. Namun dia mengakui jika ada anggaran untuk pembelian mobil fraksi. Namun tak mengetahui jumlah pastinya.
Hal berbeda ditunjukan Ahmad Djauzi Turseno. Anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, APBD 2010 berpihak ke rakyat. Indikasinya, tetap dianggarkan dana program jaring aspirasi masyarakat Rp 3 miliar.
Selain itu juga ada program padat karya produktif sebesar Rp 10 miliar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Dana disalurkan ke kelompok masyarakat serta menyerap 9 ribu tenaga kerja," katanya.(hab)
Trenggalek (prigibeach.com) - DPRD Kabupaten Trenggalek melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Akhir (PA) Fraksi Terhadap Pembahasan RAPBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2010, bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupten Trenggalek, Rabu (30/12). Rapat paripurna diawali dengan penyampaian Pandangan Akhir (PA) fraksi-fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2010.
Secara keseluruhan, enam fraksi di DPRD Kabupaten Trenggalek tersebut dapat menerima dan menyetujui RAPBD Tahun Anggaran 2010 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Tahun Anggaran 2010. Meskipun demikian, fraksi-fraksi tersebut memberikan saran dan masukan kepada eksekutif terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2010. Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD atas RAPBD 2010.
Nota persetujuan bersama tersebut ditandatangani oleh Bupati Trenggalek, H. Soeharto, dan Ketua DPRD, S. Akbar Abbas, SE., MM. Pada sambutannya usai penandatanganan nota persetujuan bersama, Bupati H. Soeharto menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan RAPBD 2010 bersama dengan eksekutif.
Saran agar penempatan para guru lebih merata, ditanggapi positif oleh Bupati H. Soeharto. "Ke depan kita akan lebih menyempurnakan sistem penempatan guru, khususnya untuk daerah terpencil, sehingga tidak ada sekolah yang kekurangan guru lagi," imbuhnya.
Sedangkan Ketua DPRD, S. Akbar Abbas, SE., MM. menyarankan agar pembahasan RAPBD di tahun-tahun mendatang memperhatikan waktu, sehingga tidak molor lagi seperti tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya yang bisa menghambat jalannya pembangunan.
Kekuatan anggaran pada RAPBD 2010 Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut: Pendapatan Daerah sebesar Rp 656.346.398.935,-; Belanja Daerah sebesar Rp 690.346.398.935,-. Dengan demikian terdapat defisit anggaran sebesar Rp 34 M. Sedangkan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 34 M.(hab)
Trenggalek (prigibeach.com) - Sejak kemarin Senin (14/12), Ramadhan Pohan berada di Trenggalek, usai mengunjungi Kota Pacitan. Keberadaannya di kota Kripik Tempe ini adalah sesuai dengan agenda Partai Demokrat, yakni sebanyak 108 anggota DPR RI dari Partai Demokrat melakukan kunjungan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk "membendung" dampak negatif dari politisasi kasus Bank Century.
"Kami hanya ingin menjelaskan duduk persoalan kasus Bank Century apa adanya agar masyarakat lebih mengerti," kata Anggota Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan saat menggelar dialog dengan komunitas "facebooker" Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Selasa.
Partai Demokrat sendiri menurut keterangan Ramadhan Pohan tidak ingin terpancing dengan gerakan para politisi Senayan yang dinilainya bertujuan menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebaliknya, dia bersama 108 anggota DPR RI dari Partai Demokrat lain akan melakukan sosialisasi serta pencerahan pada masyarakat di seluruh Indonesia agar tidak terprovoksi gerakan tersebut.
"Saya yakin masyarakat sudah cerdas dan tahu mana yang baik dan mana yang mengada-ada," katanya.
Ramadhan Pohan politisi yang berangkat dari Dapil VII, merasa berkewajiban untuk memberikan semacam laporan, sekaligus pertanggungjawaban politis kepada masyarakat di dapil VII yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Ngawi, dan Magetan. Menurutnya, Partai Demokrat tidak bermaksud untuk membendung serangan dari lawan politik, namun bertujuan memberikan informasi kepada rakyat tentang posisi PD. Serta menggarisbawahi bahwa PD senantiasa berpegang teguh pada supermasi hukum dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.
Strategi politik dengan mengisi agenda reses melalui kunjungan silaturrahmi diharapkan bisa menjadi pengimbang atas sentimen negatif yang diperlihatkan beberapa kelompok kepentingan yang kecewa dengan hasil pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pilleg) beberapa waktu lalu.
Ramadhan Pohan sendiri secara pribadi mengaku kecewa dengan inkonsistensi dukungan partai-partai koalisi yang ada saat ini. Dia menganggap, apa yang dilakukan politisi di senayan yang juga didukung oleh partai induk masing-masing tersebut menyerupai tindak pengkhianatan terhadap komitmen koaliasi. Sebagai bagian dari partai koalisi, harusnya tidak melakukan konspirasi politik yang ujung-ujungnya hanya ingin menggagalkan program 100 hari yang telah dirancang kabinet.
Apapun istilahnya, situasi politik di negeri ini sekarang menunjukkan indikasi adanya gerakan sistematis yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Antara lain dengan isu paling hangat dan kini menjadi pusat perhatian dalam kancah perpolitikan nasional adalah masalah dugaan skandal Bank Century.
"Mereka seakan mengklaim, bahwa PD sudah memakai dana bailout (talangan) Bank Century. Padahal, kami sama sekali tidak demikian. Mereka menguak isu Bank Century demi kepentingan politik. Mereka adalah kelompok kepentingan tertentu yang kemudian diwujudkan dengan membangun konspirasi bersama,", ujarnya.
Indikasi itu menurut Ramadhan Pohan bisa dilihat dari tuntutan mereka agar Wakil Presiden Budiono serta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar turun dari jabatannya. Upaya pelemahan terhadap legitimasi pemerintahan SBY juga ditengarai Ramadhan Pohan dalam kasus KPK. Meski tidak secara langsung menyerang Presiden SBY, isu perseteruan antara Polri dengan KPK yang telah dipolitisasi tersebut sangat mempengaruhi kepercayaan publik pada pemerintah.(hab).
Trenggalek (prigibeach.com) - Desas-desus maju tidaknya Mahsun Ismail sebagai bakal calon Bupati Trenggalek dalam Pilkada 2010 terjawab. Sururi, Ketua Banser Kecamatan Karangan, kemarin Senin (30/11) mengatakan, bahwa Mahsun Ismail pasti akan ikut dalam pesta demokrasi tersebut sebagai Kandidat Calon Bupati.
Untuk meraih cita-citanya itu, Mahsun Ismail yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Trenggalek, sudah melakukan berbagai manuver dan komunikasi politik dengan berbagai komponen masyarakat dan partai politik. Bahkan pihaknya telah melakukan pendekatan dengan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagaimana disampaikan oleh Tim Sukses Mahsun.
"Kami sudah melakukan komunikasi politik dengan sejumlah petinggi di PDIP, baik di tingkat DPC maupun DPD. Hasilnya, Insya Allah positif," kata Agung Winarto, salah seorang anggota TS Mahsun Ismail, Senin (30/11).
Narto menerangkan bahwa Mahsun yang telah menjabat sebagai wabup dua kali berturut-turut itu, memiliki pasangan calon untuk maju dalam Pilkada Trenggalek 2010. Namun masih dirahasiakan. Masyarakat diminta untuk bersabar hingga saat deklarasi tiba nanti, yakni Selasa 15 Desember 2009.
Nama Mahsun selama ini memang santer disebut sebagai salah satu calon kuat yang akan maju dalam Pilkada 2010. Mahsun Ismail akan menantang incunbent Bupati H. Soeharto, atau siapa saja bakal calon yang ada pada Pilbup 2010.
Selain dua orang yang sama-sama berstatus incumbent, nama mantan Bupati Trenggalek periode 1999-2004 Mulyadi diissukan akan maju lagi dalam Pilkada Trenggalek. Dan masih ada lagi calon-calon lain yang mungkin masih belum mau tampil ke permukaan. Tentang siapa saja kandidat bakal calon Bupati Trenggalek tersebut sudah pernah ditayangkan oleh media ini sewaktu masih dalam bentuk blog. Dan tayangan ulang bisa dilihat di sini.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Trenggalek Akbar Abbas yang juga Ketua Dewan, memastikan diri tidak akan mendukung incunbent H. Soeharto. Partainya merasa tidak ada kesepahaman dengan incunbent, baik dalam hal visi maupun kinerja. Abas memberikan lampu hijau, kemungkinan Partainya akan mencalonkan Agung Supriyono yang kini menjabat Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, untuk berpasangan dengan Mahsun Ismail.
"Kendati demikian, ada kemungkinan Abas akan mencalonkan diri sebagai kandidat Bakal Calon Bupati," katanya sambil menambahkan, bila Partainya menyetujui dan merekomendasikan. (hab)
KOMPAS.com — Kata "buaya" sangat populer belakangan ini. Pertama terlontar dari Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Tetapi, sejak kapan buaya menjadi simbol kekuatan?
Dalam tembang macapat Jawa ada lagu berjudul "Sigra Milir". Dalam tembang itu dikisahkan bagaimana Jaka Tingkir, pendiri kerajaan Pajang, berjalan mengarungi Bengawan Solo menggunakan rakit. Ada 40 ekor buaya mendampingi perjalanan Jaka Tingkir dari hulu ke hilir Bengawan Solo menuju Demak sebagai pusat pemerintahan kala itu.
Sigra milir kang gethek sinangga bajul kawan dasa kang njageni ing ngarsa miwah ing pungkur tanapi ing kanan kering sang gethek lampahnya alon
Artinya, kira-kira: mengalirlah segera sang rakit didorong buaya empat puluh penjaganya di depan juga di belakang tak lupa di kanan kiri sang rakit pun berjalan pelan.
Konon, itu hanyalah mitos. Dan, konon itu juga perlambang bahwa perjuangan Jaka Tingkir didukung oleh 40 penguasa atau ada juga yang menyebutkan sebagai 40 perompak sungai (disimbolkan buaya).
Untuk menarik perhatian warga Demak, Jaka Tingkir memasukkan binatang ke telinga seekor kerbau. Lalu kerbau itu mengamuk di Demak, dan hanya Jaka Tingkir juga yang bisa menaklukkan kerbau bernama Kebondanu itu. Sekali tempeleng, kerbau itu jatuh. Jaka Tingkir kemudian mulai meniti karier di ranah politik kerajaan Demak, hingga akhirnya bisa mendirikan kerajaan Pajang dan menjadi raja bergelar Sultan Hadiwijaya.
JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim Konstitusi Akil Mochtar berpendapat, Anggodo Widjojo seharusnya tak diperiksa oleh pihak kepolisian. Perbincangannya dengan sejumlah orang yang diduga petinggi kepolisian dan kejaksaan dinilai menyebabkan gesekan konflik kepentingan dalam pemeriksaan yang bersangkutan.
"Susahnya, oknum Bareskrim adalah unsur terkait, kejaksaan juga terkait. Mereka pula yang melakukan pemeriksaan. Rakyat akan bilang, 'Ini sandiwara saja'. Pasti enggak terbukti," kata Akil kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/11).
Sinyalemen ketidakyakinan atas proses yang dilakukan polisi, menurut dia, hampir terjawab. "Semuanya hampir terjawab. Polisi bilang susah, tidak ada bukti. Bagaimana pula dia (oknum polisi) yang bermasalah, dia yang periksa di sana," ungkapnya.
Seharusnya, kasus Anggodo ditangani oleh tim pencari fakta yang dibentuk oleh Presiden. Akan tetapi, dengan formasi dan kewenangan yang ada sekarang, tim perlu diperkuat oleh unsur kepolisian dan kejaksaan. "Masalahnya, TPF yang ada sekarang perlu diberikan kewenangan lebih seperti Timtas Tipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), ada unsur kejaksaan dan kepolisian. Sehingga, berhak melakukan penyidikan," kata Akil.
Jika tak ditindaklanjuti dengan cepat, mantan politisi Partai Golkar ini khawatir, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan kejaksaan akan semakin meluntur.
Bantahan Susno Duadji yang disebut sebagai Truno 3 dalam rekaman ditanggapi dingin kubu Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Kuasa hukum Bibit dan Chandra, Bambang Widjajanto berpendapat perlu penyidikan untuk mengungkap kebenaran itu.
"Kalau dia tidak membantah, dia malah ditetapkan menjadi tersangka. Semua orang bisa membantah kalau dituduh," kata kuasa hukum Bibit dan chandra Bambang Widjajanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2009).
Menurut dia, dibutuhkan proses penyidikan agar bisa mengungkap kebenaran Susno adalah Truno 3. "Seharusnya petunjuk sesedikit apapun harus dipakai untuk penyidikan," ujar dia.
Tanggapan Susno menangis saat rapat dengan DPR? "Semua orang bisa tersenyum, bisa tertawa, dan boleh menangis. Apa penyebab, biar publik yang melihat," jawab Bambang.
Makna Sebuah Mahar
-
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan...
Malware
-
*Susah payah* juga untuk menghilangkan viruss yang bandel ini. berhari-hari
konsentrasi mencari dan beraksi bagaimana virus yang bikin jengkel ini bisa
hen...
Doraemon's Magical Pink Bandana
-
Being pursued by deadline but my brain is clogged. It has been happening
to me since three weeks ago. I have to finish a manuscript soon but I face ...
Bermain Sulap Kartu Ala David Coperfiel
-
Lama banget gak update blog, sibuk dengan urusan skul yang bikin aku
pontang-panting. Guru-guru dan Kepala Sekolah semua pada mengkhawatirkan
aku, sementa...
mySanta surprise visit to my world this moment
-
It is fun time guys.. Santa is on the way to meet you for the surprise
gift! Yes, the wonderful start of the festival season will be ended only
when our fa...
Pertolongan Pertama Cedera Mata
-
Halo teman-teman semua, maaf nih baru sempat posting lagi untuk P*ertolongan
Pertama*. Kali ini kita akan berbagi pengetahuan tentang Pertolongan
Pertama C...
Hadiah Dari Kontes Ferdys-aja
-
Selamat Pagi kakak *Blogger* semuanya..!!
Setelah lama gak nulis lagi (*hampir 3 minggu lebih*),ahir nya sekarang
saya bisa kembali posting.
Sebuah perminta...
