> Prigibeach Trenggalek

Selamat Jalan Pahlawanku, Selamat Jalan Gus Dur...





Kyai Haji Abdurrahman Wahid, akrab dipanggil Gus Dur (lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 – meninggal di Jakarta, 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun) adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B. J. Habibie setelah dipilih oleh MPR hasil Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dengan dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional.


Profil Gus Dur


Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid yang dimulai pada 20 Oktober 1999, dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Nama: Abdurrahman Wahid
Lahir : Denanyar, Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940.
Karir :
• Ketua Umum Nahdatul Ulama (1984-1999)
• Ketua Forum Demokrasi (1990)
• Ketua Konferensi Agama dan Perdamaian Sedunia (1994)
• Anggota MPR (1999)
• Presiden Republik Indonesia (20 Oktober 1999-24 Juli 2001)


Penghargaan :

• Penghargaan Magsaysay dari Pemerintah Filipina atas usahanya mengembangkan hubungan antar-agama di Indonesia (1993)
• Penghargaan Dakwah Islam dari pemerintah Mesir (1991)


Abdurrahman Wahid lahir pada hari ke-4 dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar Jombang, Jawa Timur dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus, namun kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam yang berarti ia lahir pada 4 Sya’ban, sama dengan 7 September 1940.


Mantan Presiden Abdurrahman Wahid meninggal dunia. Gus Dur meninggal dunia di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


“Meninggal dunia saat dijenguk Presiden SBY,” kata Sekretaris Pribadi Gus Dur, Sulaiman, saat dihubungi VIVAnews, Rabu 30 Desember 2009.


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba di RSCM sekitar pukul 18.00 WIB. Setelah sekitar satu jam berada di dalam ruangan tempat Gus Dur dirawat, SBY keluar. Tidak ada komentar dari Presiden saat keluar dari ruangan.


Informasi Gus Dur telah meninggal justru datang dari asisten pribadinya, Sulaiman. Menurutnya, Gus Dur telah wafat pukul 18.45 WIB.

Sebelumnya Gus Dur dirawat di RSCM sejak Sabtu pekan lalu. Gus Dur sempat dirawat di Jombang dan meninggal dunia di RS Cipto Mangunkusumo. (Viva News)


Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil. “Addakhil” berarti “Sang Penakluk”. Kata “Addakhil” tidak cukup dikenal dan diganti nama “Wahid”, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. “Gus” adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berati “abang” atau “mas”.


Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah K.H. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang.


Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Abdurrahman Wahid mengaku bahwa ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan A Lok, saudara kandung Raden Patah (Tan Eng Hwa), pendiri Kesultanan Demak. Tan A Lok dan Tan Eng Hwa ini merupakan anak dari Putri Campa, puteri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V. Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian seorang peneliti Perancis, Louis-Charles Damais diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qodir Al-Shini yang diketemukan makamnya di Trowulan.


Pada tahun 1944, Wahid pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi Ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada disana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1949, Wahid pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Abdurrahman Wahid belajar di Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari.


Wahid juga diajarkan membaca buku non-Muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi menteri agama pada tahun 1952. Pada April 1953, ayah Wahid meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Pendidikan Wahid berlanjut dan pada tahun 1954, ia masuk ke Sekolah Menengah Pertama. Pada tahun itu, ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang untuk memulai Pendidikan Muslim di Pesantren Tegalrejo.


Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu dua tahun (seharusnya empat tahun). Pada tahun 1959, Wahid pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Abdurrahman Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti Horizon dan Majalah Budaya Jaya.


Doktor kehormatan


Gus Dur juga banyak memperoleh gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dari berbagai lebaga pendidikan:

- Doktor Kehormatan bidang Kemanusiaan dari Netanya University, Israel (2003)
- Doktor Kehormatan bidang Hukum dari Konkuk University, Seoul, Korea Selatan (2003)
- Doktor Kehormatan dari Sun Moon University, Seoul, Korea Selatan (2003)
- Doktor Kehormatan dari Soka Gakkai University, Tokyo, Jepang (2002)
- Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Thammasat University, Bangkok, Thailand (2000)
- Doktor Kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand (2000)
- Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari – Pantheon Sorborne University, Paris, Perancis (2000)
- Doktor Kehormatan dari Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (2000)
- Doktor Kehormatan dari Twente University, Belanda (2000)
- Doktor Kehormatan dari Jawaharlal Nehru University, India (2000)


Dia akrab disapa Gus Dur, Sang Bapak Bangsa yang sering melontarkan pendapat kontroversial. Bahkan ketika menjabat Presiden RI ke-4 (20 Oktober 1999-24 Juli 2001), ia tak gentar mengungkapkan sesuatu yang diyakininya benar kendati banyak orang sulit memahami dan bahkan menentangnya.


Kendati suaranya sering mengundang kontroversi, tapi suara itu tak jarang malah menjadi kemudi arus perjalanan sosial, politik dan budaya ke depan. Dia memang seorang yang tak gentar menyatakan sesuatu yang diyakininya benar. Bahkan dia juga tak gentar menyatakan sesuatu yang berbeda dengan pendapat banyak orang. Jika diselisik, kebenaran itu memang seringkali tampak radikal dan mengundang kontroversi.



Kendati pendapatnya tidak selalu benar — untuk menyebut seringkali tidak benar menurut pandangan pihak lain — adalah suatu hal yang sulit dibantah bahwa banyak pendapatnya yang mengarahkan arus perjalanan bangsa pada rel yang benar sesuai dengan tujuan bangsa dalam Pembukaan UUD 1945.


Pendapatnya seringkali terlihat tanpa interes politik pribadi atau kelompoknya. Ia berani berdiri di depan untuk kepentingan orang lain atau golongan lain yang diyakninya benar. Malah sering seperti berlawanan dengan suara kelompoknya sendiri. Juga bahkan ketika ia menjabat presiden, sepetinya jabatan itu tak mampu mengeremnya untuk menyatakan sesuatu. Sepertinya, ia melupakan jabatan politis yang empuk itu demi sesuatu yang diyakininya benar. Sehingga saat ia menjabat presiden, banyak orang menganggapnya aneh karena sering kali melontarkan pernyataan yang mengundang kontroversi.


Belum satu bulan menjabat presiden, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama (1984-1999) ini sudah mencetuskan pendapat yang memerahkan kuping sebagian besar anggota DPR. Di hadapan sidang lembaga legislatif, yang anggotanya segaligus sebagai anggota MPR, yang baru saja memilihnya itu, Gus Dur menyebut para anggota legislatif itu seperti anak Taman Kanak-Kanak.


Tak lama kemudian, ia pun menyatakan akan membuka hubungan dagang dengan Israel, negara yang dibenci banyak orang di Indonesia. Pernyataan ini mengundang reaksi keras dari beberapa komponen Islam.


Berselang beberapa waktu, ia pun memecat beberapa anggota Kabinet Persatuan-nya, termasuk Hamzah Haz (Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan). Berbagai kebijakan dan pemecatan ini membuatnya semakin nyata jauh dari konspirasi kepentingan politik yang memungkinkan-nya terpilih menjadi presiden.


Ketika itu, pada Sidang Umum MPR 1999, Poros Tengah yang gagal menggolkan salah seorang tokohnya sendiri menjadi presiden (BJ Habibie, Amien Rais, Hamzah Haz dan Yusril Ihza Mahendra), merangkul Gus Dur untuk dapat mengalahkan Megawati Sukarno-putri.


Gus Dur, yang terkenal piawai dalam berpolitik, dengan cekatan menangkap peluang ini. Sehingga Megawati yang partainya memenangkan Pemilu akhirnya hanya mendapatkan kursi wapres. Terpilihnya Gus Dur ini, sekali lagi telah menunjukkan sosok kontroversial. Kontroversi dalam kelayakan politik demokrasi. Kontroversi mengenai kondisi pisik Gus Dur sendiri. Namun harus diakui, itulah Gus Dur, dengan kepiawian dan keunggulannya yang melebihi kapasitas banyak orang! Kalau bukan Gus Dur, hal itu sangat mustahil terjadi.


Padahal tak heran bila pada mulanya ia dianggap hanya sebagai umpan oleh sebuah konspirasi kepentingan politik. Sebab dari perolehan suara PKB dan kondisi kesehatan, Gus Dur dianggap sangat mustahil bisa menjadi presiden. Namun, dengan kepiawian Gus Dur memainkan bola yang digulirkan Poros Tengah (ketika itu merupakan koalisi partai-partai berbasis Islam minus PKB) bergandeng tangan dengan Golkar, SU-MPR menolak pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie. Hal ini secara etis memaksa BJ Habibie mengundurkan diri dari pencalonan presiden pada detik-detik terakhir.


Malam setelah penolakan pertanggungjawaban Habibie dan sebelum pagi hari pemilihan presiden, tokoh-tokoh Golkar dan Poros Tengah mengadakan pertemuan di kediaman Habibie. Mereka mencari pengganti BJ Habibie. Alternatif pertama, Akbar Tanjung selaku Ketua Umum Golkar. Kelompok Iramasuka yang dimotori AA Bramuli menolak. Lalu muncul nama Hamzah Haz, Ketua Umum PPP. Dinilai tidak kuat melawan Megawati. Terakhir, menjelang subuh muncul nama Amien Rais, Ketua Umum PAN.


Diperkirakan Amien dapat memenangkan suara, bercermin dari perolehan suara pada pemilihan Ketua MPR yang dimenangkan Amien Rais. Saat itu Gus Dur (memainkan trik politik) mendukung Amien Rais bersaing dengan Matori Abdul Djalil (Ketua Umum PKB) yang didukung PDIP. Akhirnya, dalam pertemuan di rumah BJ Habibie itu, nama Amien Rais disepakati menjadi calon presiden, dengan catatan Amien akan lebih dulu mengonfirmasikannya dengan Gus Dur.


Namun, sebelum konfirmasi itu dilakukan, PKB atas anjuran para kyai dan persetujuan Gus Dur telah lebih dulu secara resmi mendaftarkan pencalonan Gus Dur. Pencalonan secara resmi Gus Dur ini mengejutkan Poros Tengah (yang sering kali menyebut akan mencalonkan Gus Dur). Juga mengejutkan Golkar dan PDIP bahkan PKB sendiri. Sekali lagi, Gus Dur menunjukkan kepiawiannya yang kontroversial dan mengejutkan.


Peta politik berobah secara mengejutkan. Pencalonan Amien Rais diurungkan. Lalu muncul nama Yusril Ihza Mahendra (Ketua Umum PBB) dari kubu Poros Tengah resmi mencalonkan diri bersaing dengan Gus Dur dan Megawati. Munculnya nama Yusril membuat kubu Megawati sempat lebih optimis akan memenangkan pemilihan. Tapi, kemudian pencalonan Yusril dicabut setelah bertemu dengan Gus Dur. Sekali lagi Gus Dur menunjukkan kelasnya dalam berpolitik.


Gus Dur dari partai kecil (11%), mengalahkan Megawati dari partai pemenang Pemilu (35%). Komposisi keanggotaan MPR hasil Pemilu 1999 yang lebih 90 persen laki-Iaki itu, rupa-rupanya enggan memberikan suaranya kepada Gus Dur, antara lain karena alasan gender. Seorang pengamat politik LlPI menyebutnya sebagai kecelakaan sejarah. Bahkan Gus Dur sendiri pun rupanya merasa kaget dan heran dengan mengata-kan: “Orang buta kok dipilih menjadi Presiden”.


Suasana di luar sidang memanas. Sebab MPR dinilai telah mengesampingkan suara rakyat yang tercermin dalam Pemilu. Namun, dalam kondisi ini, Gus Dur, sekali lagi, menunjukkan kehebatannya. Ia punya kiat yang jitu. Ia merangkul Megawati. PKB secara resmi mencalonkan Megawati dalam perebutan kursi Wakil Presiden, bersaing dengan Hamzah Haz yang didukung Poros Tengah. Megawati pun menang.


Saat itu, tampaknya Gus Dur sangat menyadari kelemahannya. Dalam sambutan pertama beberapa saat setelah ia memenangkan pemilihan presiden, ia mengucapkan terimakasih kepada Megawati dan PDIP yang tidak mempermasalahkan faktor kesehatan pisiknya.


Pada awalnya banyak orang optimis bahwa duet Gus Dur-Megawati, yang sejak lama sudah ‘bersaudara’, akan langgeng dan kuat. Apalagi ditopang dengan susunan Kabinet Persatuan yang mengakomodir hampir semua kekuatan politik dan kepiawian Gus Dur dalam berpolitik.


Namun seperti kata pepatah: Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Di mata banyak orang, kepercayaan diri Gus Dur tampak terlalu berlebihan. Ia sering kali melontarkan pendapat dan mengambil kebijakan yang kontroversial. Penglihatannya yang semakin buruk mungkin juga dimanfaatkan oleh para pembisik di sekitarnya. Gus Dur pun sering kali mengganti anggota kabinetnya dengan semaunya berpayung hak prerogatif. Tindakan penggantian menteri ini berpuncak pada penggantian Laksamana Sukardi (PDIP-pemenang Pemilu 1999) dari Jabatan Meneg BUMN dan Jusuf Kalla (Golkar-pemenang kedua Pemilu 1999) dari jabatan Menperindag, tanpa sepengetahuan Wapres Megawati dan Ketua DPR Akbar Tandjung.


DPR menginterplasi Gus Dur. Mempertanyakan alasan pemecatan Laksamana dan Jusuf Kalla yang dituding Gus Dur melakukan KKN. Tudingan yang tidak dibuktikan Gus Dur sampai akhir.


Sejak saat itu, Megawati mulai dengan jelas mengambil jarak dari Gus Dur. Dukungan politik dari legislatif kepada Gus Dur menjadi sangat rendah. Di sini Gus Dur tampaknya alpa bahwa dalam sebuah negara demokrasi tidak mungkin ada seorang presiden (eksekutif) dapat memimpin tanpa dukungan politik (yang terwakili dalam legislatif dan partai).


Anehnya, setelah itu Gus Dur justru semakin lantang menyatakan diri mendapat dukungan rakyat. Sementara sebagian besar wakil rakyat di DPR dan MPR semakin menunjukkan sikap berbeda, tidak lagi mendukung Gus Dur.

Lalu terkuaklah kasus Buloggate dan Bruneigate. Gus Dur diduga terlibat. Kasus ini membuahkan memorandum DPR. Setelah Memorandum II tak digubris Gus Dur, akhirnya DPR meminta MPR agar menggelar Sidang Istimewa (SI) untuk meminta pertanggungjawaban presiden.


Gus Dur melakukan perlawanan, tindakan DPR dan MPR itu dianggapnya melanggar UUD. Ia menolak penyelenggaraan SI-MPR dan mengeluarkan dekrit membubarkan DPR dan MPR. Tapi Dekrit Gus Dur ini tidak mendapat dukungan. Hanya kekuatan PKB dan PDKB (Partai Demokrasi Kasih Bangsa) yang memberi dukungan. Bahkan, karena dekrit itu, MPR mempercepat penyelenggaraan SI pada 23 Juli 2001. Gus Dur, akhirnya kehilangan jabatannya sebagai presiden keempat setelah ia menolak memberikan pertanggung-jawaban dalam SI MPR itu. Dan Wapres Megawati, diangkat menjadi presiden pada 24 Juli 2001.


Selepas SI-MPR, Gus Dur selaku Ketua Dewan Syuro PKB memecat pula Matori Abdul Djalil dari jabatan Ketua Umum PKB. Tindakan ini kemudian direspon Matori dengan menggelar Muktamar PKB yang melahirkan munculnya dua kepengurusan PKB, yang kemudian populer disebut PKB Batu Tulis (pimpinan Matori) dan PKB Kuningan (pimpinan Gus Dur-Alwi Sihab). Kepengurusan kembar PKB ini harus berlanjut ke pengadilan kendati upaya rujuk juga terus berlangsung.


Bapak Bangsa


Setelah tidak lagi menjabat presiden, Gus Dur kembali ke kehidupannya semula. Kendati sudah menjadi partisan, dalam kapasitasnya sebagai deklarator dan Ketua Dewan Syuro PKB, ia berupaya kembali muncul sebagai Bapak Bangsa. Seperti sosoknya sebelum menjabat presiden.


Sebelumnya, Gus Dur adalah Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan anggota sekitar 38 juta orang. Namun ia bukanlah orang yang sektarian. Ia seorang negarawan. Tak jarang ia menentang siapa saja bahkan massa pendukungnya sendiri dalam menyatakan suatu kebenaran. Ia seorang tokoh muslim yang berjiwa kebangsaan.


Gus Dur sering berbicara keras menentang politik keagamaan sektarian. Pendiriannya sering menempatkannya pada posisi sulit, melawan pemimpin Islam lainnya di Indonesia. Seperti saat didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang diketuai BJ Habibie, Gus Dur secara terbuka menentang. Ia menyebut ICMI akan menimbulkan masalah bangsa di kemudian hari, yang dalam tempo kurang dari sepuluh tahun ternyata pernyataannya itu bisa dibuktikan benar atau tidak. Lalu, ia mendirikan Forum Demokrasi sebagai penyeimbang ICMI.


Meski diakui ia besar antara lain karena NU, visi politiknya diyakini rekan-rekan dekatnya sebagai melebihi kepentingan organisasi tersebut, bahkan kadang melampaui kepentingan Indonesia. Hal ini tercermin dari kesediaannya menerima kedudukan di Shimon Peres Peace Center dan saat dia mengusulkan membuka hubungan dengan Israel.


Di masa Orba, saat Soeharto amat berkuasa, Gus Dur, dikenal sebagai salah seorang tokoh yang licin untuk dikuasai. Bahkan Gus Dur dapat memanfaatkan Keluarga Cendana dengan mengajak Mbak Tutut berkeliling mengunjungi pondok-pondok pesantren. Gus Dur juga beberapa kali menyempatkan diri mengunjungi Pak Harto setelah lengser.


Gus Dur dilahirkan 4 Agustus 1940 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, keluarga Muslim berpengaruh di Indonesia. Ayahnya, Wahid Hasyim, adalah mantan Menteri Agama pada 1945. Kakeknya, Hasyim Ashari, adalah satu dari pemimpin Muslim terbesar pada pergantian abad 2000 lalu. Gus Dur mengikuti tradisi keluarga dengan belajar di banyak pesantren. Nama Gus Dur diambil dari tradisi di daerahnya, dimana penduduk setempat menyebut seorang putra dari keluarga elit dengan sebutan ‘Gus’.


Ia juga sempat mempelajari sastra dan ilmu sosial di Fakultas Sastra Universitas Baghdad, Irak. Hari-hari kuliahnya bersamaan dengan timbulnya kekuasaan partai Baath, partai sosialisnya Saddam Hussein, yang menarik banyak pengikut. Dengan latarbelakang ini, ia juga sempat digosipkan sebagai ‘sosok berbau kiri’ pada masa Orba.


Dari Baghdad, ia kembali ke Indonesia 1974 dan mulai berkarir sebagai ‘cendekiawan’ dengan menulis sejumlah kolom di berbagai media massa nasional. Pada akhir dasawarsa 70-an, suami dari Sinta Nuriyah, ini sudah berhasil mengukuhkan diri sebagai satu dari banyak cendekiawan Indonesia yang paling terkenal dan laris pula sebagai pembicara publik.


Nama Gus Dur makin mencuat setelah terpilih sebagai ketua umum PBNU, dalam Muktamar NU di Situbondo tahun 1984. Saat itu hubungan NU dengan pemerintah sedang mesra-mesranya. Kendati dalam perjalanan selanjutnya, Gus Dur tak selalu berkompromi dengan pemerintah. Misalnya, ketika pemerintah berencana mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Muria, Gus Dur menentangnya. Demikian pula ketika Habibie mendirikan ICMI, Gus Dur mengadakan perlawanan dengan mendirikan Forum Demokrasi.


Gus Dur pun tergolong rajin melontarkan kritik kepada pemerintah. Kritikan itu lama-lama menyebabkan Pak Harto risih. Puncaknya terjadi pada Mukhtamar NU di Cipasung 1994. Pemerintah berupaya menjegal Gus Dur. Tapi Gus Dur tetap terpilih untuk periode kedua. Hal ini terekspresikan dari ketidaksudian Presiden Soeharto menerima Gus Dur dan pengurus PBNU lainnya.


Salah satu kiprah Gus Dur yang paling menonjol saat memimpin NU, adalah ketika ia membawa organisasi itu kembali ke khittahnya, keluar dari politik praktis pada 1984. Kendati, pada tahun 1999, ia pula yang membawa NU kembali ke dunia politik meski dalam format yang berbeda karena dilakukan melalui pembentukkan PKB, partai yang selalu dirujuk sebagai ‘anak kandung’ NU.


Ia juga dikenal sebagai sosok pembela yang benar. Apakah itu kelompok minoritas atau mayoritas. Pembelaannya kepada kelompok minoritas dirasakan sebagai suatu hal yang berani. Reputasi ini sangat menonjol di tahun-tahun akhir era Orde Baru. Begitu menonjolnya peran ini sehingga ia malah dituduh lebih dekat dengan kelompok minoritas daripada komunitas mayoritas Muslim sendiri. Padahal ia adalah seorang ulama yang oleh sebagian jamaahnya malah sudah dianggap sebagai seorang wali.


Pada awal 1998 ia terserang stroke. Tapi tim dokter berhasil menyelamatkannya. Namun, sebagai akibatnya penglihatannya kian memburuk. Pada saat ia dilantik sebagai presiden, ia sudah dideskripsikan media massa Barat sebagai ‘nyaris buta.’ Selain karena stroke, diduga problem kesehatannya juga disebabkan faktor keturunan yang disebabkan hubungan darah yang erat di antara orangtuanya.


Ia juga pengamat sepakbola yang tajam daya analisisnya. Bahkan, setelah penglihatannya benar-benar terganggu, pada Piala Dunia Juni 2002 lalu, ia masih juga antusias memberi komentar mengenai proyeksi juara.


Selain menjadi idola bagi banyak orang, Gus Dur juga menjadi idola bagi keempat puterinya: Alisa Qortrunnada Munawarah (Lisa), Zannuba Arifah (Venny), Anisa Hayatunufus (Nufus) dan Inayah Wulandari (Ina). Hal ini tercermin dari pengakuan puteri sulungnya Lisa. Lisa bilang, sosok tokoh LSM Gus Dur menurun padanya, bakat kolumnis menurun ke Venny, kesastrawanannya pada Nufus dan sifat egaliternya pada Ina.


Calon Presiden


Ketua Dewan Suryo PKB ini, dicalonkan PKB menjadi Capres berpasangan dengan Marwah Daud Ibrahim sebagai Cawapres Pemilu Presiden 2004.


Namun pasangan ini tidak diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat Gus Dur dinilai tidak memenuhi persyaratan kemampuan rohani dan jasmani untuk melaksanakan kewajiban sebagai presiden, sesuai dengan pemeriksaan kesehatan tim Ikatan Dokter Indonesia. Akibat penolakan KPU (22/5/2004) ini, Gus Dur melakukan berbagai upaya hukum, antara lain menggugat KPU secara pidana dan perdata ke pengadilan dengan menuntut ganti rugi Rp 1 trilyun, melaporkan ke Panwaslu, setelah sebelumnya melakukan judicial review ke MA dan MK. Ia pun berketetapan akan berada di luar sistem jika upaya pencalonannya tidak berhasil.


Namanya masuk dalam nominasi calon presiden Pemilu 2004, sebagai satu-satunya Capres dari PKB. Disebut-sebut bahwa ia masih mendapat dukungan dari para kyai. Dia sendiri membenarkan hal ini dalam beberapa kali pernyataannya.


Namun beberapa politisi dan pengamat politik berharap, Gus Dur bisa mengoptimalkan perannya sebagai salah seorang ‘bapak bangsa’.


Dengan tidak mencalonkan diri sebagai presiden, dia sebagai ‘bapak bangsa’ plus sebagai pemegang kendali (paling berpengaruh) di PKB, dapat memberi pengaruh signifikan dalam perjalanan demokrasi di negeri ini. Kiat-kiat politiknya yang sering kali tak terduga, diperkirakan akan sangat berpengaruh pada pentas politik nasional.

(Wikipedia, Life, Tokoh Indonesia)

“Selamat Jalan Gus Dur”
Read more..

Trenggalek : Retribusi Nelayan Dihapus, PAD Berkurang


Foto : TPI - Prigi

Trenggalek (prigibeach.com) - Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Ir Fadel Muhammad yang bakal menghapus retribusi nelayan, bakal berdampak terhadap pemasukan asli daerah (PAD) Trenggalek. Betapa tidak, di Rancangan APBD 2010, retribusi dari enam tempat pelelangan ikan (TPI) dipatok Rp 1 miliar. Jika kebijakan menteri mantan gubernur Gorontalo tersebut terealisasi, maka potensi Rp 1 miliar melayang.


Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Trenggalek M Siswanto kemarin. "Di R-APBD memang dicantumkan Rp 1 miliar dari retribusi TPI. Kalau kebijakan itu direalisasi, maka potensi Rp 1 miliar melayang," tuturnya.


Diungkapkan mantan kepala dinas Pertanian Trenggalek tersebut, pada 2009, retribusi dari TPI dipatok Rp 600 juta. Nah, tahun depan dinaikkan menjadi Rp 1 miliar.


Sebenarnya, lanjut Siswanto, rencana penghapusan nelayan dari sejumlah retribusi sudah disosialisasikan beberapa waktu lalu. Sebagai ganti, pemerintah pusat akan menggelontor dana alokasi Khusus (DAK) untuk DKP. Cuma tidak diketahui berapa besar dana dan kapan cairnya.


"Asalkan dana tersebut memang ada dan mencukupi untuk kebutuhan kegiatan TPI, ya ndak masalah. Selama ini hasil retribusi untuk biaya kebutuhan administrasi, kebersihan, gaji pegawai, serta keamanan," katanya saat ditemui di ruang kerjanya.


Lantas bagaimana nasib 18 karyawan TPI? Siswanto menjawab masih akan dikonsultasikan ke Bupati Soeharto. Menurut dia, penghapusan retribusi nelayan mulai efektif 1 Januari mendatang atau seminggu lagi.


Ditambahkan Siswanto, di Trenggalek terdapat enam TPI. Rinciannya, 2 di Pantai Prigi, 1 di Panti Blado, 1 di Pantai Ngadipura, serta 2 di Pantai Panggul.


Khusus di Panggul, menurutnya, perlu pembenahan. Seperti diperlukan jembatan untuk mengusung ikan hasil nelayan dari pantai ke TPI.


Intinya, jika retribusi nelayan dihapus, Siswanto akan mengajukan dana operasional. Permintaan ditujukan ke pemkab maupun pusat. "Tentu saja akan mengajukan," tegasnya.


Seperti diberitakan di Jawa Pos kemarin, mulai 1 Januari 2010, semua nelayan di seluruh Indonesia dibebaskan dari segala bentuk pembayaran retribusi. Ide menghapus retribusi itu dari Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad.


Kepala Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan DKP Nurhadi Setiyono mengatakan, kabar dihapusnya retribusi sempat disosialisaikan dalam bedah program 100 hari menteri DKP beberapa waktu lalu di Surabaya.


Saat itu dihadiri Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Samsul M. Untuk pengganti retribusi akan diglontor dana dari pusat. Tapi, kapan waktunya, belum diketahui.


Dijelaskan dia, saat sosialisasi, sejumlah daerah keberatan. Pasalnya dana dari retribusi nelayan yang masuk ke PAD cukup banyak. Selain itu, sejumlah perda di kabupaten perlu dibenahi. Karena ada perda yang mengatur tentang retribusi di TPI.(hab)
Read more..

Trenggalek : Partai Demokrat Selektif Dalam Pencalonan Kandidat Cabup/Cawabup 2010


Trenggalek (prigibeach.com) - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, rencananya akan melakukan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Trenggalek maksimal hingga awal Januari 2010.

"Akhir bulan ini rumusan mekanisme penjaringan masih akan kami bahas dulu dengan Tim 9," kata Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek Titis Handoyo, pekan lalu.


Rapat internal Partai Demokrat membahas persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Trenggalek sejauh ini memang belum pernah dilakukan.


Titis beralasan, selain menunggu tahapan pelaksanaan pilkada yang masih sebulan lagi (sekitar Januari 2009), rapat internal bersama Tim Sembilan harus menunggu kedatangan Ketua DPC Partai Demokrat Trenggalek Lamudji yang masih perjalanan pulang dari Tanah Suci, Mekkah.


Meski terkesan mepet dengan jadwal pilkada, Titis memastikan hal itu tidak akan menjadi masalah. Sebab, proses penjaringan nama calon atau pasangan calon dari Partai Demokrat rencananya tidak akan dilakukan dalam tempo lama.


"Paling lama seminggu. Hasilnya bagaimana nanti akan kami sampaikan ke pengurus pusat," kata Bobot, salah satu anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat,.


Siapa yang akhirnya menjadi calon yang akan diajukan dalam Pilkada 2010, Bobot mengatakan semua kewenangan itu ada di tangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat.


DPC Partai Demokrat melalui Tim 9 dalam konteks Pilkada Trenggalek 2010 hanya sebatas melakukan proses penjaringan, memberi rekomendasi calon yang memenuhi kriteria serta memiliki popularitas baik di masyarakat Trenggalek.


"Siapapun yang mendapat rekomendasi dari pusat, itu yang akan kami dukung," kata Bobot seperti dikutip Antara.


Lalu siapa saja nama-nama kandidat yang selama ini telah melakukan pendekatan atau komunikasi politik dengan partai pemenang Pemilu 2009 ini? Baik Titis maupun Bobot enggan menyebutnya secara spesifik.


Kedua pengurus partai berlambang segitiga berlian ini hanya mengisyarakatkan bahwa ada salah satu kandidat yang selama ini santer dibicarakan masyarakat, yakni mantan Bupati Trenggalek periode 1999-2004, Moelyadi.


Sementara itu, Lamudji, Ketua PD Trenggalek yang baru saja pulang dari Tanah Suci, mengatakan pihaknya akan membuka pintu seluas-luasnya kepada warga Trenggalek yang berminat untuk mencalonkan diri.


"Kendati demikian, kami akan senantiasa bersikap selektif dan hati-hati, sebab kandidat Cabum/Wacabup yang kami usung harus memenuhi beberapa kriteria sesuai dengan visi dan misi partai kami. Serta, kami tidak ingin kandidat dari partai kami nantinya dikalahkan oleh calon yang lain dalam Pilbup," katanya, Minggu (27/12) saat dihubungi.


Read more..

Mobil Panther Hitam Mulus - Dijual Segera !!!

Mobil Panther Hitam Mulus - Dijual Segera !!!


Panther Nopol L (Surabaya), warna hitam, mulus, tahun 1993, model tahun 1997.
Full variasi, full audio, AC/Tape/Radio
Dengan pelek Racing.


Harga Rp. 60 Juta, Nego!

Hak Milik sendiri
(warga Trenggalek)


Hubungi : 08125922640


Read more..

Penghapusan UN Bisa Lemahkan SDM Indonesia


Banjarmasin (prigibeach.com) - Peniadaan ujian nasional (UN) dalam sistem pendidikan dalam negeri bisa mengarah kepada pelemahan sumber daya manusia Indonesia, demikian pendapat anggota DPD RI HM Sofwat Hadi.


Dengan alasan itulah angota DPD dua periode asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan ini tidak sependapat apabila ujian nasioanal ditiadakan.


Menurut Ketua Pengurus Besar (PB) Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) itu, sebagai salah satu upaya meningkatan SDM Indonesia, UN tetap harus diadakan karena berkaitan erat dengan uji kemampaun seseorang.


"Terkait masalah UN yang terjadi selama ini, mungkin sistemnya yang perlu peningkatan perbaikan atau penyempurnaan, bukan justru meniadakan UN," sarannya dalam percakapan dengan ANTARA Banjarmasin baru-baru ini.


"Masak kalau cuma karena ketidaklulusan yang disebabkan makin meningkatkan standar kelulusan, menjadi alasan untuk menghapus atau meniadakan UN. Itu kan namanya tidak rasional," lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Kalsel itu.


Mantan aktivis PII kelahiran Banten itu sependapat, bahwa merupakan hak semua warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. "Tapi dalam rangka uji mutu guna menghadapi tantangan global, apakah tanpa ujian," tandasnya.


"Apakah kita tidak malu dengan Malaysia yang dulu pernah berguru ke Indonesia, yang tetap mempertahankan sistem ujian nasional mereka dengan standar angka kelulusan jauh lebih tinggi, sementara kita baru nilai 5,5," lanjutnya.


"Begitu pula dengan Negara Thailand yang dulu pendidikannya tertinggal dari Indonesia, mereka menggunakan standar kelulusan dengan angka 6. Eh di Indonesia seakan ramai-ramai mau menghapus UN," tambahnya.


Pensiunan perwira menengah polisi tersebut, menduga, gerakan penghapusan UN dengan alasan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) itu, ditunggangi kelompok masyarakat tertentu yang menginginkan mutu SDM Indonesia lemah.


"Dengan lemahnya SDM Indonesia, maka bisa menjadi ladang subur bagi kelompol masyarakat tertentu itu, untuk menguasai dan membelokan arah dari ideologi Pancasila ke ideologi lain," tutur mantan Kadipen Polda Jawa Timur (Jatim) tersebut.


"Oleh sebab itu, kita harus waspadai gerakan-gerakan secara sistimatis yang ingin menghancurkan negara dan bangsa Indonesia serta masuk ke dalam cengkaraman baru yang bertentangan dengan Pancasila," demikian Sofwat Hadi.

Read more..

Blog Sahabat Saya

Recent Posts