H.Mulyadi WR: APBD 2011 Masih Pro-Rakyat

0

Share

Sidang Paripurna DPRD Trenggalek (17-Des-2010)

Trenggalek (prigibeach.com) - Setelah memperhatikan nota keuangan sebagai pengantar pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 yang disampaikan Bupati Trenggalek beberapa waktu yang lalu, beberapa fraksi di DPRD Kabupaten Trenggalek dalam pemandanngan umumnya menyoroti tidak berimbangnya antara belanja langsung [23,46% dari total RAPBD 2011] dan belanja tidak langsung [76,54% dari total RAPBD] sehingga mengesankan program Mulyadi-Kholig tidak pro-rakyat, namun lebih mementingkan PNS, dengan asumsi APBD yang untuk rakyat hanya dari belanja langsung, sedangkan belanja tidak langsung bukan untuk rakyat.

Bupati Trenggalek, H. Mulyadi WR, menanggapi hal itu dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek Jum'at malam (17/12) bertempat di Gedung DPRD menyatakan bahwa proporsi yang tidak seimbang antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung memang harus dicermati dengan sangat hati-hati. Sikap yang terlalu cepat mengambil kesimpulan pro rakyat atau tidak dengan hanya memakai indikator proporsi tersebut kadang tidak tepat.

"Sesuai Rancangan APBD yang telah kami sampaikan nota keuangannya beberapa hari yang lalu, proporsi belanja tidak langsung kita terhadap total belanja sebesar 76,54%, sedang proporsi belanja langsung terhadap total belanja sebesar 23,46%. Asumsi bahwa belanja tidak langsung identik peruntukannya yang ditujukan bukan untuk rakyat adalah tidak tepat, apalagi tanpa mencermati sasaran didalamnya. Dari Alokasi anggaran belanja tidak langsung RAPBD 2011, untuk jenis belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial belanja bantuan keuangan peruntukkan dan sasarannya adalah dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat", demikian Mulyadi.

Selanjutnya berkaitan dengan alokasi belanja pegawai yang mendapat proporsi terbesar dalam belanja tidak langsung tidak tepat juga apabila hanya dialokasikan bagi PNS saja. Dari Rencana belanja pegawai sebesar 581 Milyar 815 Juta 213 Ribu 694 Rupiah termasuk didalamnya adalah untuk uang representasi, belanja penunjang komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru serta biaya pemungutan PBB yang akan dialokasikan untuk pemerintah desa.

Secara keseluruhan jawaban/tanggapan eksekutif tersebut berjumlah 62 halaman dan dibacakan bergantian masing-masing 31 halaman oleh Bupati Trenggalek dan Wakil Bupati, Kholiq, SH., M.Si. dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Samsul Anam, SH, MM. Rapat paripurna yang dimulai pukul 20.30 WIB tersebut berakhir 22.30 WIB(haz)