> Pernyataan Sikap Koalisi Rakyat Trenggalek Dukung KPK | Prigibeach Trenggalek

Pernyataan Sikap Koalisi Rakyat Trenggalek Dukung KPK


KOALISI RAKYAT TRENGGALEK DUKUNG KPK
(K.R.T-KPK)

(HMI, KAMMI, QLC, FKR, JACK CENTRE, SELARAS, KPI)
Sekretariat Bersama : Jl. Pattimura No. 17 Trenggalek, Telpon : (0355) 796430


PERNYATAAN SIKAP


Dipicu oleh gempa, yaitu Gempa Bank Century! Gempa, yang kekuatannya tidak bisa diukur dengan skala richter, telah mengguncang perekonomian Indonesia, khususnya sector perbankan. Bila Gempa berkekuatan 7,6 skala richter menyebabkan kerugian Rp. 2,31 trilliun, maka gempa Century menyebabkan 6,7 trilliun rakyat menghilang entah ke mana.
Meskipun membawa dampak mengerikan, gempa century belum mendapat penanganan sebagaimana mestinya, bahkan terkesan dimandegkan. Menurut issu yang beredar luas, gempa century melibatkan sejumlah nama pejabat penting di pemerintahan. Sehingga, apabila gempa century ini diungkit-ungkit, maka dapat menyebabkan tsunami politik yang maha besar.
Sejak mencuatnya kasus ini, pemerintah berupaya melokalisir dan menutupi kasus ini di tingkat permukaan. Kejadian gempa bumi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Jabar dan Sumut, yang menyedot begitu besar perhatian public, menyebabkan perhatian terhadap kasus ini juga mengecil.
Lebih jauh, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan membuat gebrakan, justru sedang berhadapan dengan sandiwara “kriminalisasi”. Selain dijerat dengan beraneka tuduhan yang tidak terbuktikan, KPK juga diperhadapkan dengan pelucutan wewenang di dalam UU Tipikor yang baru.
Sementara itu DPR yang diharapkan bersuara keras dan riuh mengenai persoalan ini, dalam periode mendatang, akan diisi oleh partai-partai yang sebarisan dengan pemerintah. Akibatnya, parlemen akan berjalan menurut kepentingan koalisi, dan menggelar aksi “tutup mulut” terhadap segala keputusan pemerintah, termasuk mengubur kasus Century dan korupsi-korupsi lainnya. Dengan begitu, issu Century akan terpendam sebagai persoalan diagnosis penyelesaian krisis yang salah dosis, sementara persoalan kriminal dan skandal politisnya akan tertutup rapat di dalam peti “pengalihan issu”. Jika perdebatan diagnosis penyelesaian krisis ekonomi yang mengemuka, maka ujung-ujungnya adalah “pemaafan” atau pembiaran.
Meskipun untuk sementara waktu SBY berhasil menutupi kasus ini, dan seolah-olah dia sukses melindungi orang-orang terbaiknya, tetapi ini hanya menciptakan keretakan. Pertama, kejadian ini tetap menandai sebuah perampokan uang rakyat secara besar-besaran, bahkan dilakukan di bawah panji-panji pemerintah bersih dan profesional. Ini adalah kejahatan ekonomi yang melibatkan sejumlah pejabat politik di bidang ekonomi, yaitu mereka-mereka yang selama ini dianggap bersih. Dengan kejadian ini, tidak ada lagi batas terakhir “kredibilitas politik” untuk lima tahun pemerintahan SBY-Budiono mendatang.
Kedua, pemenjaraan atau kriminalisasi terhadap pejabat KPK, dan upaya untuk memandulkan wewenang dan fungsi lembaga ini, telah mengikis kepercayaan public terhadap “kebersihan” pemerintahan SBY dimasa mendatang. Padahal, persoalan pemberantasan korupsi merupakan jualan utama SBY selama ini, terutama untuk mengikat dukungan kelas menengah dan kalangan atas masyarakat kita.
Sudah 3 (riga) orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Ketiga pimpinan KPK tersebut adalah Antasari Azhar, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Karena pimpinan KPK hanya tersisa 2 (dua) orang, Presiden beranggapan keadaan tersebut berlawanan dengan pasal 21 ayat (1) huruf a yang menegaskan pimpinan KPK harus terdiri atas lima orang.
Langkah berikutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpu dan Keputusan Presiden yang menetapkan Tim Lima yang akhirnya telah berhasil menemukan nama-nama Plt KPK, yaitu : Tumpak Hatorangan, Waluyo, dan Mas Ahmad Santosa akan dilantik oleh Presiden.
Lalu, apakah ada jaminan bahwa upaya menggerogoti pemberantasan korupsi berhenti. Karena itulah, kami dari KRT-KPK mengajak kita semua untuk melakukan gerakan melawan pelemahan terhadap KPK dan menggalang gerakan masyarakat sipil melawan korupsi! Dan melalui aksi ini, kami menyerukan :
1. TOLAK KRIMINALISASI KPK !
2. DUKUNG PEMBERANTASAN KORUPSI DARI PUSAT HINGGA DAERAH (TRENGGALEK) !
3. LAWAN NEOLIBERALISME SEBAGAI PENDUKUNG REZIM KORUP DAN PENYEBAB PEMISKINAN RAKYAT !
4. AYO BANGUN KOMITE-KOMITE RAKYAT MENGGANYANG KORUPSI !

Tertanda :

Himpunan Mahasiswa Islam, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
(HMI) (KAMMI)


Pusat Jaringan Aspirasi dan Control Kebijakan Forum Konsultasi Rakyat
(Jack Centre) (FKR)

LSM Studi Ekonomi dan Layanan Masyarakat Quantum Litera Center
(SELARAS) (QLC)

Koalisi Perempuan Indonesia
(KPI)

0 Komentar:

Poskan Komentar

Bila Anda suka dengan entry blog ini, sudilah menuliskan komentar di sini.
Terimakasih.