JAKARTA - Rencana pemerintah melanjutkan program bantuan langsung tunai (BLT) terus dimatangkan. Dalam waktu dekat, pemerintah mencairkan anggaran untuk program yang ditujukan kepada masyarakat miskin tersebut.
Format pembagiannya dilakukan tiap tiga bulan dengan besaran Rp 100 ribu. ''Kalau dilaksanakan, BLT akan kami taruh di kluster 1,'' ujar Menko Kesra Agung Laksono setelah rapat koordinasi di Gedung Menko Kesra, Jakarta, kemarin (27/10).
Rencana kelanjutan program BLT akan diajukan dalam forum National Summit yang berlangsung 29-30 Oktober 2009 di Jakarta. National Summit akan membahas pembangunan Indonesia selama lima tahun (2009-2014) yang dibagi dalam berbagai topik pada tiap bidang.
Bidang itu adalah perekonomian, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan keamanan. ''Masing-masing Menko akan mengumpulkan berbagai permasalahan yang dibahas,'' ujarnya.
Selain BLT, jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), beras miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH), dan bantuan operasional sekolah (BOS) tetap dijalankan. ''Isu kemiskinan akan kami bawa ke National Summit untuk mengembangkan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Nanti, kami meminta tanggapan dari publik,'' ucapnya.
Pemerintah juga tetap menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah termanfaatkan senilai Rp 16 triliun. Angka tersebut diberikan sebagai permodalan untuk 2,5 juta nasabah dengan nilai Rp 7 juta-Rp 7,5 juta per orang. ''Itu sudah berhasil termanfaatkan. Sudah dimanfaatkan untuk usaha. Bantuan itu juga bukan charity,'' tutur Agung.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menyatakan, pihaknya memang tengah mengkaji pemberian program BLT. Terkait program itu, mungkin datanya masih menggunakan referensi terakhir, yakni 18,5 juta rumah tangga sasaran pada 2009. ''Awal November kami langsung action, sesuai data dan dana yang tersedia,'' ungkapnya.
Departemen Sosial, kata dia, ikut memverifikasi data penerima bantuan mulai awal November. Depsos, kata dia, juga mempertimbangkan data yang dirilis awal Juni 2009. Yakni, jumlah rumah tangga sasaran pada 2010 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) menurun 5,4 persen menjadi 17,5 juta kepala keluarga. ''Karena itu, acuan dasarnya adalah verifikasi ulang biar jelas,'' ujarnya. (zul/oki)
Format pembagiannya dilakukan tiap tiga bulan dengan besaran Rp 100 ribu. ''Kalau dilaksanakan, BLT akan kami taruh di kluster 1,'' ujar Menko Kesra Agung Laksono setelah rapat koordinasi di Gedung Menko Kesra, Jakarta, kemarin (27/10).
Rencana kelanjutan program BLT akan diajukan dalam forum National Summit yang berlangsung 29-30 Oktober 2009 di Jakarta. National Summit akan membahas pembangunan Indonesia selama lima tahun (2009-2014) yang dibagi dalam berbagai topik pada tiap bidang.
Bidang itu adalah perekonomian, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan keamanan. ''Masing-masing Menko akan mengumpulkan berbagai permasalahan yang dibahas,'' ujarnya.
Selain BLT, jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), beras miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH), dan bantuan operasional sekolah (BOS) tetap dijalankan. ''Isu kemiskinan akan kami bawa ke National Summit untuk mengembangkan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Nanti, kami meminta tanggapan dari publik,'' ucapnya.
Pemerintah juga tetap menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah termanfaatkan senilai Rp 16 triliun. Angka tersebut diberikan sebagai permodalan untuk 2,5 juta nasabah dengan nilai Rp 7 juta-Rp 7,5 juta per orang. ''Itu sudah berhasil termanfaatkan. Sudah dimanfaatkan untuk usaha. Bantuan itu juga bukan charity,'' tutur Agung.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menyatakan, pihaknya memang tengah mengkaji pemberian program BLT. Terkait program itu, mungkin datanya masih menggunakan referensi terakhir, yakni 18,5 juta rumah tangga sasaran pada 2009. ''Awal November kami langsung action, sesuai data dan dana yang tersedia,'' ungkapnya.
Departemen Sosial, kata dia, ikut memverifikasi data penerima bantuan mulai awal November. Depsos, kata dia, juga mempertimbangkan data yang dirilis awal Juni 2009. Yakni, jumlah rumah tangga sasaran pada 2010 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) menurun 5,4 persen menjadi 17,5 juta kepala keluarga. ''Karena itu, acuan dasarnya adalah verifikasi ulang biar jelas,'' ujarnya. (zul/oki)
0 Komentar:
Posting Komentar
Bila Anda suka dengan entry blog ini, sudilah menuliskan komentar di sini.
Terimakasih.