PR Yang Belum Pernah Tuntas : Kekuasaan Hukum dan Mafia Peradilan

0

Share

Oleh : Redaksi

Selasa, 20 Oktober 2009, SBY, kembali dilantik sebagai Presiden kita. Dalam sebuah upacara di Jakarta dihadiri oleh para pemimpin Australia, Malaysia, Singapura dan Timor Timur, serta utusan negara sahabat, yang disiarkan ke seluruh kepulauan Nusantara, SBY bersumpah di bawah Keagungan Quran, kitab suci Islam. Pria berpostur "Manusia Indonesia Masa Depan" ini punya komitmen populer -Indonesia Bisa- dan Indonesia Bebas Korupsi.

Susilo Bambang Yudhoyono dilantik untuk masa jabatannya yang kedua, dipercaya oleh sebagian besar rakyat Indonesia untuk memimpin negeri yang populasi Muslimnya terpadat di dunia. Dia meraih kemenangan gemilang dalam Pilpres bulan Juli 2009, dengan meraih 60,8% suara, 34% lebih banyak dari penantang terdekatnya, Megawati Soekarnoputri, mantan presiden dan putri pahlawan kemerdekaan kita Ir. Soekarno. SBY terpilih sebagai Presiden di tengah posisinya yang terjepit oleh issu korupsi di kabinet dan birokrasi, maupun dalam dunia peradilan kita.

Harus diakui, di awal kemimpinannya, institusi dan gerakan anti-korupsi telah tumbuh dengan sangat cepat dan kian tegar. Namun, menjelang akhir masa jabatannya yang pertama hingga menjelang dirinya dilantik, terjadi gejolak dalam berbagai kebijakannya yang menyangkut hukum dan gerakan anti korupsi. Walaupun demikian, karena pergolakan itu muncul setelah dirinya memenangkan Pilpres, maka tetap saja hari ini, Selasa 20 Oktober 2009, SBY dan Budiono dilantik menjadi Presiden RI yang ke-7.

Para analis telah mengatakan SBY harus menunjuk teknokrat dan profesional daripada politisi karier untuk mengisi kabinet barunya, antara lain bertujuan untuk menarik investasi asing yang akhir-akhir ini terasa lesu. Namun ada yang lebih didambakan lagi oleh rakyat Indonesia, yakni reformasi birokrasi dan undang-undang perburuhan serta perbaikan infrastruktur di negara ini. Semua itu sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi negara, yang tahun ini diperkirakan sekitar 4% saja.

Hal itu dijawab SBY dalam pidato sambutannya yang singkat padat, dengan antara lain menegaskan untuk menegakkan konstitusi. "Inti dari program kami selama lima tahun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat demokrasi dan sistem hukum," katanya.

Tidak lupa SBY juga sempat terkontaminasi narsisme dengan ungkapannya "Di tengah-tengah krisis ekonomi, Indonesia masih dapat tumbuh secara positif. Tapi kita tidak bisa tinggal diam, karena tugas kita jauh dari selesai." Krisis keuangan global melanda Indonesia namun tidak seburuk yang dialami negara-negara tetangga kita, pertumbuhan ekonomi kita terbilang masih positif. Walaupun demikian, dia sadar ke depan masih menghadapi banyak tantangan dan rintangan seperti masalah terorisme, akibat bencana alam, pengangguran yang tinggi dan jutaan penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan.(Bersambung)

PR Yang Belum Pernah Tuntas