Dana Rehab SD Diduga Disunat

0

Share

DPRD Segera Cross Check ke Dispendik

Gresik - Kabar kurang sedap mencuat di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik. Belakangan, muncul dugaan pemotongan bantuan rehabilitasi SD dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2009 oleh oknum dispendik.

Laporan dugaan pemotongan itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Gresik Suparno Diantoro kemarin (17/11). Menurut dia, laporan beberapa kepala SD di Gresik itu masuk ke meja fraksi.

"Menurut laporan tersebut, jatah DAK untuk rehab gedung di sekolah mereka dipotong oleh oknum cabang dispendik kecamatan. Laporan itu sudah mereka buat secara tertulis," terang Suparno.

Dia menegaskan, kasus tersebut segera dirapatkan secara internal. FPG menduga, kasus serupa terjadi di sebagian besar kecamatan yang kebagian jatah DAK. Fraksi partai berlambang beringin itu juga berencana membawa kasus tersebut ke Komisi D DPRD Gresik.

Ditanya modus penyunatan, Suparno menyatakan variatif. Kisarannya Rp 5 juta-Rp 10 juta tiap sekolah. Pemotongan itu dilakukan setelah DAK dicairkan ke setiap sekolah pada tiap termin pembayaran.

Suparno menjelaskan, tiap sekolah rata-rata mendapatkan jatah dana DAK untuk rehab sebesar Rp 210 juta. Bantuan tersebut dicairkan dalam dua termin (tahap). Termin I sebesar Rp 100 juta, sisanya pada termin II.

Pada tiap termin itulah, beberapa oknum dispendik mendatangi sekolah. "Mereka menyampaikan adanya pemotongan. Tapi, pemotongan itu tidak dilengkapi bukti pembayaran. Sebab, oknum itu tidak mau," terang Suparno.

Pada 2009, lanjut dia, Gresik mendapatkan suntikan DAK dari pemerintah pusat Rp 27 miliar. Selain itu, pemkab memberikan jatah dana pendamping Rp 4 miliar khusus untuk perbaikan sekolah. Dengan demikian, total dana rehab sekolah mencapai Rp 31 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan sekitar 180 sekolah dasar yang tersebar di 18 kecamatan. "Kami masih amankan siapa pelapor itu. Kami khawatir nanti malah ada intimidasi," imbuh Suparno.

Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Hamim juga mengatakan sudah mendengar kabar tersebut. Menurut dia, FPG masih mendalami dugaan pemotongan itu. "Jika sudah ada bukti kuat, kasus ini segera kami bawa ke forum," katanya.

Jika laporan itu benar, lanjut Nurhamim, pihaknya memastikan meng-crosscheck kabar tersebut. Bahkan, dia menyatakan akan meminta komisi D untuk menindaklanjuti dugaan pemotongan itu. "Laporan itu tentu kami tindak lanjuti," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Gresik Chusaini Mustaz saat dikonfirmasi menolak berkomentar. Dia hanya minta agar dewan membuka kasus itu dengan gamblang. "Jika memang ada kasus seperti itu, kami minta mereka menunjukkan siapa oknum tersebut dan sekolah mana yang melaporkan. Sehingga, semua berdasar fakta," katanya.

Jika kasus tersebut tidak dibeber, kata Chusaini, pihaknya khawatir isunya kian melebar. "Jika terbukti, saya sudah siapkan mekanisme sanksi untuk pelaku. Karena itu, kami ingin kasus tersebut dibuka," tegas Chusaini. (ris/soe/jps)