Jakarta, 5/11 (ANTARA) - Masyarakat Profesional Madani, Kamis, menyatakan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tetap bekerja dan tetap kuat dalam menghadapi setiap upaya pelemahan.
"KPK harus tetap eksis dengan segala kewenangannya," kata Ketua Masyarakat Profesional Madani, Ismed Hasan Putro ketika berorasi di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis.
Ismed mengatakan itu terkait kasus hukum yang menjerat sejumlah pimpinan KPK. Sejumlah kalangan melihat kasus itu sebagai perseteruan antara KPK dan kepolisian yang bisa berdampak pada pelemahan KPK.
Menurut Ismed, keberadaan KPK sangat diperlukan untuk menjaga tatanan dan penegakan hukum di Indonesia.
Kepastian hukum dan iklim usaha yang bebas dari korupsi, kata Ismed, akan menarik minat para investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
Dia juga meminta pemerintah untuk melakukan langkah kongkret untuk menghentikan kekisruhan hukum yang melibatkan KPK dan Polri. Ismed berharap, langkah pemerintah itu tidak melemahkan KPK.
"Jangan berikan sinyal negatif untuk melemahkan KPK," katanya.
Lebih lanjut, Ismed mengatakan, perseteruan antarlembaga penegak hukum itu telah mengacaukan tatanan ekonomi Indonesia.
"Dampak perseteruan antar aparat penegak hukum telah menggerus kepercayaan publik dan pasar kepada aparat penegak hukum dan pemerintah," kata Ismed menambahkan.
Akibatnya, pelaku pasar takut untuk berbisnis. Ismed menjelaskan, nilai transaksi rata-rata pada 2009 turun menjadi Rp3 triliun sampai Rp4 triliun. Jumlah itu lebih sedikit dari nilai transaksi ideal sebesar Rp5 triliun sampai Rp6 triliun.(*)
"KPK harus tetap eksis dengan segala kewenangannya," kata Ketua Masyarakat Profesional Madani, Ismed Hasan Putro ketika berorasi di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis.
Ismed mengatakan itu terkait kasus hukum yang menjerat sejumlah pimpinan KPK. Sejumlah kalangan melihat kasus itu sebagai perseteruan antara KPK dan kepolisian yang bisa berdampak pada pelemahan KPK.
Menurut Ismed, keberadaan KPK sangat diperlukan untuk menjaga tatanan dan penegakan hukum di Indonesia.
Kepastian hukum dan iklim usaha yang bebas dari korupsi, kata Ismed, akan menarik minat para investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
Dia juga meminta pemerintah untuk melakukan langkah kongkret untuk menghentikan kekisruhan hukum yang melibatkan KPK dan Polri. Ismed berharap, langkah pemerintah itu tidak melemahkan KPK.
"Jangan berikan sinyal negatif untuk melemahkan KPK," katanya.
Lebih lanjut, Ismed mengatakan, perseteruan antarlembaga penegak hukum itu telah mengacaukan tatanan ekonomi Indonesia.
"Dampak perseteruan antar aparat penegak hukum telah menggerus kepercayaan publik dan pasar kepada aparat penegak hukum dan pemerintah," kata Ismed menambahkan.
Akibatnya, pelaku pasar takut untuk berbisnis. Ismed menjelaskan, nilai transaksi rata-rata pada 2009 turun menjadi Rp3 triliun sampai Rp4 triliun. Jumlah itu lebih sedikit dari nilai transaksi ideal sebesar Rp5 triliun sampai Rp6 triliun.(*)
0 Komentar:
Posting Komentar
Bila Anda suka dengan entry blog ini, sudilah menuliskan komentar di sini.
Terimakasih.