KAPOLRI Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD), rupanya, kesal terus disebut sebagai ''buaya'' yang melawan ''cicak''. Kemarin (2/11), Bambang menyampaikan permintaan maaf atas munculnya istilah itu dari mulut salah seorang perwira tinggi polisi.
''Itu oknum Polri. Polri secara institusi tidak pernah menggunakan istilah itu. Kami mohon maaf,'' kata BHD seperti ditirukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring setelah silaturahmi tertutup bersama sejumlah pemimpin media di Kantor Depkominfo, Medan Merdeka Barat, Jakarta, kemarin (2/11).
Nama ''oknum'' tersebut diperjelas Tifatul Sembiring. Yakni, Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Susno adalah orang yang membuat istilah itu saat dia kedapatan menjadi target penyadapan KPK. Saat itu dia mengistilahkan KPK sebagai cicak yang melawan buaya.
Dalam pertemuan tersebut, BHD mengatakan tak perlu ada pembedaan antara buaya dan cicak. Sebab, Polri sendiri termasuk cicak yang juga ingin getol melawan korupsi. Mantan Kabareskrim itu juga meminta agar polemik buaya melawan cicak tak dilanjutkan lagi.
''Selesai sudah. Jangan lagi diperpanjang. Cicak bagian dari saya dan KPK bagian dari kepolisian. Cicak ya kita yang cicak,'' kata BHD setelah mengikuti silaturahmi.
Dalam pertemuan tersebut, BHD diminta menangguhkan penahanan dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah. Sebab, alasan penahanan mereka tak logis. Yakni, berpotensi melenyapkan barang bukti, kabur, dan memengaruhi opini masyarakat dengan menggelar jumpa pers. BHD tidak bisa menjanjikan. Namun, dia bakal membicarakannya bersama pejabat Polri terkait. ''Nanti kami bahas dulu,'' ujarnya.
Mengenai pembentukan tim independen dan tuntutan gelar perkara, BHD menjamin Polri akan terbuka dalam hal itu. Dia siap bekerja sama dengan tim independen. ''Kami terbuka,'' katanya.
Apakah akan memberikan sanksi kepada Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji? BHD tak langsung menjawab. ''Emm, sudahlah,'' ujarnya, lantas beranjak pergi meninggalkan ruangan.
Tifatul menuturkan, pertemuan tersebut sejatinya dihadiri pula oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji. Namun, karena ada acara lain, Hendarman tak bisa datang. Mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, pertemuan berlangsung terbuka. Perwakilan media menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Polri kepada Bibit dan Chandra menyakiti rasa keadilan masyarakat.
Di bagian lain, di Mabes Polri, seharian kemarin santer terdengar kabar bahwa Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Susno Duadji akan mengundurkan diri. Beberapa perwira menengah yang dihubungi Jawa Pos pun mengaku mendengar kabar itu. "Sudah ramai sejak minggu kemarin," kata sumber Jawa Pos.
Menurut perwira itu, posisi Susno terus menjadi rasan-rasan di internal kepolisian. "Tapi, ya cuma ngobrol saja antarteman. Tidak berani komentar pada sikap pimpinan," ungkapnya.
Susno sendiri hingga kemarin tidak terlihat di depan wartawan. Saat pengumuman penahanan Bibit dan Chandra Kamis (29/10), Susno tidak ada di tempat. Posisinya diwakili Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Dikdik Mulyana Arief Mansur. Kepada wartawan, Dikdik menjelaskan bahwa Susno saat itu berada di Puncak, Bogor, Jawa Barat, mendampingi para jenderal yang sedang dikumpulkan Kapolri.
Jumat lalu (30/10), Susno masih terlihat mendampingi Kapolri saat melantik delapan Kapolda di Ruang Rupatama Mabes Polri. Namun, Susno tidak ada saat Kapolri menjelaskan kronologi kasus pada Jumat sore. Saat ditanya kenapa Susno tak dihadirkan, Kapolri saat itu tampak tersinggung. "Jangan ada praduga negatif. Jangan berasumsi," kata BHD saat itu.
Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, ada dua nama kuat yang dicalonkan menggantikan Susno Duadji. Yakni Kadivhumas Irjen Nanan Soekarna dan Kapolda Kaltim Irjen Mathius Salempang. Baik Nanan maupun Salempang dibesarkan di lingkungan reserse.
Tadi malam, Kapolri memimpin rapat di Mabes Polri. Namun, menurut Inspektur Pengawasan Umum Komjen Jusuf Manggabarani, rapat itu membahas pesawat polisi yang hilang di Papua. "Tidak ada pembahasan soal penggantian," akunya.
UNJUK rasa besar-besaran yang mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewarnai ibu kota kemarin. Mereka mengecam kriminalisasi dan penahanan terhadap dua pimpinan nonaktif KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Demonstrasi tersebut berlangsung di beberapa lokasi di Jakarta.
Sejak pagi, sejumlah elemen mahasiswa dan beberapa tokoh mengungkapkan dukungan kepada KPK. Di antaranya, mantan senator Marwan Batubara, Adhie M. Masardi (mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid), serta mantan anggota DPR Ali Mochtar Ngabalin. Mereka mengeluarkan pernyataan sikap mendukung lembaga antikorupsi itu.
Sejumlah aktivis Komunitas Mahasiswa Jakarta Raya (KM Raya) sampai nekat bermalam di depan Gedung KPK. Mereka mendirikan tenda sebagai tanda protes keprihatinan atas langkah polisi. Di tenda itu, 16 mahasiswa beraksi mogok makan. ''Kami akan terus berada di sini sampai ada kejelasan status yang melegakan,'' kata Rifki Arlian, humas KM Raya.
Di Bundaran Hotel Indonesia, ratusan orang juga berunjuk rasa mengecam kriminalisasi pimpinan KPK yang kini menuai polemik itu. Mereka adalah para aktivis antikorupsi yang selama ini getol membela KPK. Di antaranya, ICW, Transparency International Indonesia (TII), Pusat Studi Hukum Kritis (PSHK), Kontras, Imparsial, serta Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Sejumlah tokoh juga terlihat dalam unjuk rasa tersebut. Misalnya, Teten Masduki, Eep Saefullah Fatah, Sukardi Rinakit, dan Effendi Gazali. Mereka mengenakan pakaian yang ditentukan sebelumnya. Yakni, pakaian hitam dengan pita hitam yang diikatkan di lengan.
Beberapa pengunjuk rasa juga mengenakan ikat kepala bertulisan Menegakkan Keadilan. Satu per satu berorasi meneriakkan dukungan kepada lembaga yang ditakuti para koruptor tersebut.
Menariknya, konflik cicak versus buaya itu juga menyedot perhatian masyarakat sipil. Anwar Umar, pria sepuh berusia 80 tahun, juga berada di tengah pengunjuk rasa. ''Pokoknya, kalau ada rasa ketidakadilan muncul, saya selalu datang. Yang paling baru, ada konflik cicak melawan buaya itu,'' ujarnya.
Dia mengaku hadir di setiap unjuk rasa menentang ketidakadilan. ''Saya juga sering ikut Kamisan bersama Kontras,'' ungkapnya. Terhitung, sudah 219 kali dirinya ikut berunjuk rasa seperti itu.
Unjuk rasa mendukung KPK tersebut juga diikuti pegawai swasta yang berkantor di ibu kota. Salah satunya, Dwi Deny, 25. Sehari-hari, dia menjadi salah satu konsultan di Japan International Cooperation Agency (JICA). ''Saya datang ke sini karena terpanggil. Yang pasti, kami ingin membela yang benar,'' tegasnya.
Sejumlah mantan polisi juga mendukung Bibit dan Chandra. Mereka menyatakan bahwa ada yang janggal dalam pemeriksaan Bibit dan Chandra. Kombes (pur) Alfons Loemau mengungkapkan, langkah polisi tersebut telah mencederai rasa keadilan. ''Sejak kasus Bibit- Chandra meruap, banyak keluarga Polri yang bersimpati. Namun, mereka tidak menunjukkan hal tersebut ke publik,'' katanya.
Dia menambahkan, langkah polisi tersebut membuat para koruptor tertawa lebar. Konflik antara KPK-Polri berimbas pada pecahnya internal kepolisian. Banyak perwira reformis di lembaga itu yang menyayangkan Kabareskrim Komjen Susno Duadji memaksakan penahanan Bibit dan Chandra.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane. ''Informasi yang saya terima, konflik ini memunculkan protes perwira-perwira reformis di kepolisian,'' ujarnya di kantor Imparsial kemarin.
Menurut dia, protes itu muncul karena sering berubahnya pasal yang disangkakan terhadap Chandra-Bibit dalam kasus tersebut. Ironisnya, kata Neta, penahanan terhadap dua pimpinan komisi itu berlangsung saat polisi mengumpulkan para perwira menengah dan perwira tinggi untuk membicarakan reformasi di tubuh polisi.
Demonstrasi juga terjadi di depan Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Ratusan orang berdemo meminta penahanan Bibit dan Chandra ditangguhkan. ''Kami minta mereka segera dibebaskan,'' ujar Wahyu, salah seorang pimpinan demonstrasi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Di bagian lain, Dewan Muda Lintas Agama (DMLA) menilai, rivalitas antara KPK dan Polri terjadi karena adanya konflik kepentingan antara Polri dan Kejaksaan Agung. Solusinya, pemimpin di dua lembaga itu harus diganti. ''Ini ujian untuk citra SBY,'' tegas Koordinator Nasional Jaringan Muda NU Idy Muzayyad saat membacakan pernyataan sikap bersama di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, kemarin (2/11).
Pernyataan sikap tersebut turut dihadiri elemen muda lintas agama lainnya. Yakni, Ketua Umum Pemuda Katolik Natalis Situmorang, Sekjen Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Izzul Muslimin.
Muzayyad menyatakan, penggantian Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji bisa memberi sugesti kepada masyarakat bahwa SBY benar-benar berkomitmen menyelesaikan karut-marut perseteruan cicak melawan buaya itu. ''Kalau tak diganti, SBY dianggap tak bertindak apa-apa.''
Aksi massa mendukung Bibit dan Chandra mendapat tandingan dari seratusan orang yang mendukung upaya Polri menahan pimpinan KPK nonaktif tersebut. ''Kalau tidak percaya polisi, berarti tidak percaya pada pemerintah,'' ujar Dimas, salah seorang demonstran propolisi yang menamakan diri Gerakan Rakyat Anti-Korupsi (Garasi).
Dua kelompok massa yang pro-kontra itu sempat berhadap-hadapan di depan Mabes Polri. Namun, karena dipisah oleh barikade polisi pengendali massa (dalmas), emosi mereka tidak terpancing. Massa Garasi hanya beraksi sekitar 15 menit.
Wahyu, salah seorang demonstran Garasi, mengaku dibayar Rp 50 ribu untuk berdemo mendukung polisi. ''Saya bersama 10 teman diberi Rp 500 ribu,'' katanya. Dia berangkat dari sebuah kampus di kawasan Jakarta Selatan. ''Pokoknya kumpul di sana, terus dibawa ke sini pakai bus kota,'' ungkapnya.
Dimas, koordinator mereka, menolak disebut pendemo bayaran. ''Kata siapa? Nggak bener,'' tegasnya lalu buru-buru naik bus kota meninggalkan mabes.
Hari ini (3/11) Bibit Samad Rianto, pimpinan KPK nonaktif dan kini menghuni Rutan Brimob, Kelapa Dua, berulang tahun ke-64. Ulang tahun itu tidak bakal meriah seperti biasanya. Bibit tidak bisa merayakan bersama keluarga dan tujuh cucunya. Sebab, bersama Chandra M. Hamzah, dia tersandung kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan.
Tetapi, kuasa hukum Bibit, Bambang Widjojanto, telah memberikan kado khusus untuk kliennya yang sepuh tersebut. ''Secara khusus, kami tadi (kemarin) memberikan jamu Kuku Bima untuk Pak Bibit,'' ujar Bambang kemarin (2/11). Jamu itu diikat pita hitam. Pita tersebut tanda khusus sebagai aksi solidaritas membela lembaga antikorupsi itu.
Kado tersebut disampaikan saat Bambang dan koleganya membesuk Bibit dan Chandra kemarin. Namun, mereka tidak bisa sekaligus mengajak Bibit dan Chandra rapat dalam satu meja. Sebab, keduanya ditahan di blok yang berbeda.
Bambang berharap Bibit lebih kuat menghadapi gempuran kasus tersebut. ''Tentunya agar Pak Bibit lebih kuat. Tapi, kami tadi juga mengingatkan agar jangan banyak mengonsumsi (jamu kuat). Nanti ginjalnya terpengaruh,'' tambah Bambang.
Sejak menginap di tahanan, Bibit menerima kunjungan dari banyak kolega. Rata-rata, mereka adalah teman seangkatannya saat belajar di Akpol. Mereka adalah mantan Kapolri S. Bimantoro, mantan Kapolda Metro Jaya Noegroho Djajoesman, Usman Tobing, dan mantan Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki. Keempatnya membesuk Bibit di Rutan Brimob kemarin. (git/rdl/aga/ dwi/iro)
''Itu oknum Polri. Polri secara institusi tidak pernah menggunakan istilah itu. Kami mohon maaf,'' kata BHD seperti ditirukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring setelah silaturahmi tertutup bersama sejumlah pemimpin media di Kantor Depkominfo, Medan Merdeka Barat, Jakarta, kemarin (2/11).
Nama ''oknum'' tersebut diperjelas Tifatul Sembiring. Yakni, Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Susno adalah orang yang membuat istilah itu saat dia kedapatan menjadi target penyadapan KPK. Saat itu dia mengistilahkan KPK sebagai cicak yang melawan buaya.
Dalam pertemuan tersebut, BHD mengatakan tak perlu ada pembedaan antara buaya dan cicak. Sebab, Polri sendiri termasuk cicak yang juga ingin getol melawan korupsi. Mantan Kabareskrim itu juga meminta agar polemik buaya melawan cicak tak dilanjutkan lagi.
''Selesai sudah. Jangan lagi diperpanjang. Cicak bagian dari saya dan KPK bagian dari kepolisian. Cicak ya kita yang cicak,'' kata BHD setelah mengikuti silaturahmi.
Dalam pertemuan tersebut, BHD diminta menangguhkan penahanan dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah. Sebab, alasan penahanan mereka tak logis. Yakni, berpotensi melenyapkan barang bukti, kabur, dan memengaruhi opini masyarakat dengan menggelar jumpa pers. BHD tidak bisa menjanjikan. Namun, dia bakal membicarakannya bersama pejabat Polri terkait. ''Nanti kami bahas dulu,'' ujarnya.
Mengenai pembentukan tim independen dan tuntutan gelar perkara, BHD menjamin Polri akan terbuka dalam hal itu. Dia siap bekerja sama dengan tim independen. ''Kami terbuka,'' katanya.
Apakah akan memberikan sanksi kepada Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji? BHD tak langsung menjawab. ''Emm, sudahlah,'' ujarnya, lantas beranjak pergi meninggalkan ruangan.
Tifatul menuturkan, pertemuan tersebut sejatinya dihadiri pula oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji. Namun, karena ada acara lain, Hendarman tak bisa datang. Mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, pertemuan berlangsung terbuka. Perwakilan media menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Polri kepada Bibit dan Chandra menyakiti rasa keadilan masyarakat.
Di bagian lain, di Mabes Polri, seharian kemarin santer terdengar kabar bahwa Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Susno Duadji akan mengundurkan diri. Beberapa perwira menengah yang dihubungi Jawa Pos pun mengaku mendengar kabar itu. "Sudah ramai sejak minggu kemarin," kata sumber Jawa Pos.
Menurut perwira itu, posisi Susno terus menjadi rasan-rasan di internal kepolisian. "Tapi, ya cuma ngobrol saja antarteman. Tidak berani komentar pada sikap pimpinan," ungkapnya.
Susno sendiri hingga kemarin tidak terlihat di depan wartawan. Saat pengumuman penahanan Bibit dan Chandra Kamis (29/10), Susno tidak ada di tempat. Posisinya diwakili Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Dikdik Mulyana Arief Mansur. Kepada wartawan, Dikdik menjelaskan bahwa Susno saat itu berada di Puncak, Bogor, Jawa Barat, mendampingi para jenderal yang sedang dikumpulkan Kapolri.
Jumat lalu (30/10), Susno masih terlihat mendampingi Kapolri saat melantik delapan Kapolda di Ruang Rupatama Mabes Polri. Namun, Susno tidak ada saat Kapolri menjelaskan kronologi kasus pada Jumat sore. Saat ditanya kenapa Susno tak dihadirkan, Kapolri saat itu tampak tersinggung. "Jangan ada praduga negatif. Jangan berasumsi," kata BHD saat itu.
Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, ada dua nama kuat yang dicalonkan menggantikan Susno Duadji. Yakni Kadivhumas Irjen Nanan Soekarna dan Kapolda Kaltim Irjen Mathius Salempang. Baik Nanan maupun Salempang dibesarkan di lingkungan reserse.
Tadi malam, Kapolri memimpin rapat di Mabes Polri. Namun, menurut Inspektur Pengawasan Umum Komjen Jusuf Manggabarani, rapat itu membahas pesawat polisi yang hilang di Papua. "Tidak ada pembahasan soal penggantian," akunya.
- Elemen Mahasiswa dan Beberapa Tokoh Ungkapkan Dukungan ke KPK
Sejak pagi, sejumlah elemen mahasiswa dan beberapa tokoh mengungkapkan dukungan kepada KPK. Di antaranya, mantan senator Marwan Batubara, Adhie M. Masardi (mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid), serta mantan anggota DPR Ali Mochtar Ngabalin. Mereka mengeluarkan pernyataan sikap mendukung lembaga antikorupsi itu.
Sejumlah aktivis Komunitas Mahasiswa Jakarta Raya (KM Raya) sampai nekat bermalam di depan Gedung KPK. Mereka mendirikan tenda sebagai tanda protes keprihatinan atas langkah polisi. Di tenda itu, 16 mahasiswa beraksi mogok makan. ''Kami akan terus berada di sini sampai ada kejelasan status yang melegakan,'' kata Rifki Arlian, humas KM Raya.
Di Bundaran Hotel Indonesia, ratusan orang juga berunjuk rasa mengecam kriminalisasi pimpinan KPK yang kini menuai polemik itu. Mereka adalah para aktivis antikorupsi yang selama ini getol membela KPK. Di antaranya, ICW, Transparency International Indonesia (TII), Pusat Studi Hukum Kritis (PSHK), Kontras, Imparsial, serta Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Sejumlah tokoh juga terlihat dalam unjuk rasa tersebut. Misalnya, Teten Masduki, Eep Saefullah Fatah, Sukardi Rinakit, dan Effendi Gazali. Mereka mengenakan pakaian yang ditentukan sebelumnya. Yakni, pakaian hitam dengan pita hitam yang diikatkan di lengan.
Beberapa pengunjuk rasa juga mengenakan ikat kepala bertulisan Menegakkan Keadilan. Satu per satu berorasi meneriakkan dukungan kepada lembaga yang ditakuti para koruptor tersebut.
Menariknya, konflik cicak versus buaya itu juga menyedot perhatian masyarakat sipil. Anwar Umar, pria sepuh berusia 80 tahun, juga berada di tengah pengunjuk rasa. ''Pokoknya, kalau ada rasa ketidakadilan muncul, saya selalu datang. Yang paling baru, ada konflik cicak melawan buaya itu,'' ujarnya.
Dia mengaku hadir di setiap unjuk rasa menentang ketidakadilan. ''Saya juga sering ikut Kamisan bersama Kontras,'' ungkapnya. Terhitung, sudah 219 kali dirinya ikut berunjuk rasa seperti itu.
Unjuk rasa mendukung KPK tersebut juga diikuti pegawai swasta yang berkantor di ibu kota. Salah satunya, Dwi Deny, 25. Sehari-hari, dia menjadi salah satu konsultan di Japan International Cooperation Agency (JICA). ''Saya datang ke sini karena terpanggil. Yang pasti, kami ingin membela yang benar,'' tegasnya.
Sejumlah mantan polisi juga mendukung Bibit dan Chandra. Mereka menyatakan bahwa ada yang janggal dalam pemeriksaan Bibit dan Chandra. Kombes (pur) Alfons Loemau mengungkapkan, langkah polisi tersebut telah mencederai rasa keadilan. ''Sejak kasus Bibit- Chandra meruap, banyak keluarga Polri yang bersimpati. Namun, mereka tidak menunjukkan hal tersebut ke publik,'' katanya.
Dia menambahkan, langkah polisi tersebut membuat para koruptor tertawa lebar. Konflik antara KPK-Polri berimbas pada pecahnya internal kepolisian. Banyak perwira reformis di lembaga itu yang menyayangkan Kabareskrim Komjen Susno Duadji memaksakan penahanan Bibit dan Chandra.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane. ''Informasi yang saya terima, konflik ini memunculkan protes perwira-perwira reformis di kepolisian,'' ujarnya di kantor Imparsial kemarin.
Menurut dia, protes itu muncul karena sering berubahnya pasal yang disangkakan terhadap Chandra-Bibit dalam kasus tersebut. Ironisnya, kata Neta, penahanan terhadap dua pimpinan komisi itu berlangsung saat polisi mengumpulkan para perwira menengah dan perwira tinggi untuk membicarakan reformasi di tubuh polisi.
Demonstrasi juga terjadi di depan Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Ratusan orang berdemo meminta penahanan Bibit dan Chandra ditangguhkan. ''Kami minta mereka segera dibebaskan,'' ujar Wahyu, salah seorang pimpinan demonstrasi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Di bagian lain, Dewan Muda Lintas Agama (DMLA) menilai, rivalitas antara KPK dan Polri terjadi karena adanya konflik kepentingan antara Polri dan Kejaksaan Agung. Solusinya, pemimpin di dua lembaga itu harus diganti. ''Ini ujian untuk citra SBY,'' tegas Koordinator Nasional Jaringan Muda NU Idy Muzayyad saat membacakan pernyataan sikap bersama di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, kemarin (2/11).
Pernyataan sikap tersebut turut dihadiri elemen muda lintas agama lainnya. Yakni, Ketua Umum Pemuda Katolik Natalis Situmorang, Sekjen Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Izzul Muslimin.
Muzayyad menyatakan, penggantian Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji bisa memberi sugesti kepada masyarakat bahwa SBY benar-benar berkomitmen menyelesaikan karut-marut perseteruan cicak melawan buaya itu. ''Kalau tak diganti, SBY dianggap tak bertindak apa-apa.''
- Demo Tandingan
Aksi massa mendukung Bibit dan Chandra mendapat tandingan dari seratusan orang yang mendukung upaya Polri menahan pimpinan KPK nonaktif tersebut. ''Kalau tidak percaya polisi, berarti tidak percaya pada pemerintah,'' ujar Dimas, salah seorang demonstran propolisi yang menamakan diri Gerakan Rakyat Anti-Korupsi (Garasi).
Dua kelompok massa yang pro-kontra itu sempat berhadap-hadapan di depan Mabes Polri. Namun, karena dipisah oleh barikade polisi pengendali massa (dalmas), emosi mereka tidak terpancing. Massa Garasi hanya beraksi sekitar 15 menit.
Wahyu, salah seorang demonstran Garasi, mengaku dibayar Rp 50 ribu untuk berdemo mendukung polisi. ''Saya bersama 10 teman diberi Rp 500 ribu,'' katanya. Dia berangkat dari sebuah kampus di kawasan Jakarta Selatan. ''Pokoknya kumpul di sana, terus dibawa ke sini pakai bus kota,'' ungkapnya.
Dimas, koordinator mereka, menolak disebut pendemo bayaran. ''Kata siapa? Nggak bener,'' tegasnya lalu buru-buru naik bus kota meninggalkan mabes.
- Ultah, Bibit Dapat Kado Jamu Kuat
Hari ini (3/11) Bibit Samad Rianto, pimpinan KPK nonaktif dan kini menghuni Rutan Brimob, Kelapa Dua, berulang tahun ke-64. Ulang tahun itu tidak bakal meriah seperti biasanya. Bibit tidak bisa merayakan bersama keluarga dan tujuh cucunya. Sebab, bersama Chandra M. Hamzah, dia tersandung kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan.
Tetapi, kuasa hukum Bibit, Bambang Widjojanto, telah memberikan kado khusus untuk kliennya yang sepuh tersebut. ''Secara khusus, kami tadi (kemarin) memberikan jamu Kuku Bima untuk Pak Bibit,'' ujar Bambang kemarin (2/11). Jamu itu diikat pita hitam. Pita tersebut tanda khusus sebagai aksi solidaritas membela lembaga antikorupsi itu.
Kado tersebut disampaikan saat Bambang dan koleganya membesuk Bibit dan Chandra kemarin. Namun, mereka tidak bisa sekaligus mengajak Bibit dan Chandra rapat dalam satu meja. Sebab, keduanya ditahan di blok yang berbeda.
Bambang berharap Bibit lebih kuat menghadapi gempuran kasus tersebut. ''Tentunya agar Pak Bibit lebih kuat. Tapi, kami tadi juga mengingatkan agar jangan banyak mengonsumsi (jamu kuat). Nanti ginjalnya terpengaruh,'' tambah Bambang.
Sejak menginap di tahanan, Bibit menerima kunjungan dari banyak kolega. Rata-rata, mereka adalah teman seangkatannya saat belajar di Akpol. Mereka adalah mantan Kapolri S. Bimantoro, mantan Kapolda Metro Jaya Noegroho Djajoesman, Usman Tobing, dan mantan Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki. Keempatnya membesuk Bibit di Rutan Brimob kemarin. (git/rdl/aga/ dwi/iro)
0 Komentar:
Posting Komentar
Bila Anda suka dengan entry blog ini, sudilah menuliskan komentar di sini.
Terimakasih.