Komisi I Merespon Pengaduan Masyarakat Menyangkut Seleksi CPNS

0

Share

Sukono, Ketua Komisi I (dok. prigibeach.com)

Trenggalek (prigibeach.com) - Demi terlaksananya rekrutmen PNS yang bersih dan transparan, DPRD Trenggalek kemarin menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Trenggalek.

Hearing dilakukan selain untuk merespon pengaduan masyarakat juga untuk mengantisipasi tindak kriminal sehubungan dengan seleksi CPNS di daerah ini. Juga karena santernya rumor adanya percaloan dan masih adanya sistem KKN.

"Kami sudah bersepakat akan mengidentifikasi pelamar yang diduga menggunakan jasa calo, kemudian, nama-nama pelamar yang mencoba lewat pintu belakang itu kami simpan. Baru dibuka menjelang pengumuman hasil tes CPNS pada 28 November", kata Sukono Ketua Komisi I.

Jika dari ratusan nama itu banyak yang tembus alias lolos, diindikasi kuat terjadi percaloan. Sebaliknya, jika hanya sebagian kecil yang lolos, maka percaloan dianggap tidak ada. Itulah antara lain kesimpulan hearing antara Komisi I DPRD Trenggalek dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) I Gede Siama. Dengar pendapat dilaksanakan di ruang komisi I berlangsung pukul 14.00 hingga 15.30. Selain Ketua Komisi I Sukono dan beberapa anggota lainnya, juga hadir Wakil Ketua DPRD Trenggalek Kholiq.

Sekretaris Komisi I Sugino Poedjosemito mengatakan, "Jika dari daftar hasil identifikasi itu ternyata yang lolos mencapai 80 persen, misalnya, kan berarti bisa disimpulkan terjadi percaloan. Begitu juga sebaliknya. Jika yang lolos cuma 20 persen, berarti CPNS bisa dikatakan bersih."

Sugino mengakui, laporan yang masuk ke komisi satu terkait pelaksanaan rekrutmen CPNS sangat meresahkan. Indikasi jual beli kursi ada terdengar, bahkan ditengarai pelakunya berinisial JKR yang merupakan pejabat pemkab Trenggalek. JKR memiliki kaki tangan oknum yang juga berstatus PNS. "Setiap formasi telah ada pemesannya. Jika ini dibiarkan, berbahaya bagi Trenggalek untuk masa mendatang," katanya.

Komisi I DPRD Trenggalek sudah mengantongi data dari beberapa sumber dan LSM. "Data itu sudah ada pada kami. Akan kami buka menjelang pengumuman hasil tes," tambahnya.

Sugino mengancam, jika terjadi kecurangan dalam pelaksanaan CPNS, dia akan mengirim rekomendasi ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Tujuannya, agar meninjau ulang pelaksanaan tes CPNS di Trenggalek.

Suyanto dari Partai Demokrat yang juga salah seorang anggota Komisi I mengatakan bagaimana bila ada beberapa peserta mempunyai nilai tes yang sama. Menurut dia, kemungkinan tersebut bisa terjadi karena jumlah peserta tes cukup banyak.

Menurut Gede (panggilan akrab I Gde Siama) sangat mungkin terjadi beberapa peserta mendapat nilai yang sama dalam tes. Pemkab Trenggalek menggandeng Fakultas ekonomi, Universitas Indonesia. Sebagai pihak ketiga, UI mempunyai kriteria tersendiri untuk mempertimbangkan siapa yang berhak lolos. Misalkan, bisa dilihat dari berapa transkip nilai. Tapi secara umum dia berharap pelaksanaan CPNS tahun ini berjalan lancar serta sesuai dengan peraturan.

Gede mengaku jika dirinya tidak mengetahui praktik sindikat pencaloan kursi CPNS. Pasalnya dia yang baru menjabat ketua BKD dua tahun ini hanya sebagai pelaksana teknis saja. Jika memang ada sejumlah penjabat yang dituduh sebagai anggota sindikat jual beli, lebih baik dikofirmasi kepada yang bersangkutan. Gede Siama tidak berwenang menghadirkan pejabat JKR karena tidak berada di dalam institusi yang sama. (hab)