Jumhur Ajak Jajaran BNP2TKI Kembangkan Optimisme

0

Share

• Kembangkan Optimisme

Pontianak, BNP2TKI (31/10). Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengajak seluruh jajaran di lembaga yang dipimpinnya, termasuk seluruh para Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di daerah-daerah, untuk mengembangkan rasa optimism dalam menghadapi tugas-tugas ke depan di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono.

Dalam kesempatan menutup Rakernis Bidang Penempatan BNP2TKI, di Hotel Mercure, Pontianak, Sabtu (31/10), Jumhur Hidayat mengemukakan, ia telah bertemu beberapa kali dengan Muhaimin Iskandar, sejak mantan Wakil Ketua DPR-RI periode 2004 – 2009 itu dilantik menggantikan Menakertrans Erman Suparno.

“Kesan saya sekarang iklimnya lebih kondusif dan kooperatif, karena saya dan beliau lebih mudah untuk saling berkomunikasi. Sudah ada understanding,” tuturnya.

Ia meminta jajaran BNP2TKI untuk bersabar menunggu kebijaksanaan yang akan dikeluarkan oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar. Jumhur yakin akan ada perkembangan yang lebih baik bagi BNP2TKI dalam melaksanakan tugas menangani penempatan dan perlindungan TKI.

“Pak Muhaimin dari partai yang terlibat dan tahu betul masalah undang undang. Karena itu, mari kita mengembangkan sikap optimisme dalam situasi yang lebih pasti sekarang ini,” kata Jumhur Hidayat.

Menurut Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat ada kemungkinan pemerintah akan merevisi Undang Undang Nomor: 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Tujuannya, agar ada penguatan yang lebih nyata dalam perlindungan TKI di luar negeri. Tidak seperti saat ini, dimana UU No. 39 Tahun 2004 itu lebih memfokuskan pada penempatan TKI.

• Bina Calo

Sementara itu Rakernis BNP2TKI yang berakhir Sabtu (31/10), selain merekomendasikan pembebasan biaya paspor bagi calon TKI atau hanya dikenakan bea paspor Rp 0,-, juga akan melakukan pendekatan kepada para calo yang melakukan rekrutmen kepada calon-calon TKI di daerah, agar sekaligus bisa menjadi kepanjangan tangan dari BP3TKI di daerah-daerah.

“Kami menyadari tidak memiliki ‘tangan’ yang bisa menjangkau langsung calon TKI sampai ke kantong-kantong TKI untuk melaksanakan sosialisasi menjadi TKI yang legal. Karena itu, kami akan memanfaatkan jasa para calo atau Petugas Lapangan (PL) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di desa-desa, agar sekaligus menjadi ‘tangan’ BP3TKI dalam mensosialisasi hak-hak dan kewajiban calon TKI,” kata Direktur Pelayanan Penempatan BNP2TKI Arifin Purba, yang membacakan rekomendasi Rakernis Bidang Penempatan BNP2TKI.

Para calo atau PL PPTKIS tersebut, menurut Arifin Purba, akan didaftar BP3TKI selanjutnya diberi bimbingan teknis penempatan dan perlindungan TKI untuk mendapatkan setifikat, dan akan diberi identitas khusus dalam tugas-tugasnya di lapangan.

“Bila tidak memiliki identitas yang dikeluarkan BP3TKI maka kita akan laporkan pihak berwenang untuk diproses secara hokum sebagai petugas liar,” papar Arifin.

Pembinaan terhadap calo atau PL PPTKIS, jelas Arifin Purba, adalah cara yang paling cepat dalam mengatasi minimnya petugas BP3TKI dalam menjangkau seluruh kantong-kantong TKI. Jumlah petugas BP3TKI yang hanya 4 – 10 orang, diyakini tidak akan bisa menjangkau seluruh wilayah tugasnya, lebih-lebih BP3TKI yang mengcover sejumlah propinsi seperti BP3KI Pekanbaru, dan sebagainya.

Penutupan Rakernis Bidang Penempatan BNP2TKI itu selain dihadiri oleh Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kalbar Maksum Jauhari, Deputi Penempatan BNP2TKI Ade Adam Nuh, pejabat eselon 2 BNP2TKI, dan para peserta Rakernis yang merupakan Kepala BP3TKI seluruh Indonesia.(e)