Program 100 Hari Tim Ekonomi

0

Share

Jakarta, PrigiBeach.com

”Pekerjaan besar belum selesai,” demikian penggalan dari sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seusai dilantik, Selasa (20/10). Sebuah ungkapan bahwa para menteri, khususnya menteri-menteri ekonomi, punya tugas besar menyelesaikan pekerjaan besar yang belum tuntas itu.

Berikut beberapa menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu II, Kamis di Jakarta, memaparkan tekad mereka menyelesaikan tugas besar tadi, khususnya dalam 100 hari mendatang

Menteri Pertanian Suswono

Menteri Pertanian Suswono menyatakan, dalam 2,5 bulan ke depan pihaknya akan memprioritaskan audit lahan pertanian. ”Selama ini luas lahan baku pertanian (untuk komoditas padi) selalu disebutkan 7 juta hektar. Apa itu benar? Padahal, menurut data alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, tiap tahun mencapai 100.000 hektar dan pencetakan sawah baru minim,” ujar lulusan sarjana peternakan IPB itu.

Dengan mengetahui luas lahan baku yang sesungguhnya, akan memudahkan mengambil kebijakan yang tepat. ”Kalau dananya memungkinkan, ini bagian dari langkah strategis yang akan saya lakukan,” ungkap master di bidang manajemen agribisnis IPB ini.

Selain audit lahan, Suswono menjanjikan akan menambah lahan garapan petani. Selama ini rata-rata lahan garapan petani 0,3 hektar. Dengan luas lahan garapan sesempit itu, tidak mungkin petani bisa kaya.

”Tentu harus ada peningkatan status dan luas garapan lahan petani, caranya dengan melakukan reforma agraria. Meski tidak berarti petani harus memiliki lahan tersebut, tetapi setidaknya ada peningkatan lahan garapan. Idealnya lahan garapan petani 2 hektar,” jelas Suswono. Dia akan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong peningkatan nilai tambah dari komoditas petani. Selama ini produk pertanian yang dijual atau ekspor dalam bentuk komoditas primer, yang tidak memberikan nilai tambah dan menumbuhkan industri pengolahan.

Indonesia harus memiliki industri pascapanen yang unggul, yang mengolah produk-produk pertanian lokal supaya berdaya saing dan menciptakan nilai tambah. Visi pertanian yang akan dicanangkan Suswono adalah Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan, yang Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Meningkatkan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Kesejahteraan Petani.

Menperin Mohamad Suleman (MS) Hidayat

MS Hidayat menargetkan tingkat pertumbuhan industri dalam 5 tahun mencapai 6 persen. ”Hal tersebut bisa dicapai dengan menguatkan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, serta komunikasi dan birokrasi,” tegasnya.

Tiga sektor industri unggulan yang bisa dimaksimalkan dalam mewujudkan target tersebut adalah kelompok industri tekstil dan elektronik, logam, dan industri kreatif berbasis budaya.

”Sinergi yang baik antara Departemen Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, dan Keuangan akan menjadi pilar utama dalam merealisasikan tingkat pertumbuhan industri yang ditargetkan itu,” ujar Hidayat yang sebelumnya menjabat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri periode 2008-2013.

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh

Darwin bertekad, dalam seratus hari ke depan ia akan menginventarisasi persoalan seputar energi dan sumber daya mineral secara umum maupun tantangan yang dihadapi di lingkungan internal departemen yang dipimpinnya.

Beberapa prioritas ke depan adalah bagaimana meningkatkan produksi migas dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Salah satu kendala adalah Indonesia masih bergantung pada luar negeri atau impor dalam memenuhi kebutuhan minyak siap guna atau minyak jadi.

Untuk itu, diversifikasi dan konservasi merupakan alternatif terbaik menghadapi kondisi energi saat ini. Dengan memakai energi terbarukan seperti panas bumi, Indonesia mampu memenuhi tuntutan pasokan energi seperti pembangunan listrik 10.000 megawatt.

Selain itu, penggunaan energi alternatif seperti batu bara (meski tidak terbarukan tetapi bersifat nonminyak) akan ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan minyak bumi tahun 2015.

Dia juga akan melaksanakan reformasi birokrasi. Melalui reformasi birokrasi, ia akan memosisikan diri pada tempat yang sesuai dan bertanggung jawab terhadap jabatan yang diemban.

Mennakertrans Muhaimin Iskandar

Ada tiga prioritas terkait ketenagakerjaan dalam 100 hari kerja pertama. Ketiga prioritas itu adalah komunikasi tripartit yang intensif demi iklim yang kondusif, penciptaan lapangan kerja baru yang memenuhi kenaikan kualitas hidup pekerja, dan optimalisasi pelayanan terhadap tenaga kerja Indonesia.

Muhaimin akan meningkatkan koordinasi, antara lain dengan Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Luar Negeri, serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk mengoptimalkan prioritas kerja tersebut.

TKI, terutama di sektor informal, harus dihormati, dilayani, diberi bantuan, dan perlindungan untuk mendapat hak mereka di negara penempatan. ”Saya akan memantapkan lagi dengan Departemen Luar Negeri untuk negara-negara yang menjadi tujuan penempatan TKI. Dengan ada perbaikan (pelayanan TKI) di dalam negeri akan diikuti peningkatan penghargaan terhadap TKI di luar negeri.”

Prioritas lainnya adalah memacu kompetensi pekerja agar memenuhi kebutuhan pasar kerja. Upaya akan dilakukan dengan mengoptimalkan balai-balai latihan kerja sesuai standar kompetitif di pasar kerja. Pemerintah pusat akan meningkatkan kerja sama dengan gubernur di daerah sentra TKI.

Peningkatan kualitas program transmigrasi juga akan menjadi perhatian Muhaimin, mulai dari persiapan penempatan, pengembangan masyarakat, dan kawasan transmigrasi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad

Ada tiga program prioritas yang akan dilaksanakan, yakni peningkatan pendapatan nelayan dan fasilitas infrastruktur di daerah pesisir. Selain itu, pengelolaan pulau-pulau, termasuk penyelesaian penamaan pulau.

Menurut Fadel, nelayan yang merupakan obyek utama dari negara maritim harus didorong memiliki pendapatan yang lebih besar. Oleh karena itu, insentif kepada nelayan harus diberikan.

Berkaitan dengan itu, pihaknya akan mengatur mekanisme penjualan ikan dengan harga lebih tinggi serta membuka akses pasar bagi produk nelayan.

”Mekanisme pemasaran hasil tangkapan harus diatur kembali agar nelayan pada lini yang terbawah mendapat harga yang wajar,” ujar Fadel.

Dia akan mulai berkoordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pertamina untuk penyediaan infrastruktur bagi nelayan. Di antaranya dengan pembangunan jalan di desa nelayan untuk memudahkan transportasi, serta penambahan BBM.

”Upaya mendorong kesejahteraan nelayan dan membangun departemen ini tidak mungkin dilakukan sendirian,” ujar Fadel.

Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa

Penyediaan perumahan rakyat masih menghadapi sejumlah kendala. Karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah pemetaan pasar, mencakup pasokan dan permintaan rumah, serta mengefektifkan daya serap pasar. Dia akan melakukan klasifikasi masyarakat yang memperoleh subsidi dan harus memiliki pendapatan tetap.

”Jangan sampai ketika sudah diberikan subsidi atau bantuan, ternyata tertahan di tengah jalan, karena sudah pensiun atau daya beli berkurang. Jadi kontinuitas dari daya beli harus dilihat,” ujarnya.

Suharso menambahkan, dia akan mengkaji mengenai masalah bank tanah (land bank) dan ketersediaan lahan. Perlu ada pencadangan tanah untuk perumahan, dan ini terkait dengan perencanaan kota.

Langkah berikutnya, tahap pembangunan dan upaya menekan biaya pembangunan. Langkah ketiga, memetakan daya beli masyarakat, apakah bisa mencicil selama 5, 10, atau 15 tahun. ”Untuk masyarakat dengan daya beli rendah, perumahan akan dialihkan pada rumah susun sederhana sewa,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan mengefektifkan koordinasi antardepartemen. Selain itu, akan dilakukan evaluasi terhadap harga rumah susun sederhana milik dan rumah sederhana sehat.(Kompas.com/pbc)