Trenggalek, PrigiBeach.com
Dalam rangka pelaksanaan pengambilan data biometric (foto dan sidik jari) untuk Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trengalek melakukan penjelasan dan koordinasi dengan SKPD-SKPD. Acara ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek Drs. I Gede Siama Msi dan koordinasi dipandu oleh Kepala Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai Sunardi, BA bertempat di Kantor Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Masyarakat pada anggal 20 Oktober 2009.
Hal ini perlu dilakukan karena mulai tanggal 2 sampai dengan 6 Nopember 2009 akan ada 8 Tim dari Sucofindo (rekanan BKN) yang akan datang ke Kabupaten Trenggalek untuk mengambil data biometric PNS dan CPNS sejumlah sekitar 8000 orang. Untuk menghindari konsentrasi pengumpulan PNS yang terlalu besar di satu tempat, BKD Kab. Trenggalek mengelompokkan pelaksanaan pemotretan ke dalam 14 lokasi. Tim pegambil data biometric akan di distribusikan ke lokasi-lokasi tersebut supaya memudahkan dalam pembagian jumlah PNS yang difoto dan menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tida diinginkan seperti kurang tertibnya PNS karena terlalu banyak berkumpul di satu tempat.
Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik itu sendiri tertuang dalam PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL
(KPE). KPE merupakan Kartu Identitas PNS yang memuat data PNS dan keluarganya secara elektronik. KPE diberikan kepada setiap PNS dan tetap berlaku setelah PNS yang bersangkutan pensiun dan KPE tambahan diberikan pula pada suami/isteri dan anak dari penerima pensiun PNS. Proyeksi kedepan, KPE diharapkan dapat berfungsi untuk:
- Pembayaran Gaji PNS
- Pelayanan Askes, Taspen, Taperum
- Pelayanan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi daerah (misalnya: perjalanan dinas, pembayaran telpon, listrik, PAM, tiket busway, kereta api, dll)
(KPE). KPE merupakan Kartu Identitas PNS yang memuat data PNS dan keluarganya secara elektronik. KPE diberikan kepada setiap PNS dan tetap berlaku setelah PNS yang bersangkutan pensiun dan KPE tambahan diberikan pula pada suami/isteri dan anak dari penerima pensiun PNS. Proyeksi kedepan, KPE diharapkan dapat berfungsi untuk:
- Pembayaran Gaji PNS
- Pelayanan Askes, Taspen, Taperum
- Pelayanan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi daerah (misalnya: perjalanan dinas, pembayaran telpon, listrik, PAM, tiket busway, kereta api, dll)
Untuk pembayaran gaji PNS, BKN telah melakukan MoU dengan Bank Jatim agar KPE dapat difungsikan sebagai ATM.(bkd/pbc)
0 Komentar:
Posting Komentar
Bila Anda suka dengan entry blog ini, sudilah menuliskan komentar di sini.
Terimakasih.